alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Saturday, 25 September 2021

Kejari Bidik Pengadaan LKS di Kota Probolinggo, Kasek Diperiksa

KANIGARAN, Radar Bromo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo mengendus dugaan penyalahgunaan dana Bosda di Kota Probolinggo. Kegiatan pengadaan lembar kerja siswa (LKS) SD-SMP, ditengarai ada penyimpangan.

Saat ini, Kejari bahkan sudah memeriksa sejumlah pihak untuk menyelidiki kebenaran dugaan itu. Di antaranya, puluhan kepala sekolah dipanggil dan diperiksa. Baik kepala SD, juga SMP.

Kepala Kejari (Kajari) Kota Probolinggo Hartono melalui Kasi Intel Thesar Yudi Prasetya membenarkan proses penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan LKS di Kota Probolinggo itu. Namun, pihaknya tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut, karena masih proses penyelidikan.

”Benar memang ada penyelidikan dugaan penyimpangan itu. Namun, ini masih tahap penyelidikan. Jadi, kami belum bisa memberikan keterangan banyak,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Berdasarkan penelusuran Jawa Pos Radar Bromo, pengadaan LKS atau saat ini disebut lembar kerja (LK) yang tengah diselidiki Kejari adalah pengadaan LKS tahun anggaran 2019-2020.

Pengadaan LKS tersebut dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo dengan dikoordinasi K3S untuk lembaga SD. Serta MKKS untuk lembaga SMP.

Total ada 85 sekolah negeri di Kota Probolinggo yang mengikuti pengadaan LKS itu. Yaitu, 75 lembaga SD dan 10 lembaga SMP.

Pengadaan LKS melalui Disdikbud inilah yang diduga ada penyimpangan. Sehingga Kejari pun memanggil dan memeriksa sejumlah kepala sekolah.

KANIGARAN, Radar Bromo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo mengendus dugaan penyalahgunaan dana Bosda di Kota Probolinggo. Kegiatan pengadaan lembar kerja siswa (LKS) SD-SMP, ditengarai ada penyimpangan.

Saat ini, Kejari bahkan sudah memeriksa sejumlah pihak untuk menyelidiki kebenaran dugaan itu. Di antaranya, puluhan kepala sekolah dipanggil dan diperiksa. Baik kepala SD, juga SMP.

Kepala Kejari (Kajari) Kota Probolinggo Hartono melalui Kasi Intel Thesar Yudi Prasetya membenarkan proses penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan LKS di Kota Probolinggo itu. Namun, pihaknya tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut, karena masih proses penyelidikan.

”Benar memang ada penyelidikan dugaan penyimpangan itu. Namun, ini masih tahap penyelidikan. Jadi, kami belum bisa memberikan keterangan banyak,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Berdasarkan penelusuran Jawa Pos Radar Bromo, pengadaan LKS atau saat ini disebut lembar kerja (LK) yang tengah diselidiki Kejari adalah pengadaan LKS tahun anggaran 2019-2020.

Pengadaan LKS tersebut dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo dengan dikoordinasi K3S untuk lembaga SD. Serta MKKS untuk lembaga SMP.

Total ada 85 sekolah negeri di Kota Probolinggo yang mengikuti pengadaan LKS itu. Yaitu, 75 lembaga SD dan 10 lembaga SMP.

Pengadaan LKS melalui Disdikbud inilah yang diduga ada penyimpangan. Sehingga Kejari pun memanggil dan memeriksa sejumlah kepala sekolah.

MOST READ

BERITA TERBARU