Eks Kades Bulusari-Eks BPD Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan

DIVONIS BERSALAH: Eks Kades Bulusari Yudono (pakai kursi roda) dan eks ketua BPD Bambang Nuryanto saat mendengarkan vonis dari majelis hakim Tipikor, Senin (16/3) petang. (Istimewa)

Related Post

BANGIL, Radar Bromo – Mantan Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Yudono harus meringkuk lebih lama di penjara. Pasalnya, ia dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas dugaan korupsi Tanah Kas Desa Bulusari.

Sang mantan kades dianggap melanggar pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas pelanggarannya itulah, Yudono divonis hukuman 4 tahun penjara.

Hukuman tersebut, bukan hanya dijatuhkan kepada Yudono. Karena vonis serupa juga dijatuhkan kepada eks Ketua BPD Bulusari, Bambang Nuryanto. Selain menjerat keduanya hukuman 4 tahun penjara, Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Rochmad juga memvonis hukuman denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan.

Mereka juga harus membayar uang pengganti. Masing-masing Rp 1.450.830.489,5. Bila tidak, uang pengganti itu harus diganti hukuman badan selama setahun.

“Sudah divonis. Keduanya divonis hukuman 4 tahun penjara, serta denda Rp 200 juta subsider 3 bulan dan uang pengganti masing-masing Rp 1,4 juta subsider 1 tahun kurungan,” jelas Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra.

Menurut Denny, vonis tersebut dijatuhkan Senin (16/3). Ia mengakui, kalau vonis yang dijatuhkan majelis hakim, jauh dari tuntutan sebelumnya.

Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut keduanya dikenai hukuman 10 tahun penjara. Pihak jaksa juga menuntut denda sebesar Rp 300 juta subsider 8 bulan penjara. Selain itu, JPU juga menuntut uang pengganti sebesar Rp 1,4 miliar dengan subsider 5 tahun penjara. “Putusannya jauh dari tuntutan. Kami memilih untuk pikir-pikir atas putusan tersebut,” bebernya.

Sementara itu, Penasihat Hukum Yudono Suryono Pane mengungkapkan, bakal melakukan banding atas putusan tersebut. Banding itu dilayangkan dengan pertimbangan banyak hal. Sebab, ia menilai kliennya tidak bersalah.

“Putusan tersebut sangat jauh dari tuntutan. Kami melihat kalau majelis hakim ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kami yakin, kalau klien kami tidak bersalah. Makanya, kami akan melakukan banding,” bebernya.

Hal yang membuat yakin kliennya tak bersalah, seiring dengan kegiatan penambangan yang hanya berlangsung tiga hari. Penambangan itu pun menggunakan hanya satu alat berat.

Sehingga, mustahil merugikan negara hingga Rp 2,9 miliar. Terlebih lagi, tanah yang dikeruk untuk menguruk lapangan serta pembuatan tanggul, yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Tanah yang dikeruk itu pun bukan tanah kas desa. Melainkan milik pihak swasta. Jadi, bagaimana mungkin ada pelanggarannya?” tanyanya.

Pihak PH pun menyoroti JPU Kejari Kabupaten Pasuruan dalam kasus itu. Salah satunya, dinilai memasukkan 5 saksi “ghoib” dalam memori tuntutan. Padahal, saksinya tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Selain itu, JPU juga dinilai menghilangkan 12 keterangan saksi dalam memori tuntutan dan keterangan saksi ahli.

Menurut Suryono, JPU juga meminta terdakwa menyerahkan sertifikat tanah, tapi tidak termuat dalam tuntutan. “Bahkan juga, ada permintaan uang atas nama kejaksaan kepada 3 orang saksi kurang lebih Rp 200 juta. Tapi sampai sekarang tidak ada sikap. Inilah yang akan kami kejar sampai dimanapun jaksa tersebut menjabat,” jelasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Desa Bulusari Yudono dan mantan Ketua BPD Bulusari Bambang, dijebloskan ke tahanan. Keduanya diduga menjadi orang yang harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi TKD Bulusari.

Mereka diduga menjadi orang yang mengeruk TKD seluas 4,6 hektare. Serta meraih keuntungan dari kegiatan penambangan TKD Bulusari. Hingga menyebabkan kerugian negara Rp 2,9 miliar. Dugaan pengerukan tersebut, berlangsung sejak 2014 dan 2016 lalu.

Hingga kasus ini menyeruak dan pihak kejaksaan melakukan penelusuran sejak tahun 2017. Kasus ini pun berjalan lambat. Sampai tahun 2019 kemudian, dua orang dijadikan tersangka. Mereka adalah eks Kades Bulusari Yudono dan eks Ketua BPD Bulusari Bambang. (one/mie)