alexametrics
25.2 C
Probolinggo
Sunday, 26 June 2022

Pemotongan BOP di Kab Pasuruan 20-50 Persen, di Kota 10 Persen

BANGIL, Radar Bromo – Sudah berbulan-bulan kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diusut. Namun, hingga Jumat (23/4), Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil belum meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan. Belum juga ada tersangka.

Pengusutan kasus BOP ini berjalan sejak Februari 2021. Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Jemmy Sandra mengatakan, kasus dugaan korupsi dana BOP memang masih didalami. Penelusuran tidak bisa secepat penyelidikan di Kejari Kota Pasuruan. Sebab, jangkauan wilayah Kabupaten Pasuruan cukup luas. Ada ribuan lembaga yang diduga terlibat. Padahal, tenaga kejaksaan terbatas.

”Kami masih berproses. Butuh waktu memang,” bebernya.

Jemmy meyakinkan, kasus tersebut tidak berjalan di tempat. Prosesnya terus berjalan. Tidak hanya pemeriksaan lembaga madrasah diniyah (madin) ataupun TPQ. Ponpes juga masih diperiksa. Jumlah yang diperiksa sudah banyak. Puluhan orang.

”Kami mencari ada tidaknya dugaan korupsi tersebut,” katanya. Begitu penelusuran selesai, berkas segera dilimpahkan ke pidsus untuk ditentukan tersangkanya.

Informasi dari kejaksaan menyebutkan, dugaan pemotongan BOP di lingkungan Kemenag RI mencuat di Kabupaten Pasuruan. Dana bantuan yang seharusnya dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di TPQ, madin, serta ponpes tersebut diduga dipotongi. Nilai pemotongan bervariasi. Antara 20 persen hingga 50 persen.

Di Kabupaten Pasuruan, ada kurang lebih 1.400 lembaga penerima bantuan. Baik TPQ, madin, maupun ponpes. Masing-masing lembaga dikucuri bantuan dengan jumlah yang berbeda. Madin dan TPQ rata-rata memperoleh Rp 10 juta. Pesantren berkisar Rp 20 juta sampai Rp 50 juta.

Pemotongan tersebut dinilai sangat merugikan. Sebab, program yang seharusnya dilaksanakan secara maksimal akhirnya malah tidak bisa jalan dengan baik. Dalam pengusutan, kejaksaan menemukan sejumlah fakta dan pengakuan. Di antaranya, ada upaya mendoktrin saksi-saksi agar tidak mengakui ada pemotongan. Mereka diminta menyebutnya sebagai sedekah.

Sementara itu, Kejari Kota Pasuruan juga tengah mengusut dugaan pemotongan BOP. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Wahyu Susanto mengatakan, sudah memintai keterangan banyak pihak. Total ada 443 lembaga yang telah diklarifikasi. Baik pesantren, madrasah diniyah, dan TPQ. Juga pejabat Kemenag dari kota, kanwil, sampai Kemenag Pusat di Jakarta. Tahap klarifikasi itu cukup menguras waktu.

Bagaimana hasilnya? Wahyu menyatakan, yakin ada indikasi kuat terjadinya penyimpangan dalam penyaluran BOP pada 2020 itu. ”Yakni, dugaan tipikor (tindak pidana korupsi) berupa pemotongan BOP,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Wahyu, perkara itu telah diserahkan ke tim Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Pasuruan. Dia memastikan, ada pihak yang sengaja memungut potongan dalam BOP. Besaran bervariasi. Dari Rp 10 juta bantuan yang diterima lembaga, ada dugaan pemotongan sedikitnya 10 persen. Untuk ponpes, bantuan yang dikucurkan senilai Rp 50 juta, Rp 40 juta, dan Rp 25 juta. Nilai bergantung besar atau kecilnya ponpes. (one/far)

BANGIL, Radar Bromo – Sudah berbulan-bulan kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diusut. Namun, hingga Jumat (23/4), Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil belum meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan. Belum juga ada tersangka.

Pengusutan kasus BOP ini berjalan sejak Februari 2021. Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Jemmy Sandra mengatakan, kasus dugaan korupsi dana BOP memang masih didalami. Penelusuran tidak bisa secepat penyelidikan di Kejari Kota Pasuruan. Sebab, jangkauan wilayah Kabupaten Pasuruan cukup luas. Ada ribuan lembaga yang diduga terlibat. Padahal, tenaga kejaksaan terbatas.

”Kami masih berproses. Butuh waktu memang,” bebernya.

Jemmy meyakinkan, kasus tersebut tidak berjalan di tempat. Prosesnya terus berjalan. Tidak hanya pemeriksaan lembaga madrasah diniyah (madin) ataupun TPQ. Ponpes juga masih diperiksa. Jumlah yang diperiksa sudah banyak. Puluhan orang.

”Kami mencari ada tidaknya dugaan korupsi tersebut,” katanya. Begitu penelusuran selesai, berkas segera dilimpahkan ke pidsus untuk ditentukan tersangkanya.

Informasi dari kejaksaan menyebutkan, dugaan pemotongan BOP di lingkungan Kemenag RI mencuat di Kabupaten Pasuruan. Dana bantuan yang seharusnya dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di TPQ, madin, serta ponpes tersebut diduga dipotongi. Nilai pemotongan bervariasi. Antara 20 persen hingga 50 persen.

Di Kabupaten Pasuruan, ada kurang lebih 1.400 lembaga penerima bantuan. Baik TPQ, madin, maupun ponpes. Masing-masing lembaga dikucuri bantuan dengan jumlah yang berbeda. Madin dan TPQ rata-rata memperoleh Rp 10 juta. Pesantren berkisar Rp 20 juta sampai Rp 50 juta.

Pemotongan tersebut dinilai sangat merugikan. Sebab, program yang seharusnya dilaksanakan secara maksimal akhirnya malah tidak bisa jalan dengan baik. Dalam pengusutan, kejaksaan menemukan sejumlah fakta dan pengakuan. Di antaranya, ada upaya mendoktrin saksi-saksi agar tidak mengakui ada pemotongan. Mereka diminta menyebutnya sebagai sedekah.

Sementara itu, Kejari Kota Pasuruan juga tengah mengusut dugaan pemotongan BOP. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Wahyu Susanto mengatakan, sudah memintai keterangan banyak pihak. Total ada 443 lembaga yang telah diklarifikasi. Baik pesantren, madrasah diniyah, dan TPQ. Juga pejabat Kemenag dari kota, kanwil, sampai Kemenag Pusat di Jakarta. Tahap klarifikasi itu cukup menguras waktu.

Bagaimana hasilnya? Wahyu menyatakan, yakin ada indikasi kuat terjadinya penyimpangan dalam penyaluran BOP pada 2020 itu. ”Yakni, dugaan tipikor (tindak pidana korupsi) berupa pemotongan BOP,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Wahyu, perkara itu telah diserahkan ke tim Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Pasuruan. Dia memastikan, ada pihak yang sengaja memungut potongan dalam BOP. Besaran bervariasi. Dari Rp 10 juta bantuan yang diterima lembaga, ada dugaan pemotongan sedikitnya 10 persen. Untuk ponpes, bantuan yang dikucurkan senilai Rp 50 juta, Rp 40 juta, dan Rp 25 juta. Nilai bergantung besar atau kecilnya ponpes. (one/far)

MOST READ

BERITA TERBARU

/