alexametrics
24.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Aktivis Kembali Tagih Kasus BOP, Datangi Kejari

BANGIL, Radar Bromo – Ditagih lagi, ditagih lagi. Sejumlah aktivis mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan di Bangil Rabu (28/4). Mereka mempertanyakan perkembangan pengusutan dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP) di Kemenag. Terus atau mandek?

Para aktivis itu tergabung dalam Aktivis Putra Daerah Kabupaten Pasuruan. Mereka menggeruduk kantor kejaksaan untuk meminta kejelasan kasus yang ditangani korps Adhiyaksa tersebut. Khususnya, kasus bantuan operasional pendidikan (BOP).

Menurut Agus, salah seorang aktivis, mereka datang untuk mempertanyakan seberapa jauh pengembangan penyelidikan kasus yang ditangani kejaksaan itu. ”Kami datang untuk meminta kejelasan,” tegasnya. Sebelumnya, para aktivis juga mempertanyakan kinerja kejaksaan dalam menangani berbagai kasus hukum di Pasuruan.

Kemarin, mereka datang lagi. Demonstrasi yang melibatkan sejumlah gabungan LSM di depan kantor kejaksaan itu berlangsung singkat. Sekitar 30 menit. Mereka kemudian bertolak ke Pasuruan setelah menyerahkan hadiah kotak kosong.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Jemmy Sandra memastikan, semua kasus yang ditangani kejaksaan masih jalan. Terutama, kasus BOP Kemenag. Dugaan penyimpangan bantuan untuk madrasah diniyah (madin), taman pendidikan Alquran (TPQ), dan pondok pesantren (ponpes) itu menyita banyak perhatian.

Jaksa, lanjut Jeremy, masih melakukan pendalaman dengan menggali keterangan dari berbagai pihak yang berkaitan. Sebab, bantuan ini berkaitan dengan ribuan lembaga di Kabupaten Pasuruan. ”Masih berproses,” katanya. Kejaksaan membutuhkan banyak waktu karena jumlah saksi yang diperiksa banyak.

Bagaimana pemeriksaan berjalan? Menurut Jeremy, tiga hari dalam sepekan, jaksa memanggil lima orang. ”Pernah kami mencoba memeriksa 20 orang dalam sehari. Tapi, waktu dan tenaganya tidak mumpuni,” sambung dia. Jumlah tenaga pemeriksa dari kejaksaan terbatas.

Karena itu, Jeremy meminta masyarakat bersabar. Sebab, kasus BOP melibatkan banyak pihak. Madin misalnya. Ada kurang lebih 1.400 lembaga di Kabupaten Pasuruan.

Dia juga menyebut perkara lain yang ditanyakan pengunjuk rasa. Misalnya, persoalan TPA Wonokerto dan Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung. Sementara masih diklarifikasi. ”Kami juga akan undang pelapor untuk dimintai keterangannya juga,” ujarnya. (one/far)

BANGIL, Radar Bromo – Ditagih lagi, ditagih lagi. Sejumlah aktivis mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan di Bangil Rabu (28/4). Mereka mempertanyakan perkembangan pengusutan dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP) di Kemenag. Terus atau mandek?

Para aktivis itu tergabung dalam Aktivis Putra Daerah Kabupaten Pasuruan. Mereka menggeruduk kantor kejaksaan untuk meminta kejelasan kasus yang ditangani korps Adhiyaksa tersebut. Khususnya, kasus bantuan operasional pendidikan (BOP).

Menurut Agus, salah seorang aktivis, mereka datang untuk mempertanyakan seberapa jauh pengembangan penyelidikan kasus yang ditangani kejaksaan itu. ”Kami datang untuk meminta kejelasan,” tegasnya. Sebelumnya, para aktivis juga mempertanyakan kinerja kejaksaan dalam menangani berbagai kasus hukum di Pasuruan.

Kemarin, mereka datang lagi. Demonstrasi yang melibatkan sejumlah gabungan LSM di depan kantor kejaksaan itu berlangsung singkat. Sekitar 30 menit. Mereka kemudian bertolak ke Pasuruan setelah menyerahkan hadiah kotak kosong.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Jemmy Sandra memastikan, semua kasus yang ditangani kejaksaan masih jalan. Terutama, kasus BOP Kemenag. Dugaan penyimpangan bantuan untuk madrasah diniyah (madin), taman pendidikan Alquran (TPQ), dan pondok pesantren (ponpes) itu menyita banyak perhatian.

Jaksa, lanjut Jeremy, masih melakukan pendalaman dengan menggali keterangan dari berbagai pihak yang berkaitan. Sebab, bantuan ini berkaitan dengan ribuan lembaga di Kabupaten Pasuruan. ”Masih berproses,” katanya. Kejaksaan membutuhkan banyak waktu karena jumlah saksi yang diperiksa banyak.

Bagaimana pemeriksaan berjalan? Menurut Jeremy, tiga hari dalam sepekan, jaksa memanggil lima orang. ”Pernah kami mencoba memeriksa 20 orang dalam sehari. Tapi, waktu dan tenaganya tidak mumpuni,” sambung dia. Jumlah tenaga pemeriksa dari kejaksaan terbatas.

Karena itu, Jeremy meminta masyarakat bersabar. Sebab, kasus BOP melibatkan banyak pihak. Madin misalnya. Ada kurang lebih 1.400 lembaga di Kabupaten Pasuruan.

Dia juga menyebut perkara lain yang ditanyakan pengunjuk rasa. Misalnya, persoalan TPA Wonokerto dan Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung. Sementara masih diklarifikasi. ”Kami juga akan undang pelapor untuk dimintai keterangannya juga,” ujarnya. (one/far)

MOST READ

BERITA TERBARU

/