alexametrics
25.8 C
Probolinggo
Monday, 23 May 2022

Utang Piutang, Helmi Anggota DPRD Kota Pasuruan Divonis 8 Bulan Penjara

PASURUAN, Radar Bromo – Kasus dugaan penipuan yang menyeret anggota DPRD Kota Pasuruan, Helmi memasuki babak akhir. Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara padanya.

Namun, tuduhan tindak pidana penipuan yang ditujukan terhadap Helmi dalam kasus itu tidak terbukti. Dia hanya dinilai wanprestasi.

Hakim menilai, hubungan hukum antara Helmi dan korbannya, Khamisa merupakan hubungan keperdataan. Sehingga Majelis Hakim menilai tidak tepat bila urusan utang piutang antara keduanya dijadikan dasar mendakwa Helmi dalam ranah pidana.

Majelis hakim menegaskan hal itu saat membacakan sejumlah pertimbangan hukum dalam sidang Senin (28/3). Hakim menilai, hanya satu unsur yang terbukti dilakukan Helmi dari tiga unsur melawan hukum dalam Pasal 378 KUHP. Yaitu, utang piutang.

Sebab, yang paling utama dalam utang piutang yakni jangka waktu dan bunga yang disepakati. Sedangkan unsur penipuan bisa dituduhkan apabila ada iktikad jahat sebelum perjanjian disepakati.

“Bahwa kegagalan kewajiban membayar utang yang diakibatkan oleh suatu kejadian di luar prediksi awal merupakan bentuk wanprestasi,” beber hakim.

Di samping itu, korban Khamisa memang terbiasa memberikan pinjaman. Dan tidak ada iktikad jahat dari terdakwa demi mendapatkan pinjaman. Apalagi, Helmi juga disebut melakukan beberapa kali transferan uang melalui saksi Yasin dan Subkhan guna membayar utangnya kepada Khamisa.

PASURUAN, Radar Bromo – Kasus dugaan penipuan yang menyeret anggota DPRD Kota Pasuruan, Helmi memasuki babak akhir. Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara padanya.

Namun, tuduhan tindak pidana penipuan yang ditujukan terhadap Helmi dalam kasus itu tidak terbukti. Dia hanya dinilai wanprestasi.

Hakim menilai, hubungan hukum antara Helmi dan korbannya, Khamisa merupakan hubungan keperdataan. Sehingga Majelis Hakim menilai tidak tepat bila urusan utang piutang antara keduanya dijadikan dasar mendakwa Helmi dalam ranah pidana.

Majelis hakim menegaskan hal itu saat membacakan sejumlah pertimbangan hukum dalam sidang Senin (28/3). Hakim menilai, hanya satu unsur yang terbukti dilakukan Helmi dari tiga unsur melawan hukum dalam Pasal 378 KUHP. Yaitu, utang piutang.

Sebab, yang paling utama dalam utang piutang yakni jangka waktu dan bunga yang disepakati. Sedangkan unsur penipuan bisa dituduhkan apabila ada iktikad jahat sebelum perjanjian disepakati.

“Bahwa kegagalan kewajiban membayar utang yang diakibatkan oleh suatu kejadian di luar prediksi awal merupakan bentuk wanprestasi,” beber hakim.

Di samping itu, korban Khamisa memang terbiasa memberikan pinjaman. Dan tidak ada iktikad jahat dari terdakwa demi mendapatkan pinjaman. Apalagi, Helmi juga disebut melakukan beberapa kali transferan uang melalui saksi Yasin dan Subkhan guna membayar utangnya kepada Khamisa.

MOST READ

BERITA TERBARU

/