alexametrics
26.8 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Dugaan Ijazah Palsu DPRD Kab Probolinggo, Polisi Buru Pembuat

KRAKSAAN, Radar Bromo – Dugaan penggunaan ijazah palsu yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Abdul Kadir, terus bergulir. Saat ini Polres Probolinggo tengah mengecek keaslian ijazah Paket B itu ke Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Riski Santoso menjelaskan, proses penyelidikan terhadap kasus dugaan ijazah palsu itu masih berjalan. Pihaknya saat ini tengah mengecek ijazah kejar Paket B milik Kadir. Pihaknya membawa ijazah itu ke Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

Memang, ada keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo bahwa ijazah terlapor diindikasi palsu. Namun, itu saja belum cukup.

“Meskipun ada pernyataan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo bahwa ijazah itu palsu, kami harus tetap mengecek fisik. Tujuannya, untuk memastikan darimana ijazah itu berasal dan siapa pembuatnya,” katanya.

Riski –sapaannya- menjelaskan, jika nanti ijazah itu memang benar ijazah palsu, pihaknya akan langsung mencari pembuat ijazah. Termasuk, dari mana asal ijazah itu.

“Saat ini masih belum bisa dipastikan. Tunggu saja, ini masih proses penyelidikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Hosnan Taufik, kuasa hukum Abdul Kadir mengancam Partai Gerindra. Jika kliennya ditetapkan sebagai tersangka, maka Partai Gerindra bakal kehilangan kursi pimpinan dewan. Gerindra juga bakal tidak memiliki pengganti antarwaktu (PAW).

“Jika nanti klien kami dinyatakan bersalah dan kasusnya inkracht, maka Gerindra tidak akan punya wakil pimpinan dewan,” ujar Hosnan, Jumat (20/9).

Pihaknya juga memastikan, Gerindra tidak akan punya PAW di Dapil II (Kraksaan, Gading, Besuk). Dapil tempat Kadir mencalonkan diri. “PAW dan jatah wakil ketua tidak akan ada. Itu yang akan terjadi,” jelasnya.

Namun, Hosnan enggan menjelaskan bagaimana maksud dari ancamannya itu. “Tunggu saja tanggal mainnya. Tetapi yang pasti, nanti jadinya akan seperti itu. Itu yang akan terjadi,” terangnya.

Dikonfirmasi perihal ancaman itu, Dwi Sumitro, kuasa hukum Ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo Jon Juaedi mengatakan, pihaknya tidak akan berandai -andai. Menurutnya, pihaknya menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

“Kami melihat fakta hukum yang ada seperti apa. Ini kan prosesnya di penegak hukum masih berlangsung. Jadi, kami tidak mau berandai-andai dan menyerahkan kepada pihak kepolisian,” katanya.

Dwi –sapaannya- menilai, masalah PAW atau yang lainnya sudah masuk ke ranah politik. Dan politik menurutnya, sangat dinamis. Karena itu, pihaknya tidak mau berandai-andai.

“Fakta hukum belum ada. Sampai saat ini kasusnya masih dalam proses. Terlapor juga sudah ditetapkan sebagai anggota DPRD yang sah. Tidak usah berandai-andai,” jelasnya. (sid/hn)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Dugaan penggunaan ijazah palsu yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Abdul Kadir, terus bergulir. Saat ini Polres Probolinggo tengah mengecek keaslian ijazah Paket B itu ke Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Riski Santoso menjelaskan, proses penyelidikan terhadap kasus dugaan ijazah palsu itu masih berjalan. Pihaknya saat ini tengah mengecek ijazah kejar Paket B milik Kadir. Pihaknya membawa ijazah itu ke Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

Memang, ada keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo bahwa ijazah terlapor diindikasi palsu. Namun, itu saja belum cukup.

“Meskipun ada pernyataan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo bahwa ijazah itu palsu, kami harus tetap mengecek fisik. Tujuannya, untuk memastikan darimana ijazah itu berasal dan siapa pembuatnya,” katanya.

Riski –sapaannya- menjelaskan, jika nanti ijazah itu memang benar ijazah palsu, pihaknya akan langsung mencari pembuat ijazah. Termasuk, dari mana asal ijazah itu.

“Saat ini masih belum bisa dipastikan. Tunggu saja, ini masih proses penyelidikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Hosnan Taufik, kuasa hukum Abdul Kadir mengancam Partai Gerindra. Jika kliennya ditetapkan sebagai tersangka, maka Partai Gerindra bakal kehilangan kursi pimpinan dewan. Gerindra juga bakal tidak memiliki pengganti antarwaktu (PAW).

“Jika nanti klien kami dinyatakan bersalah dan kasusnya inkracht, maka Gerindra tidak akan punya wakil pimpinan dewan,” ujar Hosnan, Jumat (20/9).

Pihaknya juga memastikan, Gerindra tidak akan punya PAW di Dapil II (Kraksaan, Gading, Besuk). Dapil tempat Kadir mencalonkan diri. “PAW dan jatah wakil ketua tidak akan ada. Itu yang akan terjadi,” jelasnya.

Namun, Hosnan enggan menjelaskan bagaimana maksud dari ancamannya itu. “Tunggu saja tanggal mainnya. Tetapi yang pasti, nanti jadinya akan seperti itu. Itu yang akan terjadi,” terangnya.

Dikonfirmasi perihal ancaman itu, Dwi Sumitro, kuasa hukum Ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo Jon Juaedi mengatakan, pihaknya tidak akan berandai -andai. Menurutnya, pihaknya menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

“Kami melihat fakta hukum yang ada seperti apa. Ini kan prosesnya di penegak hukum masih berlangsung. Jadi, kami tidak mau berandai-andai dan menyerahkan kepada pihak kepolisian,” katanya.

Dwi –sapaannya- menilai, masalah PAW atau yang lainnya sudah masuk ke ranah politik. Dan politik menurutnya, sangat dinamis. Karena itu, pihaknya tidak mau berandai-andai.

“Fakta hukum belum ada. Sampai saat ini kasusnya masih dalam proses. Terlapor juga sudah ditetapkan sebagai anggota DPRD yang sah. Tidak usah berandai-andai,” jelasnya. (sid/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/