alexametrics
29C
Probolinggo
Thursday, 22 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Desak Kejari Usut Pemotongan BOP untuk Madin-TPQ di Kab Pasuruan

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar BromoPraktik dugaan pemotongan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kemenag RI, diduga tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan agama di wilayah Kota Pasuruan. Hal serupa juga ditengarai terjadi di wilayah kabupaten.

Besaran pemotongan yang diberlakukan bisa mencapai 20-50 persen untuk setiap lembaga. Sementara, di Kabupaten Pasuruan sendiri, disebut-sebut terdapat lebih dari 1.400 lembaga.

Hal itu diungkap sejumlah aktivis di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kemarin (17/2) mereka mendatangi kantor Kejari Kabupaten Pasuruan untuk mendesak agar pihak korps Adhiyaksa, itu melakukan penelusuran.

Ketua LSM GMBI Distrik Pasuruan Raya Asyari menguraikan, praktik dugaan pemotongan dana yang berasal dari Kemenag pusat itu, dilakukan secara masif. Ribuan lembaga pendidikan keagamaan, mulai dari TPQ, Madin, hingga ponpes tidak luput dari pemotongan dana hibah yang diberikan Kemenag pusat untuk BOP. Terutama untuk protokol kesehatan di lembaga-lembaga tersebut. Seperti face shield dan sarana prokes lainnya.

“Ada curhatan dari beberapa pengurus lembaga pendidikan keagamaan yang kami peroleh. Mereka mengeluhkan adanya pemotongan tersebut,” sampainya.

Besaran dugaan korupsi berupa pemotongan anggaran itu, bervariasi. Antara 20 persen hingga 50 persen dari nilai BOP untuk prokes. Modus yang dimainkan, dengan meminta setoran setelah uang dicairkan melalui rekening. “Tentunya, ada koordinator yang melakukan dugaan pemotongan tersebut,” tuturnya.

Setiap lembaga pendidikan agama, memperoleh anggaran yang berbeda untuk BOP khusus prokes pada 2020 lalu. Untuk Madin dan TPQ, rata-rata memperoleh bantuan Rp 10 juta. Sementara untuk ponpes, berkisar antara Rp 40 juta sampai Rp 50 juta.

Di Kabupaten Pasuruan, kata Asyari, setidaknya ada 1.400 madin serta TPQ yang memperoleh bantuan tersebut. Sementara, untuk ponpes kurang lebih 50 lembaga. Total hibah yang diberikan untuk lembaga-lembaga tersebut, bisa mencapai kisaran miliaran rupiah.

“Bayangkan, setiap lembaga, dipotong antara 20 persen sampai 50 persen. Berapa uang negara yang akhirnya dikeruk oleh oknum-oknum tersebut,” sambungnya.

Direktur LSM Pus@ka Lujeng Sudarto memaparkan, praktik dugaan culas itu tentunya ada aktor intelektual yang bermain. Pihaknya berharap pihak kejaksaan melakukan pengusutan. Karena, dampak dari pemotongan tersebut, jelas mempengaruhi kualitas pada penggunaan anggaran.

“Karena ada pemotongan, tentunya mempengaruhi kualitas penggunaan anggaran. Barang yang dibeli pun, kualitasnya berkurang. Hal ini jelas merugikan,” tandas dia.

Lujeng menekankan, agar kejaksaan serius mendalami persoalan tersebut. Siapapun yang melakukan pemotongan dan yang menikmati hasilnya harus diusut hingga tuntas. “Ini jelas sebuah ironi. Bagaimana tidak, mengurusi masalah surgawi saja, masih juga dikorupsi. Kami minta kejaksaan bersikap,” desaknya.

 

Kemenag Sudah Mengingatkan, Kejari Pulbaket

Adanya tudingan dugaan pemotongan BOP itu ditanggapi Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan Mohammad As’adul Anam. Ia mengaku tak tahu menahu soal adanya laporan pemotongan tersebut.

Menurut Anam –sapaan akrabnya-, pencairan dana BOP tersebut langsung dikirimkan oleh Kemenag pusat, melalui rekening lembaga masing-masing.

Jika pun ada oknum, hal itu sudah menjadi tugas pihak penegak hukum untuk mengusutnya. “Yang jelas, kami sudah mengingatkan di jajaran kami untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Kalau ada penyimpangan, itu sudah kewenangan pihak kejaksaan untuk mengusutnya,” timpalnya.

Di sisi lain, Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Jemmy Sandra menjelaskan, pihaknya masih perlu mendalami kasus tersebut. Hal ini untuk membuktikan ada tidaknya praktik culas itu. Pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan akan dilakukannya.

“Kami belum memastikan ada-tidaknya tindak korupsi atas kasus tersebut. Sejauh ini memang belum ada laporan resmi dan baru sebatas penyampaian informasi serta diskusi. Tapi langkah yang akan kami lakukan, dengan melakukan puldata dan pulbaket terlebih dahulu,” bebernya. (one/mie)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar BromoPraktik dugaan pemotongan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kemenag RI, diduga tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan agama di wilayah Kota Pasuruan. Hal serupa juga ditengarai terjadi di wilayah kabupaten.

Besaran pemotongan yang diberlakukan bisa mencapai 20-50 persen untuk setiap lembaga. Sementara, di Kabupaten Pasuruan sendiri, disebut-sebut terdapat lebih dari 1.400 lembaga.

Hal itu diungkap sejumlah aktivis di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kemarin (17/2) mereka mendatangi kantor Kejari Kabupaten Pasuruan untuk mendesak agar pihak korps Adhiyaksa, itu melakukan penelusuran.

Mobile_AP_Half Page

Ketua LSM GMBI Distrik Pasuruan Raya Asyari menguraikan, praktik dugaan pemotongan dana yang berasal dari Kemenag pusat itu, dilakukan secara masif. Ribuan lembaga pendidikan keagamaan, mulai dari TPQ, Madin, hingga ponpes tidak luput dari pemotongan dana hibah yang diberikan Kemenag pusat untuk BOP. Terutama untuk protokol kesehatan di lembaga-lembaga tersebut. Seperti face shield dan sarana prokes lainnya.

“Ada curhatan dari beberapa pengurus lembaga pendidikan keagamaan yang kami peroleh. Mereka mengeluhkan adanya pemotongan tersebut,” sampainya.

Besaran dugaan korupsi berupa pemotongan anggaran itu, bervariasi. Antara 20 persen hingga 50 persen dari nilai BOP untuk prokes. Modus yang dimainkan, dengan meminta setoran setelah uang dicairkan melalui rekening. “Tentunya, ada koordinator yang melakukan dugaan pemotongan tersebut,” tuturnya.

Setiap lembaga pendidikan agama, memperoleh anggaran yang berbeda untuk BOP khusus prokes pada 2020 lalu. Untuk Madin dan TPQ, rata-rata memperoleh bantuan Rp 10 juta. Sementara untuk ponpes, berkisar antara Rp 40 juta sampai Rp 50 juta.

Di Kabupaten Pasuruan, kata Asyari, setidaknya ada 1.400 madin serta TPQ yang memperoleh bantuan tersebut. Sementara, untuk ponpes kurang lebih 50 lembaga. Total hibah yang diberikan untuk lembaga-lembaga tersebut, bisa mencapai kisaran miliaran rupiah.

“Bayangkan, setiap lembaga, dipotong antara 20 persen sampai 50 persen. Berapa uang negara yang akhirnya dikeruk oleh oknum-oknum tersebut,” sambungnya.

Direktur LSM Pus@ka Lujeng Sudarto memaparkan, praktik dugaan culas itu tentunya ada aktor intelektual yang bermain. Pihaknya berharap pihak kejaksaan melakukan pengusutan. Karena, dampak dari pemotongan tersebut, jelas mempengaruhi kualitas pada penggunaan anggaran.

“Karena ada pemotongan, tentunya mempengaruhi kualitas penggunaan anggaran. Barang yang dibeli pun, kualitasnya berkurang. Hal ini jelas merugikan,” tandas dia.

Lujeng menekankan, agar kejaksaan serius mendalami persoalan tersebut. Siapapun yang melakukan pemotongan dan yang menikmati hasilnya harus diusut hingga tuntas. “Ini jelas sebuah ironi. Bagaimana tidak, mengurusi masalah surgawi saja, masih juga dikorupsi. Kami minta kejaksaan bersikap,” desaknya.

 

Kemenag Sudah Mengingatkan, Kejari Pulbaket

Adanya tudingan dugaan pemotongan BOP itu ditanggapi Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan Mohammad As’adul Anam. Ia mengaku tak tahu menahu soal adanya laporan pemotongan tersebut.

Menurut Anam –sapaan akrabnya-, pencairan dana BOP tersebut langsung dikirimkan oleh Kemenag pusat, melalui rekening lembaga masing-masing.

Jika pun ada oknum, hal itu sudah menjadi tugas pihak penegak hukum untuk mengusutnya. “Yang jelas, kami sudah mengingatkan di jajaran kami untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Kalau ada penyimpangan, itu sudah kewenangan pihak kejaksaan untuk mengusutnya,” timpalnya.

Di sisi lain, Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Jemmy Sandra menjelaskan, pihaknya masih perlu mendalami kasus tersebut. Hal ini untuk membuktikan ada tidaknya praktik culas itu. Pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan akan dilakukannya.

“Kami belum memastikan ada-tidaknya tindak korupsi atas kasus tersebut. Sejauh ini memang belum ada laporan resmi dan baru sebatas penyampaian informasi serta diskusi. Tapi langkah yang akan kami lakukan, dengan melakukan puldata dan pulbaket terlebih dahulu,” bebernya. (one/mie)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2