alexametrics
24.5 C
Probolinggo
Wednesday, 6 July 2022

Jaksa: Tunggakan Retribusi Senkuko Terindikasi Mengarah Pidana

PASURUAN, Radar Bromo – Langkah penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan soal tunggakan retribusi gedung sentra perkulakan bahan-bahan pokok (Senkuko) rupanya tak main-main. Korps Adhyaksa bahkan memastikan sudah mendapatkan indikasi yang kuat adanya dugaan penyimpangan dalam perjanjian kerja sama tersebut.

Bahkan kasus itu bisa masuk pada ranah pidana. Bukan perdata. Sebab dari penelusuran kejaksaan, potensi pendapatan negara Rp 2,2 miliar yang hilang, arahnya ke tindak pidana.

Dugaan kuat itu disampaikan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Wahyu Susanto. Diamenegaskan, pihaknya sudah mengumpulkan data dan bahan keterangan secara lengkap.

BELA TEMPAT KERJA: Karyawan Senkuko saat unjuk rasa di kantor Kejari Kota Pasuruan Senin (24/5) lalu. (Foto: M Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Bahkan pada tahapan penyelidikan, pihaknya sudah menghadirkan sembilan orang untuk dimintai keterangan. Dalam proses itu pihaknya mendapatkan indikasi kuat terkait adanya penyimpangan dalam perjanjian kerja sama tersebut.

“Sudah kami telusuri semua dokumennya. Kronologis lengkap mulai perjanjian awal pada 1981 hingga 2008,” kata Wahyu.

PASURUAN, Radar Bromo – Langkah penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan soal tunggakan retribusi gedung sentra perkulakan bahan-bahan pokok (Senkuko) rupanya tak main-main. Korps Adhyaksa bahkan memastikan sudah mendapatkan indikasi yang kuat adanya dugaan penyimpangan dalam perjanjian kerja sama tersebut.

Bahkan kasus itu bisa masuk pada ranah pidana. Bukan perdata. Sebab dari penelusuran kejaksaan, potensi pendapatan negara Rp 2,2 miliar yang hilang, arahnya ke tindak pidana.

Dugaan kuat itu disampaikan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Wahyu Susanto. Diamenegaskan, pihaknya sudah mengumpulkan data dan bahan keterangan secara lengkap.

BELA TEMPAT KERJA: Karyawan Senkuko saat unjuk rasa di kantor Kejari Kota Pasuruan Senin (24/5) lalu. (Foto: M Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Bahkan pada tahapan penyelidikan, pihaknya sudah menghadirkan sembilan orang untuk dimintai keterangan. Dalam proses itu pihaknya mendapatkan indikasi kuat terkait adanya penyimpangan dalam perjanjian kerja sama tersebut.

“Sudah kami telusuri semua dokumennya. Kronologis lengkap mulai perjanjian awal pada 1981 hingga 2008,” kata Wahyu.

MOST READ

BERITA TERBARU

/