alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Wednesday, 29 June 2022

Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Masih Menanti Putusan MA

Obby berharap upaya hukum yang ditempuh kliennya dikabulkan. Sebab, jika dibiarkan, hal itu dinilai akan merusak tatanan hukum. Sebab, pelaku Dader dan penyertanya diputus melakukan delik yang berbeda.

Menurutnya, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Dwi Fitri seharusnya batal demi hukum. Atau setidaknya diperbaiki oleh MA.

“Karena akan menjadi preseden yang tidak baik bagi praktik putusan peradilan. Akibatnya adalah, pelaku penyertaan seperti klien kami yang menjalani hukuman lebih berat daripada pelaku dadernya,” ujarnya.

Di samping itu, Obby menyebut adanya beberapa kekhilafan hakim dalam putusan Dwi Fitri. Salah satu alasan yang paling substansial yakni, JPU dan Majelis Hakim dinilai keliru dalam menafsirkan bentuk penyertaan penganjuran atau uitlokker ke dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan atau medeplegen.

“Dari seluruh fakta hukum, dalam pemeriksaan di Pengadilan Tipikor tidak terpenuhi syarat medeplegen ini. Yang benar adalah penganjuran,” bebernya.

Hal itu terjadi karena JPU dianggap keliru mengonstruksikan delik penyertaan yang tepat. Seharusnya, kata Obby, kekeliruan itu diperbaiki oleh majelis hakim dan dinyatakan bahwa surat dakwaan kabur atau setidaknya diputus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) yaitu gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Walau pun pihaknya tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi saat itu.

“Karena pengujian bentuk penyertaan mana yang benar terkait dengan pokok perkara. Tapi majelis hakim malah mengikuti saja alur surat dakwaan JPU. Dan klien kami diputus dengan pasal 12 b,” katanya.

Obby berharap upaya hukum yang ditempuh kliennya dikabulkan. Sebab, jika dibiarkan, hal itu dinilai akan merusak tatanan hukum. Sebab, pelaku Dader dan penyertanya diputus melakukan delik yang berbeda.

Menurutnya, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Dwi Fitri seharusnya batal demi hukum. Atau setidaknya diperbaiki oleh MA.

“Karena akan menjadi preseden yang tidak baik bagi praktik putusan peradilan. Akibatnya adalah, pelaku penyertaan seperti klien kami yang menjalani hukuman lebih berat daripada pelaku dadernya,” ujarnya.

Di samping itu, Obby menyebut adanya beberapa kekhilafan hakim dalam putusan Dwi Fitri. Salah satu alasan yang paling substansial yakni, JPU dan Majelis Hakim dinilai keliru dalam menafsirkan bentuk penyertaan penganjuran atau uitlokker ke dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan atau medeplegen.

“Dari seluruh fakta hukum, dalam pemeriksaan di Pengadilan Tipikor tidak terpenuhi syarat medeplegen ini. Yang benar adalah penganjuran,” bebernya.

Hal itu terjadi karena JPU dianggap keliru mengonstruksikan delik penyertaan yang tepat. Seharusnya, kata Obby, kekeliruan itu diperbaiki oleh majelis hakim dan dinyatakan bahwa surat dakwaan kabur atau setidaknya diputus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) yaitu gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Walau pun pihaknya tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi saat itu.

“Karena pengujian bentuk penyertaan mana yang benar terkait dengan pokok perkara. Tapi majelis hakim malah mengikuti saja alur surat dakwaan JPU. Dan klien kami diputus dengan pasal 12 b,” katanya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/