alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Wednesday, 29 June 2022

KPK Sebut Ada Peran Hasan Aminuddin di Tiap Mutasi Pemkab Probolinggo

Agus menerangkan, Ridwan pernah dihubungi oleh Fitrah ajudan Hasan, supaya camat-camat jika bertemu Hasan, hanya membawa berkas. Tidak boleh bawa uang. Karena, terkait penunjukan Pj Kades 2021 itu sudah punya niat tidak mengutip uang sedikitpun. Bahkan, diminta untuk disampaikan pada camat-camat lain untuk tidak membawa uang.

”Sebelum terjadi OTT, Pak Hasan itu menerima kunjungan 11 camat pada 29 Agsutus (2021). Camat Leces Syarifuddin dan camat lain menerangkan, dalam pertemuan itu, Hasan menyampaikan pesan pada camat-camat, jika sudah terima uang dari Pj Kades untuk dikembalikan. Karena sejak awal tidak ada niat untuk menerima uang,” terangnya.

Terkait berkembang adanya pengumpulan uang dari calon Pj kades dikatakan Agus, itu atas inisiatif camat-camat. Tidak ada arahan atau perintah dari Hasan untuk mengutip uang. Bahkan, melarang untuk membawa uang, dan diminta hanya membawa berkas.

”Doddy terima uang Rp 240 dari calon Pj Kades, belum diserahkan pada Pak Hasan. Uang itu memang dibawa oleh Doddy. Tapi karena ada pesan di group WhatsApp, bahwa Pak Hasan melarang untuk membawa uang, jadi uang itu tidak diserahkan. Tidak ada bukti arahan, perintah dari Pak Hasan pada camat untuk mengutip uang itu,” tandasnya.

Di sidang sebelumnya pada Kamis (24/3), KPK juga menghadirkan dua camat dan satu mantan camat, dihadirkan dalam sidang. Dua camat itu adalah Syaifuddin Camat Leces dan Hari Pribadi camat Krucil. Kedua saksi hadir secara offline di ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya. Sedangkan satu saksi lagi adalah Muhammad Ridwan, mantan Camat Paiton yang juga menjadi terdakwa atas kasus yang sama. Saksi Ridwan, diperiksa keterangannya secara online.

Arif Suhermanto salah satu tim JPU dari KPK mengatakan, keterangan ketiga saksi yang dihadirkan, sangat menguatkan dugaan praktik korupsi suap jual beli jabatan Pj Kades di Kabupaten Probolinggo. Bahkan, para saksi pun menyebutkan praktik itu sudah menjadi kebiasaan yang lama terjadi. Termasuk, uang yang disiapkan calon Pj Kades itu disebut sebagai uang sodaqoh.

”Keterangan saksi, kuatkan perkara praktik korupsi suap jual beli jabatan Pj kades yang dilakukan oleh terdakwa Tantri maupun terdakwa Hasan. Bahkan, saksi itu sebut uang yang harus disiapkan calon Pj kades itu, biasa disebut uang sodaqoh,” kata Arif Suhermanto.

Agus menerangkan, Ridwan pernah dihubungi oleh Fitrah ajudan Hasan, supaya camat-camat jika bertemu Hasan, hanya membawa berkas. Tidak boleh bawa uang. Karena, terkait penunjukan Pj Kades 2021 itu sudah punya niat tidak mengutip uang sedikitpun. Bahkan, diminta untuk disampaikan pada camat-camat lain untuk tidak membawa uang.

”Sebelum terjadi OTT, Pak Hasan itu menerima kunjungan 11 camat pada 29 Agsutus (2021). Camat Leces Syarifuddin dan camat lain menerangkan, dalam pertemuan itu, Hasan menyampaikan pesan pada camat-camat, jika sudah terima uang dari Pj Kades untuk dikembalikan. Karena sejak awal tidak ada niat untuk menerima uang,” terangnya.

Terkait berkembang adanya pengumpulan uang dari calon Pj kades dikatakan Agus, itu atas inisiatif camat-camat. Tidak ada arahan atau perintah dari Hasan untuk mengutip uang. Bahkan, melarang untuk membawa uang, dan diminta hanya membawa berkas.

”Doddy terima uang Rp 240 dari calon Pj Kades, belum diserahkan pada Pak Hasan. Uang itu memang dibawa oleh Doddy. Tapi karena ada pesan di group WhatsApp, bahwa Pak Hasan melarang untuk membawa uang, jadi uang itu tidak diserahkan. Tidak ada bukti arahan, perintah dari Pak Hasan pada camat untuk mengutip uang itu,” tandasnya.

Di sidang sebelumnya pada Kamis (24/3), KPK juga menghadirkan dua camat dan satu mantan camat, dihadirkan dalam sidang. Dua camat itu adalah Syaifuddin Camat Leces dan Hari Pribadi camat Krucil. Kedua saksi hadir secara offline di ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya. Sedangkan satu saksi lagi adalah Muhammad Ridwan, mantan Camat Paiton yang juga menjadi terdakwa atas kasus yang sama. Saksi Ridwan, diperiksa keterangannya secara online.

Arif Suhermanto salah satu tim JPU dari KPK mengatakan, keterangan ketiga saksi yang dihadirkan, sangat menguatkan dugaan praktik korupsi suap jual beli jabatan Pj Kades di Kabupaten Probolinggo. Bahkan, para saksi pun menyebutkan praktik itu sudah menjadi kebiasaan yang lama terjadi. Termasuk, uang yang disiapkan calon Pj Kades itu disebut sebagai uang sodaqoh.

”Keterangan saksi, kuatkan perkara praktik korupsi suap jual beli jabatan Pj kades yang dilakukan oleh terdakwa Tantri maupun terdakwa Hasan. Bahkan, saksi itu sebut uang yang harus disiapkan calon Pj kades itu, biasa disebut uang sodaqoh,” kata Arif Suhermanto.

MOST READ

BERITA TERBARU

/