Gara-gara Raskin 2015 Dikurangi, Warga Pasembon Polisikan Tim Pelaksana

PAJARAKAN, Radar Bromo – Desa Pasembon di Kecamatan Kotaanyar kini sedang bergejolak. Penyebabnya adalah perkara lama yang kembali menghangat. Perkaranya bahkan berujung pada laporan polisi, usai kemarin 10 warga desa setempat mendatangi Polres Probolinggo dan membuat laporan.

Sepuluh warga tersebut melaporkan tim pelaksana bantuan beras miskin atau raskin (sekarang bernama beras sejahtera, Red) yang jumlahnya dikurangi. Buntutnya, insiden itu sempat dilaporkan ke polisi tahun 2015. Namun, berujung damai usai diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi, kasus itu bergejolak lagi karena warga kesal ada perangkat desa yang diduga terlibat, sampai saat ini tak kunjung mundur.

Mujib, 35, salah seorang warga yang dikonfirmasi mengatakan, sebenarnya permasalahan tersebut sudah selesai pada 2015. Saat itu warga dan enam orang perangkat desa setempat telah melakukan perjanjian. Warga meminta agar enam perangkat desa untuk mundur karena telah mengurangi penyaluran raskin.

“Saat itu sudah diputuskan bahwa kasus ini tidak akan dilanjut ke ranah hukum. Syaratnya, enam perangkat desa harus mundur. Tetapi kenyataannya, dari enam perangkat, tiga tidak mengundurkan diri,” katanya. Karena itulah kemarin warga melaporkan kejadian pengurangan tersebut ke polisi.

Mujib menjelaskan, dari jumlah penerima bantuan raskin sekitar tiga ratus jiwa, takarannya dikurangi. Per orang hanya menerima enam kilogram. Padahal, alokasinya per orang seharusnya mendapatkan 15 kilogram.

Lebih lanjut, pengurangan takaran raskin itu bukanlah satu bulan saja. Tetapi, itu terjadi selama satu periode kepala desa alias enam tahun. Yaitu, mulai 2009 hingga 2015. Setiap warga penerima hanya mendapatkan separo dari peruntukan yang sebenarnya.

Nah, karena ada perangkat desa yang belum berhenti, maka warga kembali melapor ke polisi. Harapannya, kasus ini diselesaikan secara hukum. “Untuk yang kami laporkan hanya ketua tim pelaksananya saja. Yaitu Amin, karena dia yang harus bertanggung jawab atas ini semua,” tandasnya.

Sementara itu, Amin selaku ketua tim pelaksana bantuan raskin saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu terhadap laporan itu. Begitupun mengenai kasus pengurangan jatah raskin. Ia mengaku tidak tahu. “Mohon maaf saya tidak tahu itu,” katanya sembari mematikan telepon.

Di sisi lain, Radar Bromo juga sempat menghubungi Muhab, kepala Desa Pasembon. Dia mengatakan, permasalahan itu sudah dia mediasikan bersama kecamatan dan juga pihak polsek. Hasilnya, saat itu keenam perangkat desa tanda tangan untuk mengundurkan diri.

Seiring berjalannya waktu, ternyata tiga dari enam perangkat desa tidak mengakui tanda tangannya.

“Sudah saya mediasi. Tetapi, karena yang tiga masih belum berhenti, warga marah dan laporan,” katanya.

Mengenai masalah itu, pihaknya sama sekali tidak ada kaitannya. Muhab hanya sebatas mengetahui warga yang melaporkan timlak. “Itu sudah kemauan warga. Saya tidak mendorong atau melarang,” katanya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Probolinggo AKP Rizki Santoso saat dikonfirmasi, juga mengaku belum menerima laporan tersebut. Pihaknya masih akan mengecek. Namun, jika belum masuk, bisa jadi laporan tersebut masih harus melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. “Kalau berkasnya lengkap, tentu langsung diterima. Tetapi, kalau belum lengkap harus dilengkapi terlebih dulu,” tuturnya. (sid/fun)