alexametrics
27.6 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

Pengacara Tersangka Korupsi Bosda Pertanyakan Dana Hukum Korpri Turun

KANIGARAN, Radar Bromo – Kasus dugaan korupsi Bosda memang belum ke persidangan. Namun perkara ini sudah membuat kubu dua tersangka bertanya-tanya. Sebab dana bantuan hukum dari Korpri Kota Probolinggo, nilainya turun.

Pertanyaan itu diungkapkan Siti Zuroidah Amperawati, selaku penasihat hukum (PH) yang mendampingi Muhammad Maskur dan Basori. Siti kebetulan ditunjuk untuk menjadi pengacara terhadap dua ASN Kota Probolinggo yang tersandung kasus ini.

Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya mendampingi ASN yang menghadapi proses hukum, ada dana bantuan hukum dari Korpri. ”Tahun kemarin, saya dampingi dua ASN yang terkena kasus korupsi, dapat dana bantuan hukum dari Korpri masing-masing Rp 20 juta. Tetapi sekarang malah turun hanya Rp 15 juta,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Jumat (22/7).

Siti mengaku tidak mengetahui pasti, alasan dana bantuan hukum dari Korpri itu turun hanya Rp 15 juta. Sebab, dana bantuan hukum itu, diterima keluarga ASN yang diserahkan oleh ASN di BKSDM Kota Probolinggo. Keluarga ASN sendiri, tidak mengetahui aturan dan nilai dana bantuan hukum dari Korpri tersebut.

”Dana bantuan hukum dari Korpri yang seharusnya Rp 20 juta, turun menjadi Rp 15 juta itu. Ada apa? Keluarga Pak Maskur dan Basori, dipanggil BKSDM hanya menerima masing-masing Rp 15 juta dari Pak Suaedi,” terangnya.

Suadei anggota Korpri Kota Probolinggo saat dikonfirmasi mengaku, dirinya mewakili pengurus Korpri untuk menyerahkan dana bantuan hukum dari lembaganya. Untuk nilainya memang benar masing-masing Rp 15 juta.

KANIGARAN, Radar Bromo – Kasus dugaan korupsi Bosda memang belum ke persidangan. Namun perkara ini sudah membuat kubu dua tersangka bertanya-tanya. Sebab dana bantuan hukum dari Korpri Kota Probolinggo, nilainya turun.

Pertanyaan itu diungkapkan Siti Zuroidah Amperawati, selaku penasihat hukum (PH) yang mendampingi Muhammad Maskur dan Basori. Siti kebetulan ditunjuk untuk menjadi pengacara terhadap dua ASN Kota Probolinggo yang tersandung kasus ini.

Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya mendampingi ASN yang menghadapi proses hukum, ada dana bantuan hukum dari Korpri. ”Tahun kemarin, saya dampingi dua ASN yang terkena kasus korupsi, dapat dana bantuan hukum dari Korpri masing-masing Rp 20 juta. Tetapi sekarang malah turun hanya Rp 15 juta,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Jumat (22/7).

Siti mengaku tidak mengetahui pasti, alasan dana bantuan hukum dari Korpri itu turun hanya Rp 15 juta. Sebab, dana bantuan hukum itu, diterima keluarga ASN yang diserahkan oleh ASN di BKSDM Kota Probolinggo. Keluarga ASN sendiri, tidak mengetahui aturan dan nilai dana bantuan hukum dari Korpri tersebut.

”Dana bantuan hukum dari Korpri yang seharusnya Rp 20 juta, turun menjadi Rp 15 juta itu. Ada apa? Keluarga Pak Maskur dan Basori, dipanggil BKSDM hanya menerima masing-masing Rp 15 juta dari Pak Suaedi,” terangnya.

Suadei anggota Korpri Kota Probolinggo saat dikonfirmasi mengaku, dirinya mewakili pengurus Korpri untuk menyerahkan dana bantuan hukum dari lembaganya. Untuk nilainya memang benar masing-masing Rp 15 juta.

MOST READ

BERITA TERBARU

/