Sidang Tuntutan Kasus Korupsi PSSI Kota Pasuruan Ditunda Dua Pekan

PASURUAN, Radar Bromo – Agenda pembuktian dugaan kasus korupsi yang membelit mantan Ketua PSSI Askot Pasuruan Edy Hari Respati Setiawan alias Didik tuntas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyiapkan surat tuntutan untuk terdakwa.

Lebih dari 20 saksi dan juga ahli sudah dihadirkan JPU dalam agenda pembuktian. Seluruh saksi itu berasal dari sejumlah instansi Pemkot Pasuruan, KONI, hingga PSSI.

JPU menggali keterangan saksi mengenai pengajuan anggaran, proses pencairan, hingga pengelolaan anggaran hibah PSSI. “Kami beranggapan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan itu sudah mendukung dan menguatkan dakwaan,” ungkap JPU Widodo Pamudji.

Dengan begitu, sidang lanjutan akan memasuki babak baru. Yaitu, tuntutan yang diajukan JPU kepada Didik sebagai terdakwa. Widodo mengaku sudah menyiapkan surat tuntutan itu.

Sidang pembacaan tuntutan itu rencananya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis minggu depan (20/2). Setelah agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa, sidang memang ditunda selama dua pekan. “Ditunda dua pekan dari agenda pemeriksaan terdakwa karena majelis hakim berhalangan,” ungkap Widodo.

Untuk diketahui, Didik diadili lantaran dugaan penyalahgunaan anggaran hibah PSSI. Sebagai Ketua PSSI Askot Pasuruan pada 2015, Didik mengelola anggaran senilai Rp 4.499.990.000.

Semestinya, anggaran itu digunakan untuk delapan kegiatan kompetisi dan pembinaan atlet sepak bola. Namun, yang direalisasikan hanya tiga kegiatan. Selebihnya, kegiatan dilaporkan fiktif. Sehingga, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.883.480.409.

Lantaran perbuatannya, Didik didakwa dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan subsider, JPU mendakwanya dengan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (tom/mie)