alexametrics
28.1 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Jaksa: Tunggakan Retribusi Senkuko Terindikasi Mengarah Pidana

Pada perjanjian 1981, gedung yang sekarang menjadi Senkuko dulunya ialah bioskop. Sedangkan pada perjanjian 2008, gedung tersebut dijadikan Senkuko dengan pola perjanjian kerja sama. Yaitu antara Pemkot Pasuruan dengan Koperasi Pedagang Pasar Kebonagung.

Sedangkan nilai kerja sama itu sendiri sebesar Rp 25 juta per tahun. Dengan rincian senilai Rp 10 juta untuk sewa lahan dan Rp 15 juta sebagai kontribusi ke pemerintah. Akan tetapi, kata Wahyu, selama ini retribusi gedung Senkuko tidak termasuk dalam pendapatan daerah sebesar Rp 25 juta itu.

“Karena memang sepanjang perjanjian berlangsung, retribusi tersebut sama sekali tak pernah dibayarkan,” bebernya.

Padahal dalam Perda Nomor 2/2008 tentang retribusi pemanfaatan barang milik daerah sudah diatur mengenai besaran retribusi tersebut. Tarifnya senilai Rp 100 ribu per meter persegi. Sedangkan nilai Rp 2,2 miliar diketahui dari besaran tarif itu dikalikan dengan luasan gedung Senkuko. Lalu diakumulasikan sejak perjanjian berlaku.

“Sehingga kami dapat simpulkan ada indikasi kerugian negara berdasarkan perhitungan Bapenda sebesar Rp 2,2 miliar,” kata Wahyu.

Di sisi lain, Julianjaya selaku pengacara Tjitro Wirjo Hermanto Bendahara Koperasi Pedagang Pasar Kebonagung, bersikukuh mengatakan, tidak dibayarkannya retribusi gedung Senkuko lantaran Pemkot Pasuruan yang tidak mengeluarkan tagihan. Bahkan dia menyebut, kalau Pemkot Pasuruan mengeluarkan tagihan retribusi gedung sejak awal, persoalannya tidak bakal seperti sekarang.

“Karena pemerintah kota yang tidak menagih retribusi sehingga utang retribusi menumpuk. Dengan adanya penumpukan utang retribusi tersebut, pada prinsipnya kami juga tetap akan melakukan pembayaran asalkan dikeluarkan tagihan retribusi gedungnya,” ungkap Julian.

Pada perjanjian 1981, gedung yang sekarang menjadi Senkuko dulunya ialah bioskop. Sedangkan pada perjanjian 2008, gedung tersebut dijadikan Senkuko dengan pola perjanjian kerja sama. Yaitu antara Pemkot Pasuruan dengan Koperasi Pedagang Pasar Kebonagung.

Sedangkan nilai kerja sama itu sendiri sebesar Rp 25 juta per tahun. Dengan rincian senilai Rp 10 juta untuk sewa lahan dan Rp 15 juta sebagai kontribusi ke pemerintah. Akan tetapi, kata Wahyu, selama ini retribusi gedung Senkuko tidak termasuk dalam pendapatan daerah sebesar Rp 25 juta itu.

“Karena memang sepanjang perjanjian berlangsung, retribusi tersebut sama sekali tak pernah dibayarkan,” bebernya.

Padahal dalam Perda Nomor 2/2008 tentang retribusi pemanfaatan barang milik daerah sudah diatur mengenai besaran retribusi tersebut. Tarifnya senilai Rp 100 ribu per meter persegi. Sedangkan nilai Rp 2,2 miliar diketahui dari besaran tarif itu dikalikan dengan luasan gedung Senkuko. Lalu diakumulasikan sejak perjanjian berlaku.

“Sehingga kami dapat simpulkan ada indikasi kerugian negara berdasarkan perhitungan Bapenda sebesar Rp 2,2 miliar,” kata Wahyu.

Di sisi lain, Julianjaya selaku pengacara Tjitro Wirjo Hermanto Bendahara Koperasi Pedagang Pasar Kebonagung, bersikukuh mengatakan, tidak dibayarkannya retribusi gedung Senkuko lantaran Pemkot Pasuruan yang tidak mengeluarkan tagihan. Bahkan dia menyebut, kalau Pemkot Pasuruan mengeluarkan tagihan retribusi gedung sejak awal, persoalannya tidak bakal seperti sekarang.

“Karena pemerintah kota yang tidak menagih retribusi sehingga utang retribusi menumpuk. Dengan adanya penumpukan utang retribusi tersebut, pada prinsipnya kami juga tetap akan melakukan pembayaran asalkan dikeluarkan tagihan retribusi gedungnya,” ungkap Julian.

MOST READ

BERITA TERBARU

/