Tiga Bulan Sudah Dua Kades Tersandung Kasus, PMD: Itu Ulah Pribadi Oknum

KRAKSAAN, Radar Bromo– Belum genap tiga bulan, dua kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggo ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana desa. Mendapati itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo menyebut kasus itu ulah pribadi kades.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa PMD Kabupaten Probolinggo Bambang Susmoko mengaku telah mengantisipasi penyalahgunaan dana desa dengan melakukan penyuluhan hukum dan monitoring. “Kami telah maksimal dalam upaya pencegahan korupsi di desa. Beberapa kali kami telah melakukan sosialisasi hukum dan monev (monitoring dan evaluasi) dengan turun langsung ke bawah melakukan pengecekan,” ujarnya.

Menurutnya, adanya korupsi dana desa merupakan ulah oknum pribadi. Jika telah dilakukan penyuluhan dan monev masih terjadi demikian, hal itu merupakan ulah pribadi masing-masing kepala desa. “Bentuk penyadaran diri tentunya telah kami lakukan. Kami akui tidak efektif, sebab masih ada saja kepala desa yang terjerat masalah hukum,” ujarnya.

Ke depan, Bambang mengaku akan lebih detail dalam melakukan monev. Sehingga, tidak ada celah bagi pejabat desa untuk bermain anggaran. Jika masih ada yang bermain, pihaknya mengaku sepenuhnya menyerahkan kepada penegak hukum. “Semoga tidak ada yang mencoba bermain anggaran. Dana itu bukan untuk kepala desa, tetapi untuk masyarakat,” ujarnya.

Diketahui, ada dua kades di Kabupaten Probolinggo yang empat bulan terakhir ini terjerat kasus korupsi. Mereka sama-sama berasal dari Kecamatan Pakuniran. Yakni, Kades Blimbing Suhari. Kamis, 12 Desember 2019, ia ditahan Kejari Kabupaten Probolinggo setelah disangka korupsi dana desa tahun anggaran 2015-2016-2017.

Terbaru, ada Kades Gunggungan Lor Hasan Basri. Penyidik Polres Probolinggo menetapkannya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana desa pada 27 Februari 2020. Ia disangka mengemplang dana desa tahun anggaran 2015-2016, sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 195 juta.

Terpisah, Camat Pakuniran Hari Pribadi mengaku telah melakukan penyuluhan hukum. Bahkan, juga turun langsung ke lapangan untuk menanggulangi korupsi dana desa. “Kami sudah maksimal dalam melakukan sosialisasi hukum dan juga pengawasan. Tetapi, kembali lagi ketika mereka korupsi, itu ulah pribadinya saja,” ujarnya.

Menurutnya, kasus yang menjerat dua kepala desa di daerahnya merupakan anggaran saat baru mulai turun dana desa. Saat itu kades kebingungan mengenai administrasinya. Karenanya, ke depan pihaknya akan memperbaiki. “Insyaallah ke depan tidak ada lagi kades di wilayah kami yang terjerat korupsi. Kami akan mengawasi semaksimal mungkin,” janjinya. (sid/rud/fun)