Belum Ada Juknis Pemecatan PNS yang Terjerat Korupsi

MAYANGAN – Mendagri memang telah menyampaikan ancaman sanksi pemecatan bagi PNS yang tersangkut pidana Korupsi. Namun, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) tentang tata cara pemecatannya.

Belum adanya juknis ini, menurut Kepala BKPSDM Kota Probolinggo Rachmadeta Antariksa, membuat pihaknya belum menjalankan sanksi itu. Walaupun di kota ada sejumlah PNS yang tersangkut kasus korupsi dan telah divonis.

“Juknis mengenai sanksi pemecatan belum turun sampai sekarang. Karena itu, kami belum bisa menerapkan sanksi yang disampaikan Mendagri,” tuturnya.

Sanksi itu menurutnya, baru sebatas disampaikan saja. Juknis detailnya belum ada. Misalnya, kasus korupsi dengan masa penjara berapa lama yang bisa disanksi pecat. Termasuk, apakah sanksi itu juga dikenakan pada PNS yang sudah menyelesaikan masa hukuman pidana kasus korupsi? Atau tidak perlu.

Meskipun sanksi belum dilakukan, menurut Deta –panggilannya-, bukan berarti Pemkot tidak menindak PNS yang telah divonis dalam perkara korupsi. Seperti pada PNS yang tersangkut kasus kasus korupsi City Sanitation Summit (CSS) XI dan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) III Pemkot Probolinggo 2011. Semuanya telah disanksi.

Sanksi berupa nonjob untuk PNS bersangkutan. Sejumlah PNS yang menjabat sebagai kabid dan kasie, juga dijadikan staf biasa.

“Ada sejumlah PNS telah divonis karena kasus CSS. Mereka menandatangani dokumen yang ternyata uangnya dibawa lari oleh rekanan sebesar Rp 48 juta,” jelasnya.

Deta menjelaskan, PNS ini sebenarnya lebih tepat disebut melakukan kelalaian, bukan korupsi. “Mereka tidak menerima uang, tapi mereka tidak teliti untuk mengecek kredibilitas rekanan yang ditunjuk,” ungkapnya. (put/hn)