Jadi Saksi, Pejabat Pemkot Ini Tak Bantah Ada Fee untuk Wali Kota Sebesar 5 Persen dari Nilai Proyek

SEBAGI SAKSI: Dwi Fitri Nurcahyo, Eks PLh Kepala Dinas PU usai memberikan kesaksian dalam sidang perkara terdakwa M Baqir di Pengadilan tipikor, Senin (14/1). (Denny Mahardika/Jawa Pos)

Related Post

SIDOARJO – Sidang kasus penyuap Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono oleh rekanan, Muhamad Baqir, memasuki tahap baru. Seluruh saksi yang dihadirkan tidak membantah adanya soal uang komitmen sebesar 5 persen. Hal itu menjadi pintu masuk untuk mengungkap proyek lainnya.

BAKAL PANJANG: OTT KPK Wali Kota Pasuruan Setiyono. (Dok Jawa Pos Radar Bromo)

Pejabat yang hadir sebagai saksi di antaranya, Pelaksana Harian (Plh) Dinas PUPR nonaktif Dwi Fitri Nucahyo, Kepala Dinas PUPR Mohammad Agus Fadjar; Kabid Perdagangan pada Disperindag Edy Trisulo Yudo; staf kelurahan, Wahyu Tri Hardianto; serta staf kelurahan lainnya, Roby Abdurachman.

Kemudian, Novita Sugiastuti, istri Supaat; Kontraktor CV Sinar Perdana Wongso Kusumo; dan ajudan wali kota, Hendriyanto Heru Prabowo. Mereka kompak membenarkan adanya perbuatan pemberian fee tersebut.

Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani mengungkapkan, mereka menemukan fakta baru tentang korupsi tersebut. Alasannya, dua tersangka yang dihadirkan menjadi saksi yakni Wahyu dan Dwi menjelaskan alur pemberian fee atas pembangunan proyek PLUT-KUMKM. “Kami ini sudah membuka dan menemukan alur seperti ini telah berlangsung lama,” kata Kiki.

Dia mengatakan, keterangan itu berasal dari semua pengakuan saksi. Termasuk dua tersangka. Pihaknya menilai, sidang kali ini sudah cukup membuktikan aliran dana tersebut memang mengalir ke Setiyono.

Itu, dimulai dari alur pertama yakni adanya ploting lelang. Setiyono memerintahkan Edy untuk mengumpulkan beberapa orang di rumahnya untuk berdiskusi tentang pengerjaan proyek. Setelah itu, mereka menetapkan pemilihnya yakni Wongso. Namun, saat diadakan lelang, pihak Wongso dinyatakan gugur.

Kemudian, Setiyono memerintahkan melakukan lelang kembali dengan menambahkan perusahan Baqir. Akhirnya Baqir memenangkan proyek tersebut. ”Saat itu jelas ada aliran dana yang diwajibkan kepada Baqir senilai 5 persen dari nilai proyek Rp 2,2 miliar. Yakni, Rp 115 juta. Uang itu diserahkan kepada Wahyu,” ucapnya.

Dia menambahkan, kasus yang dikenakan Baqir merupakan pintu masuk atas kasus yang besar. “Kami kira ini hanya permulaan. Nanti semua bukti akan difokuskan kepada kasus Setiyono,” tambahnya.

Diketahui, proyek PLUT-KUMKM sempat gagal lelang pada tahun 2017. Saat itu ada 21 perusahaan konstruksi yang mendaftarkan diri. Dari jumlah tersebut, ada satu perusahaan konstruksi yang mengajukan penawaran, namun tidak memenuhi syarat. Badan Layanan dan Pengadaan (BLP) Kota Pasuruan kemudian mengumumkan berita acara gagal lelang pada 20 Agustus. Sehingga, proyek tersebut di-retender.

Dalam lelang ulang, ada 28 rekanan yang ikut tender. Setelah melalui serangkaian lelang, BLP menyatakan CV Mahadhir milik Hud Muhdor sebagai pemenang lelang pada 4 September. Hud Muhdor merupakan ayah Baqir. CV Mahadhir yang beralamat di Desa/Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, itu dinyatakan menang dengan harga negosiasi Rp 2.195.813.000. (den/JPG/rf/fun)