Mantan Kades dan BPD Bulusari Gempol Ditahan

BANGIL, Radar Bromo – Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol non aktif, Yudhono dan anggota BPD Bulusari, Bambang, akhirnya ditahan. Mereka ditahan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol.

Penahanan itu sendiri, merupakan upaya Kejari Kabupaten Pasuruan untuk menjemput paksa keduanya. Sebab, tiga kali mereka tak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Kejari Kabupaten Pasuruan.

Mereka dijemput paksa di rumah masing-masing, Kamis (17/10), sekitar pukul 05.00. Keduanya lantas ditahan di Rutan Bangil dengan status tahanan titipan Kejari.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, tim buru sergap Kejari Kabupaten Pasuruan memang mengincar keberadaan Yudhono dan Bambang. Bahkan, Yudhono sempat akan dieksekusi saat menjalani tes akademik Pilkades Serentak di Bulusari. Namun, urung dilakukan.

Hingga akhirnya, Kejari memperoleh informasi bahwa Yudhono dan Bambang berada di rumahnya masing-masing. Tim dari Kejari pun bergerak untuk mengeksekusi kedua tersangka.

Begitu ditangkap, mereka digiring ke Kantor Kejari Kabupaten Pasuruan untuk menjalani pemeriksaan. Hingga pukul 15.00 kemudian, keduanya diangkut menggunakan mobil hitam milik Kejari ke Rutan Bangil.

Tak banyak kata yang diucapkan keduanya. Mereka memilih diam saat dikeler dari ruangan penyidik ke mobil Kejari.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan Deny Saputra menguraikan, penahanan itu dilakukan sebagai upaya mempermudah pemeriksaan. Sebab, sejak awal September 2019, Yudhono dan Bambang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi TKD Bulusari, Kecamatan Gempol.

Bahkan, mereka sudah dipanggil sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Namun, keduanya kompak mengirimkan surat dokter yang menyatakan bahwa mereka sakit.

Anehnya, Yudhono bisa hadir untuk mengikuti pengambilan foto dan mengikuti tes akademis Pilkades Bulusari. “Pemanggilan sudah kami lakukan tiga kali. Karena itulah, kami melakukan pemanggilan paksa,” urainya.

Deny meyakinkan, penahanan Yudhono dan Bambang murni karena pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Tidak ada sangkut pautnya dengan politik atau Pilkades Bulusari.

“Tidak ada kaitan dengan politik. Ini murni penegakan hukum. Kasus ini kan sudah lama,” sambungnya.

Menurut Deny, kasus tersebut berlangsung sejak kisaran 2016. Pihak Kejari mulai mengusut di kisaran tahun 2017. Sejumlah saksi dan alat bukti dikumpulkan. Hingga September 2019, Yudhono dan Bambang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya diduga menjadi orang yang bertanggung jawab atas aktivitas penambangan di TKD Bulusari. Tanah seluas kurang lebih 4 hektare itu diambil sirtunya dan dijual oleh keduanya.

Mereka bisa dengan mudah menjalankan aktivitas itu karena posisi strategis di desa. Yudhono merupakan kepala desa. Sementara Bambang, kala itu merupakan ketua BPD yang saat ini menjabat anggota BPD.

Mereka mengeruk tanah tersebut hingga menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan hitungan BPKP Jatim, ada kerugian negara hingga Rp 3 miliar imbas penambangan sirtu TKD Bulusari. (one/hn)