alexametrics
25.5 C
Probolinggo
Thursday, 26 May 2022

Dugaan Penyalahgunaan Bosda di Kota Probolinggo, BPKP Hitung Kerugian Negara

KANIGARAN, Radar Bromo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo terus melakukan penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD-SMP di Kota Probolinggo. Saat ini, penyidik Kejari telah mendatangkan tim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim untuk menghitung kerugian negara.

Kepala Kejari (Kajari) Kota Probolinggo Hartono menegaskan hal itu saat inspeksi mendadak (sidak) minyak goreng, Rabu (16/3). Kajari mengatakan, proses penyidikan dugaan korupsi tidak hanya menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi.

Dalam sepekan terakhir, pihaknya mendatangkan tim auditor dari BPKP Jatim. Tujuannya, menghitung kerugian negara akibat dugaan praktik penyalahgunaan dana BOSDA SD-SMP di Kota Probolinggo tersebut.

”Proses penyidikan terus berjalan. Kami hadirkan tim auditor BPKP Jatim untuk menghitung kerugian negara,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Kajari menambahkan, upaya mengusut dugaan korupsi penyalahgunaan dana BOSDA tahun 2019-2020 harus melalui sejumlah tahapan. Salah satunya, menentukan kerugian negara yang dilakukan oleh tim auditor BPKP Jatim.

Setelah dipastikan adanya kerugian negara, baru pihaknya dapat melangkah ke tahap berikutnya. Yaitu, gelar perkara untuk penetapan tersangkanya. Itulah mengapa, sampai saat ini memang belum ada tersangka yang ditetapkan. Sebab, tahapan menuju penetapan tersangka masih berjalan.

”Setelah ditemukan kerugian negara, baru bisa melangkah ke penetapan tersangka. Menetapkan tersangka yang harus bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara itu,” terangnya.

KANIGARAN, Radar Bromo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo terus melakukan penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD-SMP di Kota Probolinggo. Saat ini, penyidik Kejari telah mendatangkan tim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim untuk menghitung kerugian negara.

Kepala Kejari (Kajari) Kota Probolinggo Hartono menegaskan hal itu saat inspeksi mendadak (sidak) minyak goreng, Rabu (16/3). Kajari mengatakan, proses penyidikan dugaan korupsi tidak hanya menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi.

Dalam sepekan terakhir, pihaknya mendatangkan tim auditor dari BPKP Jatim. Tujuannya, menghitung kerugian negara akibat dugaan praktik penyalahgunaan dana BOSDA SD-SMP di Kota Probolinggo tersebut.

”Proses penyidikan terus berjalan. Kami hadirkan tim auditor BPKP Jatim untuk menghitung kerugian negara,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Kajari menambahkan, upaya mengusut dugaan korupsi penyalahgunaan dana BOSDA tahun 2019-2020 harus melalui sejumlah tahapan. Salah satunya, menentukan kerugian negara yang dilakukan oleh tim auditor BPKP Jatim.

Setelah dipastikan adanya kerugian negara, baru pihaknya dapat melangkah ke tahap berikutnya. Yaitu, gelar perkara untuk penetapan tersangkanya. Itulah mengapa, sampai saat ini memang belum ada tersangka yang ditetapkan. Sebab, tahapan menuju penetapan tersangka masih berjalan.

”Setelah ditemukan kerugian negara, baru bisa melangkah ke penetapan tersangka. Menetapkan tersangka yang harus bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara itu,” terangnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/