alexametrics
27.2 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Mantan Kades Tarokan Segera Disidang

BANYUANYAR, Radar BromoKasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tarokan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, akan segera masuk meja hijau. Saat ini berkas Kades Tarokan Zainullah yang ditetapkan sebagai tersangka dinyatakan lengkap.

Berkas tersangka Zainullah dilimpahkan oleh penyidik tipikor Polres Probolinggo ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, pekan lalu. Dan Kejari menyatakan berkas itu lengkap.

”Saat ini dugaan korupsi DD Tarokan sudah P-21. Pekan lalu sudah kami limpahkan ke Kejari untuk disidangkan,” terang Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan melalui Kanit Tipikor Ipda Kurdi.

Kurdi menjelaskan, dugaan korupsi yang dilakukan tersangka terjadi pada DD Tarokan tahun 2016-2017. Akibatnya, negara mengalami kerugian sekitar Rp 621 juta.

Saat itu Desa Tarokan mendapatkan pagu DD sekitar Rp 639 juta di tahun 2016 dan Rp 808 juta di tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, diduga kuat DD itu disalahgunakan.

Salah satu buktinya, ada pengaspalan jalan yang tidak terlaksana. Juga pembangunan polindes yang tidak tuntas. Ada juga pembangunan saluran irigasi yang tidak sesuai dengan spek atau RAB.

“Saat diperiksa, menurut Kurdi, tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka menyebut uang DD itu digunakan untuk menanam bawang merah dan cabai,” terangnya.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Probolinggo Cok Gede menjelaskan, pihaknya telah menerima pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi DD Tarokan. Tersangka Zainullah pun tetap ditahan.

Saat ini pihaknya tengah memproses penyusunan dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. ”Sudah kami terima berkas dan tersangkanya. Sekarang masih proses pemberkasan dakwaannya,” katanya.

Tersangka Zainullah, 48, sendiri ditahan petugas Polres Probolinggo, pada Jumat (23/10/2020). Dia diamankan petugas di rumahnya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Atas tindakannya, tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/ Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (mas/hn)

BANYUANYAR, Radar BromoKasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tarokan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, akan segera masuk meja hijau. Saat ini berkas Kades Tarokan Zainullah yang ditetapkan sebagai tersangka dinyatakan lengkap.

Berkas tersangka Zainullah dilimpahkan oleh penyidik tipikor Polres Probolinggo ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, pekan lalu. Dan Kejari menyatakan berkas itu lengkap.

”Saat ini dugaan korupsi DD Tarokan sudah P-21. Pekan lalu sudah kami limpahkan ke Kejari untuk disidangkan,” terang Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan melalui Kanit Tipikor Ipda Kurdi.

Kurdi menjelaskan, dugaan korupsi yang dilakukan tersangka terjadi pada DD Tarokan tahun 2016-2017. Akibatnya, negara mengalami kerugian sekitar Rp 621 juta.

Saat itu Desa Tarokan mendapatkan pagu DD sekitar Rp 639 juta di tahun 2016 dan Rp 808 juta di tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, diduga kuat DD itu disalahgunakan.

Salah satu buktinya, ada pengaspalan jalan yang tidak terlaksana. Juga pembangunan polindes yang tidak tuntas. Ada juga pembangunan saluran irigasi yang tidak sesuai dengan spek atau RAB.

“Saat diperiksa, menurut Kurdi, tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka menyebut uang DD itu digunakan untuk menanam bawang merah dan cabai,” terangnya.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Probolinggo Cok Gede menjelaskan, pihaknya telah menerima pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi DD Tarokan. Tersangka Zainullah pun tetap ditahan.

Saat ini pihaknya tengah memproses penyusunan dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. ”Sudah kami terima berkas dan tersangkanya. Sekarang masih proses pemberkasan dakwaannya,” katanya.

Tersangka Zainullah, 48, sendiri ditahan petugas Polres Probolinggo, pada Jumat (23/10/2020). Dia diamankan petugas di rumahnya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Atas tindakannya, tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/ Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (mas/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/