alexametrics
30 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Keberatan Tuntutan, Markus: Mestinya Pihak Lain yang Jadi Tersangka

KRAKSAAN, Radar Bromo – Markus, terdakwa kasus ijazah palsu jilid kedua sudah dituntut 1 tahun dua bulan. Dia dinilai bersalah oleh jaksa penuntut umum lantaran terlibat membantu pembuatan ijazah palsu Abduk Kadir, eks anggota dewan. Atas tuntutan tersebut, Markus mengajukan pledoi.

Keberatan tersebut diajukan pada sidang lanjutan kali ini, Senin (21/12) siang. Melalui penasihat hukumnya, Markus yang disidang melalui online, menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak tepat. Sebab semestinya dalam perkara ini, jaksa membidik Jon Junaedi, yang dinilai sebagai aktor intelektual pembuatan ijazah palsu.

Adapun Jon Junaedi ialah wakil ketua DPRD, yang merupakan ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo. Jon Junaedi sendiri membantah mengenal Markus.

Persidangan kemarin dilaksanakan secara virtual di tiga lokasi yang berbeda di Kraksaan. Terdakwa dan penasihat hukum di Rumah Tahanan (Rutan) Kraksaan. Untuk JPU di Kantor Kejaksaan Negeri dan Majelis Hakim di (Pengadilan Negeri) Kraksaan.

Penasihat hukum terdakwa, Hosnan Taufik mengatakan bahwa tuntutan pada tedakwa terlalu berat. Sebab selama ini terdakwa sudah sangat kooperatif memberikan informasi yang diketahuinya. Tidak hanya itu, masih ada pelaku lain yang perannya sangat vital. Sehingga harus diproses secara hukum.

“Dalam pledoi intinya tetap keberatan dengan tuntutan jaksa. Kami mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan tuntutan. Disamping itu kami juga minta untuk menjadikan tersangka Jon Junaedi dan Saiful Bahri, karena diduga kuat sebagai aktor itelektual,” katanya.

Tidak hanya itu, Hosnan juga mengatakan bahwa keterangan yang diberikan pada saat persidangan saat menghadirkan keduanya, diduga kuat dibuat-buat. Sehingga juga dapat diproses secara hukum.

“Mereka (Jon Junaedi serta Saiful Bahri, Red) turut serta dalam proses pembuatan ijazah palsu paket C milik Abdul Kadir. Diduga kuat mereka memberikan keterangan palsu di muka persidangan,” ungkap Husnan.

Humas Kejaksaan Negeri Kraksaan, Daniar mewakili JPU mengatakan bahwa JPU tetap mengganjar terdakwa Markus dengan Pasal 67 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal ini memiliki pidana ancaman penjara 1 tahun 2 bulan. Dengan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara.

“Tersangka telah mengakui penbuatannya. Atas pengakuan itu kemudian terdakwa meminta keringanan tuntutan. Selain itu terdakwa juga keberatan dinyatakan bersalah, dan meminta Jon Junaedi serta Saiful Bahri (juga pernah hadir sebagai saksi) harus diproses. Namun kami tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya,” ujar Daniar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Markus dijadikan tersangka kasus ijazah palsu jilid II setelah pengakuannya membantu Abdul Kadir, eks dewan yang terjerat perkara ini. Berbekal itu, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan Markus sebagai tersangka. Kasus ini terus dikembangkan kepolisian. Kini sudah ada tersangka ketiga yaitu Abdul Rasyid. (ar/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Markus, terdakwa kasus ijazah palsu jilid kedua sudah dituntut 1 tahun dua bulan. Dia dinilai bersalah oleh jaksa penuntut umum lantaran terlibat membantu pembuatan ijazah palsu Abduk Kadir, eks anggota dewan. Atas tuntutan tersebut, Markus mengajukan pledoi.

Keberatan tersebut diajukan pada sidang lanjutan kali ini, Senin (21/12) siang. Melalui penasihat hukumnya, Markus yang disidang melalui online, menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak tepat. Sebab semestinya dalam perkara ini, jaksa membidik Jon Junaedi, yang dinilai sebagai aktor intelektual pembuatan ijazah palsu.

Adapun Jon Junaedi ialah wakil ketua DPRD, yang merupakan ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo. Jon Junaedi sendiri membantah mengenal Markus.

Persidangan kemarin dilaksanakan secara virtual di tiga lokasi yang berbeda di Kraksaan. Terdakwa dan penasihat hukum di Rumah Tahanan (Rutan) Kraksaan. Untuk JPU di Kantor Kejaksaan Negeri dan Majelis Hakim di (Pengadilan Negeri) Kraksaan.

Penasihat hukum terdakwa, Hosnan Taufik mengatakan bahwa tuntutan pada tedakwa terlalu berat. Sebab selama ini terdakwa sudah sangat kooperatif memberikan informasi yang diketahuinya. Tidak hanya itu, masih ada pelaku lain yang perannya sangat vital. Sehingga harus diproses secara hukum.

“Dalam pledoi intinya tetap keberatan dengan tuntutan jaksa. Kami mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan tuntutan. Disamping itu kami juga minta untuk menjadikan tersangka Jon Junaedi dan Saiful Bahri, karena diduga kuat sebagai aktor itelektual,” katanya.

Tidak hanya itu, Hosnan juga mengatakan bahwa keterangan yang diberikan pada saat persidangan saat menghadirkan keduanya, diduga kuat dibuat-buat. Sehingga juga dapat diproses secara hukum.

“Mereka (Jon Junaedi serta Saiful Bahri, Red) turut serta dalam proses pembuatan ijazah palsu paket C milik Abdul Kadir. Diduga kuat mereka memberikan keterangan palsu di muka persidangan,” ungkap Husnan.

Humas Kejaksaan Negeri Kraksaan, Daniar mewakili JPU mengatakan bahwa JPU tetap mengganjar terdakwa Markus dengan Pasal 67 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal ini memiliki pidana ancaman penjara 1 tahun 2 bulan. Dengan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara.

“Tersangka telah mengakui penbuatannya. Atas pengakuan itu kemudian terdakwa meminta keringanan tuntutan. Selain itu terdakwa juga keberatan dinyatakan bersalah, dan meminta Jon Junaedi serta Saiful Bahri (juga pernah hadir sebagai saksi) harus diproses. Namun kami tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya,” ujar Daniar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Markus dijadikan tersangka kasus ijazah palsu jilid II setelah pengakuannya membantu Abdul Kadir, eks dewan yang terjerat perkara ini. Berbekal itu, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan Markus sebagai tersangka. Kasus ini terus dikembangkan kepolisian. Kini sudah ada tersangka ketiga yaitu Abdul Rasyid. (ar/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/