Saksi Penasihat PAC Gerindra: Jon Junaedi Bilang, Biar Saya yang Urus Ijazah dan Kadir Tetap Nyalon

KRAKSAAN, Radar Bromo- Keterangan sejumlah saksi tentang pembuatan ijazah palsu Abdul Kadir, menyiratkan bahwa ada peran dari ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo, Jon Junaedi. Lelaki yang duduk di kursi parlemen itulah yang turut mengurus, bagaimana proses ijazah palsu jadi.

            Itu terungkap saat Saksi kedua Bahral, memperkuat keterangan yang diberikan Markus. Penasihat PAC Partai Gerindra Kecamatan Besuk itu mengatakan, sebelum pencalonan anggota DPRD, dirinya melapor pada Jon tentang kondisi Abdul Kadir.

Bahral melaporkan pada Jon bahwa Abdul Kadir tidak akan bisa nyalon jadi anggota DPRD. Sebab, Abdul Kadir tidak punya ijazah.

“Waktu itu saya melapor pada Jon bahwa Abdul Kadir tidak punya ijazah. Jon menjawab, biar saya yang urus ijazah itu dan Kadir akan tetap nyalon. Selebihnya saya hanya memberikan beberapa brosur Kejar Paket C,” terangnya.

Sementara itu, saksi ketiga dan keempat  yaitu Asy’ari dan Tutug Edy Utomo sama-sama dipanggil karena tanda tangan mereka ada pada ijazah Abdul Kadir. Ijazah Kejar Paket C milik Abdul Kadir ditandatangani oleh Asy’ari. Sementara itu, legalisasi ijazah Kejar Paket C itu ditandatangani oleh Tutug Edy Utomo.
Namun, baik Asy’ari maupun Tutug menegaskan, mereka tidak bertanda tangan pada ijazah dan legalisasi ijazah Abdul Kadir. “Saya pastikan itu bukan tanda tangan saya. Dan untuk legalisasinya, itu sudah masuk periode Pak Tutug sebagai kepala Dispendik setelah saya,” ujar Asy’ari.

Tutug yang bersaksi setelah Asy’ari pun menegaskan, dirinya tidak menandatangani legalisasi Kejar Paket C milik Abdul Kadir. Bahkan, menurutnya, setelah dicek, lembaga Kejar Paket C yang digunakan Abdul Kadir tidak terdaftar. “Saya pastikan itu bukan tanda tangan saya,” tegas Tutug.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim menyebut, KPU tidak mempunyai wewenang untuk memverifikasi keabsahan ijazah milik Abdul Kadir saat mendaftar sebagai calon DPRD. Karena itu, verifikasi tidak dilakukan.
“Kami tidak mempunyai wewenang untuk memverifikasi ijazah milik calon legeslatif. Sebab, yang dikumpulkan hanya fotokopi ijazahnya saja,” tuturnya.

TERDAKWA: Abdul Kadir yang hadir di persidangan di PN Kraksaan, Kamis (19/12) sore. (Foto: Agus Faiz Musleh/Jawa Pos Radar Bromo)

Ijazah palsu itu terkuak menjelang pelantikan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Saat itu, menurutnya, LSM Permasa mendatangi KPU dan melaporkan dugaan ijazah palsu milik Abdul Kadir itu.

“Pada saat itu pun kami tidak bisa apa-apa. Sebab, tahapan pemilu sudah selesai dan hanya menunggu pelantikan saja,” ujarnya.
Kuasa Hukum Abdul Kadir yaitu Husnan Taufiq saat dikonfirmasi meminta agar majelis hakim mengonfrontir Markus dan Saiful Bahri. Sebab, pernyataan keduanya saat jadi saksi sidang, tidak sama.

Saiful Bahri mengatakan tidak kenal dengan Markus. Sementara Markus sebaliknya.

“Kami meminta terhadap majelis hakim untuk mengonfrontir keduanya. Tidak hanya Markus dan Saiful Bahri, namun juga meminta majelis hakim mengonfrontir Jon Junaedi dengan Markus. Sebab, pengakuan Jon Junaedi pada berita acara pemeriksaan tidak sama dengan pengakuan Markus di depan majelis hakim,” ujarnya. (mg1/fun)