alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Sunday, 14 August 2022

Soal JLU Pemkot Pasuruan Ajukan Pendampingan Hukum Tapi Belum Disikapi Jaksa

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan telah mengajukan pendampingan pada Kejari Kota Pasuruan untuk proyek pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU). Namun, Kejari sendiri belum menyikapi pengajuan itu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pasuruan Maryadi Idham Khalid menjelaskan, pihaknya memang belum menentukan sikap tentang pendampingan hukum yang diajukan pemkot. Namun, kejaksaan tetap berkomitmen mendukung proyek strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya JLU yang sejak awal digadang-gadang mampu mengatasi ketimpangan sosial di Kota Pasuruan.

”Memang ada pengajuan (pendampingan hukum) yang masuk. Tapi belum kami sikapi,” kata Maryadi.

Menurutnya, kejaksaan punya beberapa pertimbangan. Sehingga belum menyikapi permohonan pendampingan hukum dalam pengadaan lahan JLU.

Pertama, lantaran kegiatan itu belum bisa dilanjutkan. Mengingat pemkot masih harus melakukan berbagai tahapan untuk mengajukan dokumen penlok yang baru.

”Di samping itu, pengajuan masuk ketika kami memulai kegiatan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan JLU,” kata Maryadi.

Diketahui, kejaksaan menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan lahan JLU sejak Februari 2022. Dan saat ini sudah menetapkan enam tersangka atas dugaan korupsi tersebut. Yaitu SG alias Sugiarto selaku mantan Camat Gadingrejo dan EW bekas anak buahnya. Kemudian BP Lurah Gadingrejo dan stafnya HY. Serta dari pihak swasta CH dan WCX.

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan telah mengajukan pendampingan pada Kejari Kota Pasuruan untuk proyek pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU). Namun, Kejari sendiri belum menyikapi pengajuan itu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pasuruan Maryadi Idham Khalid menjelaskan, pihaknya memang belum menentukan sikap tentang pendampingan hukum yang diajukan pemkot. Namun, kejaksaan tetap berkomitmen mendukung proyek strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya JLU yang sejak awal digadang-gadang mampu mengatasi ketimpangan sosial di Kota Pasuruan.

”Memang ada pengajuan (pendampingan hukum) yang masuk. Tapi belum kami sikapi,” kata Maryadi.

Menurutnya, kejaksaan punya beberapa pertimbangan. Sehingga belum menyikapi permohonan pendampingan hukum dalam pengadaan lahan JLU.

Pertama, lantaran kegiatan itu belum bisa dilanjutkan. Mengingat pemkot masih harus melakukan berbagai tahapan untuk mengajukan dokumen penlok yang baru.

”Di samping itu, pengajuan masuk ketika kami memulai kegiatan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan JLU,” kata Maryadi.

Diketahui, kejaksaan menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan lahan JLU sejak Februari 2022. Dan saat ini sudah menetapkan enam tersangka atas dugaan korupsi tersebut. Yaitu SG alias Sugiarto selaku mantan Camat Gadingrejo dan EW bekas anak buahnya. Kemudian BP Lurah Gadingrejo dan stafnya HY. Serta dari pihak swasta CH dan WCX.

MOST READ

BERITA TERBARU

/