Berdalih Hanya Jadi Korban, Abdul Kadir Minta Dibebaskan

KRAKSAAN, Radar Bromo– Sidang lanjutan kasus dugaan pemakaian ijazah palsu dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Abdul Kadir mendekati babak akhir. Kamis (30/1) siang, sidang digelar dengan agenda pleidoi. Dalam pembacaan pleidoi itu, penasihat hukum terdakwa minta agar majelis hakim membebaskan kliennya.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Probolinggo, pukul 13.00. Sidang dipimpin Gatot Ardian didampingi hakim anggota, Yudistira dan M Syafruddin. Terdakwa Abdul Kadir juga hadir dengan mengenakan kopiah hitam dan baju putih, lengkap dengan rompi oranye khas tahanan.

Setelah dibuka, majelis hakim meminta kuasa hukum terdakwa Hosnan Taufik untuk membacakan pleidoinya. Ada enam poin yang menjadi titik tekan dalam pleidoi yang disusun setebal 12 halaman itu.

Di antaranya, menyatakan bahwa dakwaan JPU yang tercantum dalan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM 165.Kraks/Euh.2/11/2019 tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan. Kedua, meminta membebaskan terdakwa Abdul Kadir bin Haeri dari dakwaan tersebut. Ketiga, meminta terdakwa Abdul Kadir bin Haeri dikeluarkan dari tahanan sementara, segera setelah putusan ini diucapkan.

Lalu, memulihkan hak dan martabat terdakwa Abdul Kadir bin Haeri sebagaimana seharusnya menurut hukum. Selanjutnya, memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk memerintahkan kepada pihak yang berwajib dan berwenang agar melaksanakan hukum yang seadil-adilnya dengan menetapkan dan menyatakan pelaku lain yang tersebut dalam fakta persidangan sebagai tersangka dalam perkara ini. Dan terakhir, membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Kuasa hukum terdakwa, Hosnan Taufiq setelah sidang mengatakan, apa yang diminta dalam pleidoi sudah seharusnya menjadi hak kliennya. Karena kliennya hanya menjadi korban. Ia tidak bersalah dalam hal ini.

“Kami meminta agar terdakwa dibebaskan karena terdakwa dalam hal ini tidak bersalah. Dia hanya korban dan tidak tahu proses ijazah itu dibuat,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta agar pihak-pihak yang telah disebutkan dalam persidangan agar segera ditetapkan menjadi tersangka. “Itu harapan kami. Biarkan hukum ini adil,” ungkapnya.

Sementara itu, JPU Kejari Kabupaten Probolinggo Ardian Junaedi mengatakan, sah saja jika kuasa hukum terdakwa meminta bebas. Karena itu adalah hak dari terdakwa. Namun, pada persidangan berikutnya, pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum tersebut akan dijawabnya.

“Persidangan berikutnya akan kami jawab. Untuk minta bebas itu ya hak terdakwa, ” tuturnya. (sid/hn)