alexametrics
31.7 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

Kades Jabung Candi Minta Bebas Dalam Pembelaannya di Sidang

SURABAYA, Radar Bromo – Sidang kasus penyalahgunaan wewenang dengan terdakwa Kepala Desa Jabungcandi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Ahmad Haris terus berlanjut. Senin (10/2), melalui pengacaranya, terdakwa meminta dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kemarin, persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mengagendakan pembacaan pleidoi. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum terdakwa, Mustadji meminta kliennya dibebaskan. Alasannya, dalam perkara ini terdakwa tidak bersalah. Uang yang diterima dan disangkakan sebagai suap itu merupakan fee penjualan tanah dari almarhum Kusnadi kepada Haris.

Mustadji mengatakan, kliennya tidak bersalah. Karenanya, pihaknya menerangkan dalam pembelaannya bahwa biaya akta jual beli tanah yang dilakukan terdakwa tidak seperti yang disampaikan pelapor. Kliennya dalam jual beli tanah itu mendapatkan fee dari pemilik awal tanah, Kusnadi.

“Dalam perkara ini klien saya selaku kepala desa tidak melakukan korupsi uang negara. Dia hanya menerima fee. Jika itu dianggap salah, maka ranahnya pelanggaran administrasi. Saya selaku kuasa hukum meminta kepada majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa dan merehabilitasi nama baiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Novan Basuki mengatakan, mengenai permintaan terdakwa dan penasihat hukumnya merupakan hal lumrah. Pihaknya pun akan menyiapkan jawaban atas pembelaan mereka.

“Terdakwa dan penasihatnya minta agar dibebaskan karena merasa tidak pernah memeras ataupun menerima uang. Katanya, uang yang diterima terdakwa adalah fee dari jual beli tanah. Itu hal lumrah. Karena itu, saya akan menanggapi (replik) minggu depan. Yang pastinya akan menyanggah pembelaan terdakwa,” ujarnya.

diketahui sebelumnya, Ahmad Haris, yang terjerat kasus penyalahgunaan wewenang dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider setahun kurungan. Karenanya, kuasa hukumnya menyiapkan pembelaan.

JPU menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12e subsider pasal 13 UU Tipikor. Terdakwa dianggap telah menerima suap dari hasil jual beli tanah. Sehingga, dituntut 2 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 1 tahun kurungan. (sid/rud/fun)

SURABAYA, Radar Bromo – Sidang kasus penyalahgunaan wewenang dengan terdakwa Kepala Desa Jabungcandi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Ahmad Haris terus berlanjut. Senin (10/2), melalui pengacaranya, terdakwa meminta dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kemarin, persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mengagendakan pembacaan pleidoi. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum terdakwa, Mustadji meminta kliennya dibebaskan. Alasannya, dalam perkara ini terdakwa tidak bersalah. Uang yang diterima dan disangkakan sebagai suap itu merupakan fee penjualan tanah dari almarhum Kusnadi kepada Haris.

Mustadji mengatakan, kliennya tidak bersalah. Karenanya, pihaknya menerangkan dalam pembelaannya bahwa biaya akta jual beli tanah yang dilakukan terdakwa tidak seperti yang disampaikan pelapor. Kliennya dalam jual beli tanah itu mendapatkan fee dari pemilik awal tanah, Kusnadi.

“Dalam perkara ini klien saya selaku kepala desa tidak melakukan korupsi uang negara. Dia hanya menerima fee. Jika itu dianggap salah, maka ranahnya pelanggaran administrasi. Saya selaku kuasa hukum meminta kepada majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa dan merehabilitasi nama baiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Novan Basuki mengatakan, mengenai permintaan terdakwa dan penasihat hukumnya merupakan hal lumrah. Pihaknya pun akan menyiapkan jawaban atas pembelaan mereka.

“Terdakwa dan penasihatnya minta agar dibebaskan karena merasa tidak pernah memeras ataupun menerima uang. Katanya, uang yang diterima terdakwa adalah fee dari jual beli tanah. Itu hal lumrah. Karena itu, saya akan menanggapi (replik) minggu depan. Yang pastinya akan menyanggah pembelaan terdakwa,” ujarnya.

diketahui sebelumnya, Ahmad Haris, yang terjerat kasus penyalahgunaan wewenang dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider setahun kurungan. Karenanya, kuasa hukumnya menyiapkan pembelaan.

JPU menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12e subsider pasal 13 UU Tipikor. Terdakwa dianggap telah menerima suap dari hasil jual beli tanah. Sehingga, dituntut 2 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 1 tahun kurungan. (sid/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/