Divonis 5 Bulan Penjara, Sambil Menangis Nakhoda Ini Ajukan Banding

MAYANGAN – Nasrudin, 37, nakhoda Kapal KM Argo Mulya Putri 2 langsung lemas mendengarkan putusan Ketua Majelis Hakim Sylvia Yudhiastika. Jumat (15/2) di ruang sidang Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II, Nasrudin divonis 5 bulan penjara.

Sidang memutuskan terdakwa asal Sugiwaras, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, itu bersalah melakukan illegal fishing. Namun, Ketua Majelis tidak sepakat sepenuhnya atas tuntutan jaksa bahwa Nasrudin sepenuhnya bersalah.

Karena itu, tersangka yang mulanya dituntut 2 tahun penjara, hanya divonis 5 bulan penjara dikurangi masa tahanan. Selain itu, tersangka dikenakan uang pengganti sebesar Rp 500 juta subsider 1 bulan penjara.

“Hal yang meringankan karena terdakwa sopan dalam persidangan. Selain itu, terdakwa memiliki anak dan istri. Sedang hal yang memberatkan, terdakwa terbukti bersalah menangkap ikan tanpa memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan),” terang Sylvia.

Tangis tersangka dan keluarga pun pecah setelah pembacaan vonis. Kuasa hukum tersangka Binton Sianturi pun menegaskan, kliennya akan banding. Sementara jaksa penuntut umum (JPU) yang diwakili Kasi Datun Elan Zaelani mengungkapkan masih pikir-pikir.

Nasrudin saat dijumpai mengatakan, putusan tersebut sangat memberatkannya. Sebab, dirinya menyerahkan keberangkatan kepada agen yang biasa mengurus surat-suratnya. Karena agen menyatakan suratnya sudah lengkap, pihaknya berangkat. Namun, saat dicek oleh petugas, ternyata SIPI yang dibawanya masa berlakunya habis.

“Semua surat lengkap, hanya SIPI yang masa berlakunya habis. Makanya, saya diminta ke Pelabuhan Probolinggo,” terang Nasrudin mengusap air matanya.

Sementara itu, kuasa hukumnya, Binton Sianturi menilai, keputusan hakim tidak memiliki keadilan terhadap kliennya. “Majelis hakim sepertinya masih tersandera dengan pernyataan ahli bahwa SIPI yang masa berlakunya habis sama dengan tidak memiliki SIPI. Majelis tidak mempertimbangkan bahwa SIPI masih dalam proses pengurusan. Kami juga sudah menyerahkan bukti-bukti melalui registrasi dari Kantor Pos bahwa SIPI masih dalam proses. Kami mengajukan ke Dirjen Tangkap Kelautan Perikanan,” terangnya.

Menurutnya, saksi ahli yang dihadirkan, tidak sesuai dengan disiplin ilmu dalam kasus yang bersangkutan. Ia keberatan dengan Arief Wahyudi yang dihadirkan JPU untuk didengar keterangannya tentang penafsiran pasal 93 ayat 1, juncto pasal 27 ayat 1, UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

“Sebab, disiplin ilmu yang dimiliki ahli, bukan disiplin ilmu hukum pidana dan sertifikat pendukung lainnya yang dimiliki oleh ahli. Sama sekali tidak memiliki relevansi dengan ilmu hukum. Khususnya pasal 93 tersebut. Harusnya yang berkompeten dalam bidang ilmu hukum pidana,” kata Binton.

Lanjut Binton, Pasal 93 ayat 1 adalah pengaturan tindak pidana untuk kapal penangkap ikan yang sama sekali tidak pernah memiliki SIPI alias bodong. Seperti kapal asing yang seenaknya masuk ke perairan nusantara.

Selain itu, mengacu pada UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tidak ada satu pun pasal yang memuat tentang sanksi pidana terhadap SIPI yang habis masa berlakunya.

Karena SIPI itu, merupakan bagian dari perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara. Sanksinya adalah sanksi administratif. “Sama seperti halnya pengendara motor yang tidak punya SIM. Apakah kemudian dihukum penjara, kan tidak seperti itu,” ujar Binton.

“Tersangka ini tidak bersalah. Karena dia melanggar administrasi. Harusnya masuk dalam UU Perikanan pasal 100 jo pasal 7 ayat 2. Bahwa ini pelanggaran, bukan kejahatan seperti yang tertuang pada pasal 93 ayat 1 yakni pengaturan tentang Kejahatan,” bebernya.

Terpisah, JPU Elan Zaelani mengungkapkan, adalah hak terdakwa melalui kuasa hukumnya menyebut bahwa dakwaan JPU salah. “Hak kami adalah melakukan tuntutan. Itu haknya jika dianggap ada pasal yang tidak pas. Jadi, saya tidak bisa berkomentar,” singkat Elan.

Kasus tersebut bermula dari penangkapan KM Argo Mulya Putri 2 oleh kapal pengawas Orca 3, di perairan Masalembo. Kapal berangkat dari Tegal, Jawa Tengah pada September 2018 untuk menangkap ikan.

Pada 27 Oktober 2018, kapal tertangkap kapal pengawas Orca 3. Setelah diperiksa, pengawas menemukan SIPI yang masa berlakunya berakhir pada 18 Januari 2018. Karena perairan Masalembo masuk dalam wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Probolinggo, maka nakhoda, kapal, beserta isinya dibawa ke pelabuhan Tanjung Tembaga untuk ditindaklanjuti.

Atas kejadian itu, nakhoda kapal, Nasrudin, ditahan. Hasil tangkapan ikan dilelang senilai Rp. 496.291.087. Lalu, KM Argo Mulyo Putri 2 tonase 141 GT dan alat tangkap purse seine juga diamankan sebagai barang bukti.

Selain itu, kapal tersebut berlayar dengan persetujuan dari syahbandar setempat (Tegal, Jawa Tengah). Berupa dokumen kapal KM Argo Mulyo Putri 2 atas nama Roningsih. Di antaranya berupa sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, surat keterangan radio telekomunikasi dan surat keterangan kecakapan (60 mil) atas nama Arofik. (rpd/hn)