alexametrics
26.1 C
Probolinggo
Saturday, 28 May 2022

Warga Asembakor Ancam Polemik Rumah Persemayaman Dibawa ke Ranah Hukum

KRAKSAAN, Radar Bromo – Polemik rumah persemayaman di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo belum juga usai. Warga yang menolak pembangunan rumah persemayaman itu, berencana akan membawa kasus tersebut keranah hukum. Pasalnya, warga menilai sedari awal pendirian bangunan tersebut janggal.

Kejanggalan itu mengenai lahan yang digunakan. Pasalnya, lahan yang sebelumnya kuburan itu tiba-tiba dijual kepada pemilik bangunan. Padahal tanah itu merupakan tanah waqaf.

Seperti yang diungkapkan Hosmania, salah seorang warga yang mengatakan, tanah waqaf itu sebenarnya diperunktukan sebagai kuburan. “Jadi tidak bisa dileter c kan. Itu sudah masuk tanah negara, ” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya perpindahan hak tanah juga menjadi masalah. Karena ahli waris tanah sendiri tidak mengerti bahwa tanahnya sudah pindah hak. Hosmania pun menyebut, saat itu ahli waris juga tidak dilibatkan. “Untuk jual belinya juga demikian. Traksaksinya tidak jelas, ” ungkapnya.

Karena itu, ia menilai, solusinya polemik tersebut diselesaikan lewat ranah hukum

“Dalam waktu dekat ini kami laporkan,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Bromo.

Siapa saja yang akan dilaporkan ? Hosmania menjawab pihak terkait. “Yang pasti pihak terkait. Nanti saja saat laporan bisa di cek, ” tandasnya.

Polemik rumah persemayaman itu bermula ketika Kepala Desa Asembakor dan pemilik lahan hendak mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Saat mengurus, ada syarat bahwa IMB memerlukan tandatangan 10 warga yang terdekat dari rencana bangunan didirikan. Nah, polemik terjadi lantaran ada warga yang merasa dibohongi. Sebab, ada warga menyebut tandatangan itu untuk pendirian toko modern.

Sayangnya, seiring bangunan itu jadi, ternyata bangunan itu diketahui warga untuk rumah persemayaman jenazah. Karenanya warga bersikukuh menolak. Selain itu, tanah yang digunakan juga merupakan kuburan yang didalamnya ada 56 makam.

Di sisi lain, penolakan warga dibantah Jainullah, Kades Asembakor. Menurutnya, apa yang dikatakan warga itu semuanya bohong. Ia tidak pernah membohongi warga. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa tanah itu bukan tanah kuburan. Itu dibuktikannya saat menghadiri undangan pihak MUI. (sid/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Polemik rumah persemayaman di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo belum juga usai. Warga yang menolak pembangunan rumah persemayaman itu, berencana akan membawa kasus tersebut keranah hukum. Pasalnya, warga menilai sedari awal pendirian bangunan tersebut janggal.

Kejanggalan itu mengenai lahan yang digunakan. Pasalnya, lahan yang sebelumnya kuburan itu tiba-tiba dijual kepada pemilik bangunan. Padahal tanah itu merupakan tanah waqaf.

Seperti yang diungkapkan Hosmania, salah seorang warga yang mengatakan, tanah waqaf itu sebenarnya diperunktukan sebagai kuburan. “Jadi tidak bisa dileter c kan. Itu sudah masuk tanah negara, ” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya perpindahan hak tanah juga menjadi masalah. Karena ahli waris tanah sendiri tidak mengerti bahwa tanahnya sudah pindah hak. Hosmania pun menyebut, saat itu ahli waris juga tidak dilibatkan. “Untuk jual belinya juga demikian. Traksaksinya tidak jelas, ” ungkapnya.

Karena itu, ia menilai, solusinya polemik tersebut diselesaikan lewat ranah hukum

“Dalam waktu dekat ini kami laporkan,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Bromo.

Siapa saja yang akan dilaporkan ? Hosmania menjawab pihak terkait. “Yang pasti pihak terkait. Nanti saja saat laporan bisa di cek, ” tandasnya.

Polemik rumah persemayaman itu bermula ketika Kepala Desa Asembakor dan pemilik lahan hendak mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Saat mengurus, ada syarat bahwa IMB memerlukan tandatangan 10 warga yang terdekat dari rencana bangunan didirikan. Nah, polemik terjadi lantaran ada warga yang merasa dibohongi. Sebab, ada warga menyebut tandatangan itu untuk pendirian toko modern.

Sayangnya, seiring bangunan itu jadi, ternyata bangunan itu diketahui warga untuk rumah persemayaman jenazah. Karenanya warga bersikukuh menolak. Selain itu, tanah yang digunakan juga merupakan kuburan yang didalamnya ada 56 makam.

Di sisi lain, penolakan warga dibantah Jainullah, Kades Asembakor. Menurutnya, apa yang dikatakan warga itu semuanya bohong. Ia tidak pernah membohongi warga. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa tanah itu bukan tanah kuburan. Itu dibuktikannya saat menghadiri undangan pihak MUI. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/