alexametrics
24.2 C
Probolinggo
Wednesday, 6 July 2022

Kejari Tutup Kasus Dugaan Gratifikasi Pokir DPRD Kab Pasuruan, Ini Alasannya

BANGIL, Radar Bromo – Langkah Kejari Kabupaten Pasuruan mengusut dugaan gratifikasi pada program pokok pikiran (Pokir) dan Bantuan Keuangan (BK) di DPRD Kabupaten Pasuruan, menemui jalan buntu. Tidak adanya alat bukti yang memadai, menjadi penghalang kasus ini ditelusuri lebih jauh.

Akhirnya, korps Adhiyaksa menghentikan penyelidikan atas kasus yang terjadi pada APBD 2020 Kabupaten Pasuruan itu. Kasus itu ditutup agar ada rasa berkeadilan.

“Kami sampai ada kesan memaksakan perkara sehingga ada tudingan diskriminasi hukum. Kami memilih menghentikan kasus ini demi menjaga kredibilitas hukum,” kata Kajari Kabupaten Pasuruan Ramdhanu Dwiyantoro kepada awak media, Jumat siang (20/5).

Ramdhanu menambahkan, kasus pokir tersebut merupakan suatu operasi yang dilakukan tim intelijen. Pemeriksaan sejumlah pihak telah dilakukan. Baik dari rekanan, OPD, hingga anggota dewan. Bahkan, termasuk pihak pelapor.  Hasilnya, pihak kejaksaan kesulitan untuk membuktikan adanya gratifikasi.

“Akan sangat mudah kalau misalnya tangkap tangan atau OTT. Tapi, tidak dengan kasus yang kami telusuri. Gratifikasi pada pokir ini menjadi sulit dibuktikan, karena tidak ada pengakuan. Baik pelaku suap ataupun yang mendapat suap,” sampainya.

Kondisi tersebut semakin berat, setelah meninggalnya dua rekanan yang diduga menerima banyak pokir. Ia tak menyebutkan siapa. Namun, meninggalnya terduga penyuap atau yang disuap, bisa menggugurkan perkara. Seperti yang tertuang dalam pasal 77 KUHP.

Beberapa hal inilah yang akhirnya membuat pihak kejaksaan mengambil sikap. Yakni, menghentikan proses penyelidikan kasus pokir tersebut.

Hal ini, sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Perkara yang tidak memiliki kecukupan alat bukti, bisa dihentikan. Langkah penghentian ini pun dilakukan untuk menghindari kesan kriminalisasi hukum lantaran terlalu memaksakan.

“Tapi, tidak menutup kemungkinan kalau ada bukti-bukti baru kami proses kembali,” sampainya.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Anggaran Rakyat (Makar) Lujeng Sudarto memandang, penghentian perkara dugaan gratifikasi pokir dengan alasan tidak cukup alat bukti, sah-sah saja dilakukan. Namun, harus diingat bahwa mensrea (niat jahat, Red) dugaan praktik tersebut memang ada.

“Artinya apa, kurangnya alat bukti bukan berarti kejahatan tersebut tidak ada,” sampainya.

Ia pun menekankan agar Pemkab Pasuruan belajar dari perkara ini. Untuk tidak mudah terinvensi oleh pihak-pihak manapun dalam menjalankan program. Termasuk pokir.

“Harus ada pemerataan. Jangan sampai terinvensi oleh kekuasaan. Baik itu legislatif ataupun pada OPD itu sendiri,” sampainya. (one/hn)

 

BANGIL, Radar Bromo – Langkah Kejari Kabupaten Pasuruan mengusut dugaan gratifikasi pada program pokok pikiran (Pokir) dan Bantuan Keuangan (BK) di DPRD Kabupaten Pasuruan, menemui jalan buntu. Tidak adanya alat bukti yang memadai, menjadi penghalang kasus ini ditelusuri lebih jauh.

Akhirnya, korps Adhiyaksa menghentikan penyelidikan atas kasus yang terjadi pada APBD 2020 Kabupaten Pasuruan itu. Kasus itu ditutup agar ada rasa berkeadilan.

“Kami sampai ada kesan memaksakan perkara sehingga ada tudingan diskriminasi hukum. Kami memilih menghentikan kasus ini demi menjaga kredibilitas hukum,” kata Kajari Kabupaten Pasuruan Ramdhanu Dwiyantoro kepada awak media, Jumat siang (20/5).

Ramdhanu menambahkan, kasus pokir tersebut merupakan suatu operasi yang dilakukan tim intelijen. Pemeriksaan sejumlah pihak telah dilakukan. Baik dari rekanan, OPD, hingga anggota dewan. Bahkan, termasuk pihak pelapor.  Hasilnya, pihak kejaksaan kesulitan untuk membuktikan adanya gratifikasi.

“Akan sangat mudah kalau misalnya tangkap tangan atau OTT. Tapi, tidak dengan kasus yang kami telusuri. Gratifikasi pada pokir ini menjadi sulit dibuktikan, karena tidak ada pengakuan. Baik pelaku suap ataupun yang mendapat suap,” sampainya.

Kondisi tersebut semakin berat, setelah meninggalnya dua rekanan yang diduga menerima banyak pokir. Ia tak menyebutkan siapa. Namun, meninggalnya terduga penyuap atau yang disuap, bisa menggugurkan perkara. Seperti yang tertuang dalam pasal 77 KUHP.

Beberapa hal inilah yang akhirnya membuat pihak kejaksaan mengambil sikap. Yakni, menghentikan proses penyelidikan kasus pokir tersebut.

Hal ini, sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Perkara yang tidak memiliki kecukupan alat bukti, bisa dihentikan. Langkah penghentian ini pun dilakukan untuk menghindari kesan kriminalisasi hukum lantaran terlalu memaksakan.

“Tapi, tidak menutup kemungkinan kalau ada bukti-bukti baru kami proses kembali,” sampainya.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Anggaran Rakyat (Makar) Lujeng Sudarto memandang, penghentian perkara dugaan gratifikasi pokir dengan alasan tidak cukup alat bukti, sah-sah saja dilakukan. Namun, harus diingat bahwa mensrea (niat jahat, Red) dugaan praktik tersebut memang ada.

“Artinya apa, kurangnya alat bukti bukan berarti kejahatan tersebut tidak ada,” sampainya.

Ia pun menekankan agar Pemkab Pasuruan belajar dari perkara ini. Untuk tidak mudah terinvensi oleh pihak-pihak manapun dalam menjalankan program. Termasuk pokir.

“Harus ada pemerataan. Jangan sampai terinvensi oleh kekuasaan. Baik itu legislatif ataupun pada OPD itu sendiri,” sampainya. (one/hn)

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/