alexametrics
25.2 C
Probolinggo
Sunday, 26 June 2022

Eks Kepala UPT Pasar Kota Probolinggo Ajukan Praperadilan  

KANIGARAN, Radar Bromo– Tersangka kasus dugaan korupsi retribusi pasar dan penjualan bedak, M. Arif Billah, terus berusaha lepas dari jerat hukum. Kamis (15/3), mantan kepala UPT Pasar Kota Probolinggo itu melalui penasihat hukumnya, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo.

SW Djando Gadohoka, penasihat hukum M. Arif Billah mengaku mengajukan praperadilan karena penangkapan dan penahanan kliennya keluar dari aturan. Menurutnya, kerugian negara yang disebutkan akibat ulah kliennya, hanya berdasarkan audit Inspektorat.

“Kami mengajukan praperadilan, kami menilai dalam proses penyelidikan dan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, melanggar prosedur,” ujarnya.

Menurutnya, yang berhak menentukan kerugian negara, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dasarnya, Sema 04/2016 tentang Penetapan Kerugian Negara.

“Boleh menggunakan pihak ketiga atau lembaga lainnya dalam perhitungan. Namun, hanya menghitung. Yang menetapkan adanya kerugian negara atau tidak, itu tetap BPK,” jelas Djando.

Karenanya, kliennya mengajukan praperadilan. Harapannya, penetapan tersangka itu ditinjau kembali. “Kami harap klien bisa dikeluarkan. Sebab, saat ini menjadi tahanan Kejaksaan di Lapas IIB Probolinggo,” tambahnya.

Pengajuan praperadilan itu telah teregister Nomor 1/Pid.Pra/PN Pbl. Rencananya, kasus ini akan mulai disidangkan pada pekan depan, Kamis (22/3).

Terpisah, Kasi Intel Kejari Probolinggo Benny Bryandono mengaku belum menerima relas pengajuan praperadilan itu dari PN. “Jadi, belum bisa kasih komentar,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Probolinggo menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi retribusi Pasar Wonoasih dan penjualan bedak di Pasar Kronong. Keduanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Probolinggo. Yakni, M. Arif Billah dan Didik Djoko Winarno alias Didik Tambeng.

Kuasa hukum Didik Tambeng, Siti Zuroidah Ampetawati mengatakan, kliennya tidak mengajukan praperadilan. “Kami tetap mengikuti prosesnya saja. Terkait pembuktiannya, nanti biar dilakukan saat persidangan,” ujarnya.

Siti mengungkapkan, masa tahanan kliennya, termasuk Arif, diperpanjang 30 hari. Terhitung mulai 17 April hingga 16 Mei. Dalam surat yang diterimanya, perpanjangan dilakukan karena penyidik masih melakukan pemeriksaan. “Surat perpanjangan masa tahanannya juga baru saja kami terima,” ujarnya, kemarin. (rpd/rud)

 

KANIGARAN, Radar Bromo– Tersangka kasus dugaan korupsi retribusi pasar dan penjualan bedak, M. Arif Billah, terus berusaha lepas dari jerat hukum. Kamis (15/3), mantan kepala UPT Pasar Kota Probolinggo itu melalui penasihat hukumnya, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo.

SW Djando Gadohoka, penasihat hukum M. Arif Billah mengaku mengajukan praperadilan karena penangkapan dan penahanan kliennya keluar dari aturan. Menurutnya, kerugian negara yang disebutkan akibat ulah kliennya, hanya berdasarkan audit Inspektorat.

“Kami mengajukan praperadilan, kami menilai dalam proses penyelidikan dan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, melanggar prosedur,” ujarnya.

Menurutnya, yang berhak menentukan kerugian negara, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dasarnya, Sema 04/2016 tentang Penetapan Kerugian Negara.

“Boleh menggunakan pihak ketiga atau lembaga lainnya dalam perhitungan. Namun, hanya menghitung. Yang menetapkan adanya kerugian negara atau tidak, itu tetap BPK,” jelas Djando.

Karenanya, kliennya mengajukan praperadilan. Harapannya, penetapan tersangka itu ditinjau kembali. “Kami harap klien bisa dikeluarkan. Sebab, saat ini menjadi tahanan Kejaksaan di Lapas IIB Probolinggo,” tambahnya.

Pengajuan praperadilan itu telah teregister Nomor 1/Pid.Pra/PN Pbl. Rencananya, kasus ini akan mulai disidangkan pada pekan depan, Kamis (22/3).

Terpisah, Kasi Intel Kejari Probolinggo Benny Bryandono mengaku belum menerima relas pengajuan praperadilan itu dari PN. “Jadi, belum bisa kasih komentar,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Probolinggo menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi retribusi Pasar Wonoasih dan penjualan bedak di Pasar Kronong. Keduanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Probolinggo. Yakni, M. Arif Billah dan Didik Djoko Winarno alias Didik Tambeng.

Kuasa hukum Didik Tambeng, Siti Zuroidah Ampetawati mengatakan, kliennya tidak mengajukan praperadilan. “Kami tetap mengikuti prosesnya saja. Terkait pembuktiannya, nanti biar dilakukan saat persidangan,” ujarnya.

Siti mengungkapkan, masa tahanan kliennya, termasuk Arif, diperpanjang 30 hari. Terhitung mulai 17 April hingga 16 Mei. Dalam surat yang diterimanya, perpanjangan dilakukan karena penyidik masih melakukan pemeriksaan. “Surat perpanjangan masa tahanannya juga baru saja kami terima,” ujarnya, kemarin. (rpd/rud)

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/