alexametrics
25.3 C
Probolinggo
Wednesday, 18 May 2022

Korupsi Proyek Aplikasi Kota Pasuruan, JPU-Terdakwa Banding

PASURUAN, Radar Bromo – Jaksa penuntut umum (JPU) dan terdakwa sama-sama mengajukan banding dalam kasus dugaan korupsi proyek aplikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Pasuruan. Baik terdakwa Sugeng Winarto, maupun JPU Kejari Kota Pasuruan sama-sama tidak puas dengan putusan hakim.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Wahyu Susanto mengaku keberatan dengan putusan hakim. Bukan karena masa pidana yang dijatuhkan kepada Sugeng lebih rendah dibanding tuntutan JPU.

Ada alasan lain yang lebih mendasar. Yakni, berkaitan dengan penerapan pasal yang dijadikan dasar menghukum terdakwa.

“Kami sudah menyatakan banding terhitung sejak Rabu 9 Juni 2021,” terang Wahyu.

Menurutnya, JPU dalam tuntutan yang disampaikan meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman karena melanggar dakwaan kesatu primer. Yaitu, pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Namun, ternyata majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan terdakwa Sugeng Winarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Atau bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan sekunder.

“Jadi alasan utama bagi kami menyatakan banding karena keberatan dengan putusan majelis hakim. Terkait penerapan pasal yang diputuskan,” kata Wahyu.

Sementara masa pidana lebih rendah yang dijatuhkan majelis hakim pada Sugeng, tidak dipermasalahkan JPU. Wahyu mengatakan, upaya banding yang dilakukan lantaran adanya perbedaan pasal yang diterapkan dalam amar putusan.

“Kami meminta diputus karena melanggar pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Tetapi hakim dalam pembuktiannya menyatakan melanggar pasal 3. Sehingga ada perbedaan penerapan pasal dalam putusan. Kalau masalah pidana pokok, tidak. Kami hanya keberatan dengan penerapan pasal,” beber Wahyu.

Di sisi lain, terdakwa mantan Plt Kepala Diskominfotik Kota Pasuruan juga menempuh banding. “Terdakwa juga menyatakan banding. Pemberitahuannya kami baru terima tadi pagi,” kata Wahyu.

Upaya banding yang diajukan terdakwa juga dibenarkan oleh Samuel yang mendampingi Sugeng Winarto dalam perkara tersebut. Samuel tak menjelaskan alasan kliennya meminta banding. “Kami banding,” katanya.

Majelis hakim PN Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gede Arthana dalam vonisnya memang menyatakan, terdakwa Sugeng Winarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Lalu membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut.

Hakim lantas memutuskan, Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. Sugeng dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Hukuman yang dijatuhkan, selisih enam bulan lebih ringan dibanding tuntutan JPU. (tom/hn)

PASURUAN, Radar Bromo – Jaksa penuntut umum (JPU) dan terdakwa sama-sama mengajukan banding dalam kasus dugaan korupsi proyek aplikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Pasuruan. Baik terdakwa Sugeng Winarto, maupun JPU Kejari Kota Pasuruan sama-sama tidak puas dengan putusan hakim.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Wahyu Susanto mengaku keberatan dengan putusan hakim. Bukan karena masa pidana yang dijatuhkan kepada Sugeng lebih rendah dibanding tuntutan JPU.

Ada alasan lain yang lebih mendasar. Yakni, berkaitan dengan penerapan pasal yang dijadikan dasar menghukum terdakwa.

“Kami sudah menyatakan banding terhitung sejak Rabu 9 Juni 2021,” terang Wahyu.

Menurutnya, JPU dalam tuntutan yang disampaikan meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman karena melanggar dakwaan kesatu primer. Yaitu, pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Namun, ternyata majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan terdakwa Sugeng Winarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Atau bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan sekunder.

“Jadi alasan utama bagi kami menyatakan banding karena keberatan dengan putusan majelis hakim. Terkait penerapan pasal yang diputuskan,” kata Wahyu.

Sementara masa pidana lebih rendah yang dijatuhkan majelis hakim pada Sugeng, tidak dipermasalahkan JPU. Wahyu mengatakan, upaya banding yang dilakukan lantaran adanya perbedaan pasal yang diterapkan dalam amar putusan.

“Kami meminta diputus karena melanggar pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Tetapi hakim dalam pembuktiannya menyatakan melanggar pasal 3. Sehingga ada perbedaan penerapan pasal dalam putusan. Kalau masalah pidana pokok, tidak. Kami hanya keberatan dengan penerapan pasal,” beber Wahyu.

Di sisi lain, terdakwa mantan Plt Kepala Diskominfotik Kota Pasuruan juga menempuh banding. “Terdakwa juga menyatakan banding. Pemberitahuannya kami baru terima tadi pagi,” kata Wahyu.

Upaya banding yang diajukan terdakwa juga dibenarkan oleh Samuel yang mendampingi Sugeng Winarto dalam perkara tersebut. Samuel tak menjelaskan alasan kliennya meminta banding. “Kami banding,” katanya.

Majelis hakim PN Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gede Arthana dalam vonisnya memang menyatakan, terdakwa Sugeng Winarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Lalu membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut.

Hakim lantas memutuskan, Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. Sugeng dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Hukuman yang dijatuhkan, selisih enam bulan lebih ringan dibanding tuntutan JPU. (tom/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/