alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Polemik Pilkades Jatiadi, Tim Hukum Saneman Siap Banding ke PTUN

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, belum berujung. Tim hukum penggugat rupanya tidak puas. Karenanya, mereka akan banding.

Upaya ini ditempuh karena tim hukum Calon Kepala Desa Jatiadi, Saneman, menilai ada kejanggalan. Sehingga, perlu diungkap dan diketahui publik.

Perwakilan Tim Hukum Saneman, Mustofa mengatakan, di lapangan benar-benar ada pelanggaran dan kecurangan. Karena itu, pihaknya akan banding. Untuk meyakinkan majelis hakim, kejanggalan itu akan dituangkan secara gamblang dalam memori banding.

Gugatan PTUN Pilkades Jatiadi Ditolak, Kubu Penggugat Bilang Begini

“Kami akan banding. Putusan PTUN tidak hanya menolak gugatan kami. Eksepsi tergugat 1 dan 2 juga tidak diterima,” ujarnya, Sabtu (29/1).

Ia mengaku mendapatkan informasi putusan yang sudah diketuk palu itu syarat kejanggalan. “Dalam perkara ini tidak boleh ada yang mengintervensi. Permasalahan hukum di Kabupaten Probolinggo, harus disikapi dan dihadapi secara profesional,” jelasnya.

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, belum berujung. Tim hukum penggugat rupanya tidak puas. Karenanya, mereka akan banding.

Upaya ini ditempuh karena tim hukum Calon Kepala Desa Jatiadi, Saneman, menilai ada kejanggalan. Sehingga, perlu diungkap dan diketahui publik.

Perwakilan Tim Hukum Saneman, Mustofa mengatakan, di lapangan benar-benar ada pelanggaran dan kecurangan. Karena itu, pihaknya akan banding. Untuk meyakinkan majelis hakim, kejanggalan itu akan dituangkan secara gamblang dalam memori banding.

Gugatan PTUN Pilkades Jatiadi Ditolak, Kubu Penggugat Bilang Begini

“Kami akan banding. Putusan PTUN tidak hanya menolak gugatan kami. Eksepsi tergugat 1 dan 2 juga tidak diterima,” ujarnya, Sabtu (29/1).

Ia mengaku mendapatkan informasi putusan yang sudah diketuk palu itu syarat kejanggalan. “Dalam perkara ini tidak boleh ada yang mengintervensi. Permasalahan hukum di Kabupaten Probolinggo, harus disikapi dan dihadapi secara profesional,” jelasnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/