alexametrics
27.4 C
Probolinggo
Monday, 15 August 2022

JPU Tolak Pembelaan Kades Jabung Candi, Bersikukuh Minta Terdakwa Dihukum

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pembelaan yang dibacakan penasihat hukum Ahmad Haris, kepala Desa Jabungcandi, Kecamatan Paiton, ditolak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penolakan itu disampaikan dalam lanjutan sidang kasus penyalahgunaan wewenang yang digelar kemarin (17/2).

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Rahmad. Sidang digelar sekitar pukul 10.00. Setelah dibuka, JPU langsung menanggapi pembelaan yang dibacakan pada sidang sebelumnya oleh kuasa hukum terdakwah.

Dalam replik yang dibacakan JPU itu, JPU menolak keseluruhan pembelaan terhadap terdakwa. Terdakwa tetap dituntut melakukan pungutan liar atas penjualan tanah.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo Novam Basuki saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tetap pada tuntutannya. Terdakwa dituntut 2 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 1 tahun. Ahmad Haris disangkakan dengan sengaja melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasar 12 e sub Pasal 13.

Dalam pasal 12 huruf e tersebut berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

“Karena itu, terdakwa dianggap telah menerima suap dari hasil jual beli tanah itu. Atas perbuatannya tersebut, pelaku kami tuntut 2 tahun penjara denda Rp 50 juta sub 1 tahun penjara,” katanya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Ahmad Haris, Mustadji mengatakan, meskipun ditolak, secara keseluruhan pihaknya tetap pada pleidoi. Dia berkeyakinan bahwa terdakwa Ahmad Haris tidak bersalah. Uang yang diberikan oleh pelapor itu merupakan uang fee dari almarhum Kusnadi, pemilik awal tanah tersebut.

“Agenda hari ini (kemarin, Red) replik dari JPU dan duplik dari kami. Pada prinsipnya JPU menolak pembelaan yang kami bacakan. Tetapi, kami tentunya meskipun begitu tetap pada pleidoi,” jelasnya. (sid/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pembelaan yang dibacakan penasihat hukum Ahmad Haris, kepala Desa Jabungcandi, Kecamatan Paiton, ditolak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penolakan itu disampaikan dalam lanjutan sidang kasus penyalahgunaan wewenang yang digelar kemarin (17/2).

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Rahmad. Sidang digelar sekitar pukul 10.00. Setelah dibuka, JPU langsung menanggapi pembelaan yang dibacakan pada sidang sebelumnya oleh kuasa hukum terdakwah.

Dalam replik yang dibacakan JPU itu, JPU menolak keseluruhan pembelaan terhadap terdakwa. Terdakwa tetap dituntut melakukan pungutan liar atas penjualan tanah.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo Novam Basuki saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tetap pada tuntutannya. Terdakwa dituntut 2 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 1 tahun. Ahmad Haris disangkakan dengan sengaja melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasar 12 e sub Pasal 13.

Dalam pasal 12 huruf e tersebut berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

“Karena itu, terdakwa dianggap telah menerima suap dari hasil jual beli tanah itu. Atas perbuatannya tersebut, pelaku kami tuntut 2 tahun penjara denda Rp 50 juta sub 1 tahun penjara,” katanya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Ahmad Haris, Mustadji mengatakan, meskipun ditolak, secara keseluruhan pihaknya tetap pada pleidoi. Dia berkeyakinan bahwa terdakwa Ahmad Haris tidak bersalah. Uang yang diberikan oleh pelapor itu merupakan uang fee dari almarhum Kusnadi, pemilik awal tanah tersebut.

“Agenda hari ini (kemarin, Red) replik dari JPU dan duplik dari kami. Pada prinsipnya JPU menolak pembelaan yang kami bacakan. Tetapi, kami tentunya meskipun begitu tetap pada pleidoi,” jelasnya. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/