alexametrics
25.2 C
Probolinggo
Saturday, 28 May 2022

Dua Mantan Camat Tolak Pasal dan Tuntutan Jaksa

DRINGU, Radar Bromo – Duo mantan camat yang menjadi terdakwaa dugan korupsi suap jual beli jabatan Pj Kades, mengajukan pembelaan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu lalu (13/4), kedua terdakwa menolak tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dengan alasan, pasal 12 huruf a  UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, tidak dapat dibuktikan.

Kedua terdakwa yang dimaksud adalah Muhammad Ridwan, mantan Camat Paiton dan Doddy Kurniawan mantan Camat Krejengan. Keduanya, terkena OTT bersama Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.

Mustadji selaku salah satu tim penasihat hukum (PH) kedua terdakwa, mengatakan, pasal dalam tuntutan itu tidak dapat dibuktikan. Kedua kliennya tidak pernah ada niatan mengumpulkan uang dari calon Pj kades sebagai suap. Tetapi, uang itu merupakan uang sodaqoh.

”Bahkan, untuk Ridwan itu yang diamankan merupakan uang pribadi. Hanya ada satu pj kades yang menyerahkan uang sodakoh itu,” katanya.

Mustadji mengungkapkan, pasal 12 huruf a  UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor tidak dapat dibuktikan pada kedua terdakwa. Harusnya, jika mau dibuktikan dan dituntutkan pada kedua kliennya itu, lebih tepat pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001. Sehingga, pihaknya meminta majelis hakim untuk tidak menerima pasal tuntutan jaksa penuntut umum tersebut.

”Pasal 11 itu menjelaskan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,” terangnya.

Diketahui sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK, menuntut dua mantan camat Kabupaten Probolinggo dengan tuntutan hukuman pidana  berbeda. Terdakwa Doddy Kurniawan dituntut hukuman pidana selama 5 tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Selain itu, terdakwa Doddy juga dituntut pidana denda Rp 250 juta subsidiair 6 bulan kurungan, dengan perintah Terdakwatetap ditahan. Sedangkan terdakwa Muhammad Ridwan dikatakan Arif, dituntut hukuman pidana selama 4 tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. (mas/fun)

DRINGU, Radar Bromo – Duo mantan camat yang menjadi terdakwaa dugan korupsi suap jual beli jabatan Pj Kades, mengajukan pembelaan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu lalu (13/4), kedua terdakwa menolak tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dengan alasan, pasal 12 huruf a  UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, tidak dapat dibuktikan.

Kedua terdakwa yang dimaksud adalah Muhammad Ridwan, mantan Camat Paiton dan Doddy Kurniawan mantan Camat Krejengan. Keduanya, terkena OTT bersama Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.

Mustadji selaku salah satu tim penasihat hukum (PH) kedua terdakwa, mengatakan, pasal dalam tuntutan itu tidak dapat dibuktikan. Kedua kliennya tidak pernah ada niatan mengumpulkan uang dari calon Pj kades sebagai suap. Tetapi, uang itu merupakan uang sodaqoh.

”Bahkan, untuk Ridwan itu yang diamankan merupakan uang pribadi. Hanya ada satu pj kades yang menyerahkan uang sodakoh itu,” katanya.

Mustadji mengungkapkan, pasal 12 huruf a  UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor tidak dapat dibuktikan pada kedua terdakwa. Harusnya, jika mau dibuktikan dan dituntutkan pada kedua kliennya itu, lebih tepat pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001. Sehingga, pihaknya meminta majelis hakim untuk tidak menerima pasal tuntutan jaksa penuntut umum tersebut.

”Pasal 11 itu menjelaskan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,” terangnya.

Diketahui sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK, menuntut dua mantan camat Kabupaten Probolinggo dengan tuntutan hukuman pidana  berbeda. Terdakwa Doddy Kurniawan dituntut hukuman pidana selama 5 tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Selain itu, terdakwa Doddy juga dituntut pidana denda Rp 250 juta subsidiair 6 bulan kurungan, dengan perintah Terdakwatetap ditahan. Sedangkan terdakwa Muhammad Ridwan dikatakan Arif, dituntut hukuman pidana selama 4 tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. (mas/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/