Jaksa KPK: Sebulan Sebelum OTT, Setiyono Terima Duit Rp 300 Juta

SURABAYA – Jaksa KPK semakin yakin keterlibatan Setiyono dalam kasus suap proyek PLUT-KUMKM. Berdasarkan pemeriksaan saksi itu pula, Setiyono memang meminta dan menerima commitment fee dari rekanan yang mengikuti proyek di Kota Pasuruan.

Terdakwa M Baqir ketika menjadi menjawab pertanyaan majelis hakim. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

“Sudah mengakui tadi (Senin 20/1), menerima setoran. Cuma yang dia bantah kalau Dwi Fitri mengatakan besaran spesifik 5 hingga 10 persen itu dari Pak Wali (Setiyono, Red). Tapi, Pak Wali bilang nggak, semampunya aja, kata Pak Wali. Dia tidak mematok, tapi intinya dia menerima. Meminta dan menerima,” kata Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani.

Selain PLUT-KUMKM, Kiki juga menyebut Setiyono meminta commitment fee untuk sejumlah proyek lain. Sejauh ini, sudah ada beberapa proyek yang merealisasikan permintaan uang itu. Sepanjang 2018, kata Kiki, sudah ada beberapa yang diterima Setiyono.

“Tadi kan saya tanyakan di 2018 apa sudah ada yang terealisasikan. Ada katanya, diterima oleh keponakannya itu dari tujuh proyek. Tapi, keterangan Dwi dan Wahyu kemarin ada 8 proyek. Jadi, sembilan sama plut-KUMKM,” jelasnya.

Menurut Kiki, kompensasi itu diterima Setiyono pada 23 Agustus 2018 silam. “Angkanya di kisaran Rp 300 juta. Diterima bulan Agustus, jadi sekitar sebulanan sebelum OTT itu terjadi,” ungkapnya.

Sementara, uang senilai Rp 55 juta yang diterima sejumlah pegawai BLP, kata Kiki, juga merupakan bagian dari komitmen yang dikumpulkan oleh Dwi Fitri melalui Wahyu. Uang itu diminta dari para rekanan.

“Fakta sidang, Pak Dwi minta 7 persen. Limanya untuk Pak Setiyono, 1 persen untuk Pokja, dan 1 persen operasional. Setoran yang dititipkan ke KPK Rp 55 juta. Pengembalian dari Bu Njoman, Makhfudi, dan Agus Widodo,” urai dia.

Sementara, Penasihat Hukum M Baqir, Suryono Pane menjelaskan, keterangan seluruh saksi yang dihadirkan cukup meringankan kliennya. Mengingat, Setiyono mengaku tak mengenal Baqir dan proyek PLUT-KUMKM sejatinya akan diberikan ke CV Sinar Perdana.

“Juga keterangan Agus Widodo. Memang menangnya CV Mahadhir sesuai prosedur. Kualifikasi, evaluasi, dan syarat teknis sudah lolos. Dan, dia tidak pernah ada perintah apapun dari Pak Dwi maupun kepala BLP untuk memenangkan CV Mahadhir. Jadi menangnya memang murni,” kata Pane.

Selepas sidang, Jawa Pos Radar Bromo sempat mewawancarai Setiyono. Sayangnya, Setiyono enggan banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan saat ini dirinya dalam kondisi sehat. Kemudian saat ditanya mengenai karir politiknya ke depan, ia bungkam.

Setiyono juga enggan berkomentar ketika ditanya peluang lolosnya dari jeratan hukum dalam kasus ini. “Saya kan masih berhadapan dengan kasus hukum. Ini masih proses kok,” singkatnya. (tom/fun)