alexametrics
32C
Probolinggo
Friday, 23 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Kasus Korupsi Waduk, Polres Tunggu Hitungan Kerugian Inspektorat

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Penyidikan polisi dalam mengusut kasus dugaan korupsi pemanfaatan tanah waduk Dinas PU SDA Provinsi Jatim di Kedemungan, Kecamatan Kejayan, masih jalan di tempat. Meski sudah naik status ke penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

Kasatreskrim Polres Pasuruan AKP Adrian Wimbarda menyampaikan, kasus tanah waduk yang mengarah pada tindak dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kedemungan, masih dalam proses penyidikan.

Penyidikannya tersebut memang tidak bisa berjalan cepat lantaran melibatkan pihak lain. Terutama dalam hal penghitungan kerugian negara. “Saat ini kami masih menunggu perhitungan kerugian dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan,” kata Adrian.

Hal inilah yang membuat belum satu pun menetapkan tersangka atas kasus tersebut. Meski sebenarnya, pihaknya sudah memiliki perhitungan sendiri atas perkara yang disidiknya itu. Kerugian ditaksir sekitar Rp 900 jutaan.

Tapi menurutnya, harus melibatkan pihak lain, seperti Inspektorat untuk memastikan perhitungannya. “Baru setelah perhitungan resmi dari Inspektorat turun, bisa kami proses lebih jauh untuk penetapan tersangkanya,” sambung perwira polisi dengan tiga setrip di pundaknya itu.

Sebenarnya, kata Adrian, kasus tersebut sudah mengarah ke seseorang untuk dijadikan tersangka. Hanya saja, pihaknya belum bisa membeberkannya. Sebab, kerugian negara belum resmi dipastikan perhitungannya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pasuruan Irianto menyampaikan, proses penghitungan kerugian membutuhkan waktu. Hal ini seiring dengan banyaknya permintaan audit yang harus dilakukan.

“Memang dibutuhkan waktu untuk memproses penghitungan kerugian tersebut,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kepolisian tengah menelusuri dugaan korupsi di Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan. Dalam penelusuran tersebut, sejumlah pihak yang terkait diperiksa. Termasuk Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Saifullah Damanhuri.

Gus Saiful –sapaannya- ikut diperiksa karena memiliki keterkaitan. Tanah waduk milik Dinas PU SDA Provinsi Jatim, disebut-sebut telah dikuasainya. Sementara, tanah tersebut telah dibangun toko Samprodi milik BUMDes.

Padahal, pembangunan BUMDes seharusnya menggunakan lahan desa. Bukan tanah waduk milik SDA PU Pengairan. Hal inilah yang membuat pihak kepolisian menelusurinya.

Gus Saiful sendiri sempat memberikan tanggapan, kalau tanah tersebut belum sepenuhnya miliknya. Karena masih dalam proses sertifikat hak milik. Ia pun tidak pernah memberikan izin ataupun melarang pembangunan toko Samprodi di atas lahan waduk oleh pemerintah desa setempat. (one/mie)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Penyidikan polisi dalam mengusut kasus dugaan korupsi pemanfaatan tanah waduk Dinas PU SDA Provinsi Jatim di Kedemungan, Kecamatan Kejayan, masih jalan di tempat. Meski sudah naik status ke penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

Kasatreskrim Polres Pasuruan AKP Adrian Wimbarda menyampaikan, kasus tanah waduk yang mengarah pada tindak dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kedemungan, masih dalam proses penyidikan.

Penyidikannya tersebut memang tidak bisa berjalan cepat lantaran melibatkan pihak lain. Terutama dalam hal penghitungan kerugian negara. “Saat ini kami masih menunggu perhitungan kerugian dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan,” kata Adrian.

Mobile_AP_Half Page

Hal inilah yang membuat belum satu pun menetapkan tersangka atas kasus tersebut. Meski sebenarnya, pihaknya sudah memiliki perhitungan sendiri atas perkara yang disidiknya itu. Kerugian ditaksir sekitar Rp 900 jutaan.

Tapi menurutnya, harus melibatkan pihak lain, seperti Inspektorat untuk memastikan perhitungannya. “Baru setelah perhitungan resmi dari Inspektorat turun, bisa kami proses lebih jauh untuk penetapan tersangkanya,” sambung perwira polisi dengan tiga setrip di pundaknya itu.

Sebenarnya, kata Adrian, kasus tersebut sudah mengarah ke seseorang untuk dijadikan tersangka. Hanya saja, pihaknya belum bisa membeberkannya. Sebab, kerugian negara belum resmi dipastikan perhitungannya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pasuruan Irianto menyampaikan, proses penghitungan kerugian membutuhkan waktu. Hal ini seiring dengan banyaknya permintaan audit yang harus dilakukan.

“Memang dibutuhkan waktu untuk memproses penghitungan kerugian tersebut,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kepolisian tengah menelusuri dugaan korupsi di Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan. Dalam penelusuran tersebut, sejumlah pihak yang terkait diperiksa. Termasuk Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Saifullah Damanhuri.

Gus Saiful –sapaannya- ikut diperiksa karena memiliki keterkaitan. Tanah waduk milik Dinas PU SDA Provinsi Jatim, disebut-sebut telah dikuasainya. Sementara, tanah tersebut telah dibangun toko Samprodi milik BUMDes.

Padahal, pembangunan BUMDes seharusnya menggunakan lahan desa. Bukan tanah waduk milik SDA PU Pengairan. Hal inilah yang membuat pihak kepolisian menelusurinya.

Gus Saiful sendiri sempat memberikan tanggapan, kalau tanah tersebut belum sepenuhnya miliknya. Karena masih dalam proses sertifikat hak milik. Ia pun tidak pernah memberikan izin ataupun melarang pembangunan toko Samprodi di atas lahan waduk oleh pemerintah desa setempat. (one/mie)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2