alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Banding Rinawan Terdakwa Pemotongan BOP Kota Pasuruan Malah Berat

PASURUAN, Radar Bromo – Langkah Rinawan Herasmawanto menempuh upaya hukum banding ternyata justru memperberat posisinya sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP). Bukan keringanan hukuman yang didapat. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur justru menambah pidana penjara tenaga ahli DPR RI Moekhlas Sidik tersebut.

Dalam putusan banding tertanggal 15 Maret 2022, majelis hakim yang diketuai Elang Prakoso membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Lalu menyatakan Rinawan bersalah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama. Serta memperberat hukuman terhadapnya selama empat tahun penjara. Angka yang ama seperti tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) di tingkat pengadilan tipikor.

Tak hanya itu. Rinawan juga dihukum pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis serupa juga berlaku bagi Nurdin yang menjadi terdakwa dua dalam perkara tersebut. Sebab Rinawan dan Nurdin diadili dalam berkas perkara yang sama.

Divonis Lebih Ringan, Terdakwa Korupsi BOP Madin Tetap Banding

Akan tetapi, besaran uang pengganti yang dibebankan kepada mereka berlainan. Rinawan diminta mengganti kerugian negara senilai Rp 132 juta. Sedangkan Nurdin Rp 158.500.000. Bila tak dibayar hingga sebulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau inkracht, jaksa berhak menyita harta keduanya untuk dilelang. Atau digantikan dengan pidana penjara masing-masing enam bulan.

Usai putusan di tingkat pengadilan negeri, terdakwa Rinawan melakukan upaya banding, meski lebih ringan dari tuntutan JPU saat itu. Bukan hanya terdakwa. JPU juga melakukan banding. Langkah banding itu dilakukan sekitar Desember tahun 2021 silam.

PASURUAN, Radar Bromo – Langkah Rinawan Herasmawanto menempuh upaya hukum banding ternyata justru memperberat posisinya sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP). Bukan keringanan hukuman yang didapat. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur justru menambah pidana penjara tenaga ahli DPR RI Moekhlas Sidik tersebut.

Dalam putusan banding tertanggal 15 Maret 2022, majelis hakim yang diketuai Elang Prakoso membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Lalu menyatakan Rinawan bersalah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama. Serta memperberat hukuman terhadapnya selama empat tahun penjara. Angka yang ama seperti tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) di tingkat pengadilan tipikor.

Tak hanya itu. Rinawan juga dihukum pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis serupa juga berlaku bagi Nurdin yang menjadi terdakwa dua dalam perkara tersebut. Sebab Rinawan dan Nurdin diadili dalam berkas perkara yang sama.

Divonis Lebih Ringan, Terdakwa Korupsi BOP Madin Tetap Banding

Akan tetapi, besaran uang pengganti yang dibebankan kepada mereka berlainan. Rinawan diminta mengganti kerugian negara senilai Rp 132 juta. Sedangkan Nurdin Rp 158.500.000. Bila tak dibayar hingga sebulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau inkracht, jaksa berhak menyita harta keduanya untuk dilelang. Atau digantikan dengan pidana penjara masing-masing enam bulan.

Usai putusan di tingkat pengadilan negeri, terdakwa Rinawan melakukan upaya banding, meski lebih ringan dari tuntutan JPU saat itu. Bukan hanya terdakwa. JPU juga melakukan banding. Langkah banding itu dilakukan sekitar Desember tahun 2021 silam.

MOST READ

BERITA TERBARU

/