alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Saturday, 2 July 2022

Vonis Tak Sampai Tuntutan, JPU Banding di Perkara Eks Kepala Pasar

KANIGARAN, Radar Bromo – Vonis M Arif Billah dan Didik Djoko Winarno dianggap terlalu ringan. Sebab majelis hakim memutus hanya separo dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Usai sidang vonis Rabu (3/10) lalu, jaksa penuntut umum (JPU) bersikap dengan mengajukan langkah banding atas dugaan korupsi pengelolaan retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar Kota Probolinggo tahun 2018-2020.

Kepastian itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Probolinggo, Hartono melalui Kasi Intel Kasi Intelijen, Thesar Yudi Prasetya. Saat dikonfirmasi Selasa (9/11), Thesar mengatakan, pihaknya memutuskan untuk mengajukan banding untuk terdakwa Arif Billah dan Didik.

”Iya, kami ajukan banding. Hari ini (kemarin, Red) berkas pengajuan banding sudah diajukan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo.

Ditanya soal pertimbangan JPU mengajukan banding? Thesar mengaku, ada tiga hal pokok yang menjadi pertimbangan memutuskan banding. Pertama terdakwa mengajukan banding atas putusan pengadilan tipikor Surabaya tersebut. Kedua, putusan hukuman dari majelis hakim, masih di bawah 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut. Kemudian, pasal yang dibuktikan dalam putusan, berbeda dengan pasal tuntutan JPU.

”Kami banding karena terdakwa banding dan putusan majelis hakim di bawah 2/3 tuntutan jaksa penuntut,” terangnya.

Sebelumnya, dalam sidang agenda pembacaa putusan, Rabu lalu (3/11), majelis hakim memvonis kedua terdakwa Arif Billah dan Didik, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Putusan hukuman kedua terdakwa jauh dari tuntutan JPU.

JPU menuntut terdakwa Arif Billah dengan hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Namun, majelis hakim hanya memvonis terdakwa Arif Billah dengan hukuman pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara. Begitu juga denda dan uang pengganti yang harus dibayar terdakwa Arif Billah.

KANIGARAN, Radar Bromo – Vonis M Arif Billah dan Didik Djoko Winarno dianggap terlalu ringan. Sebab majelis hakim memutus hanya separo dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Usai sidang vonis Rabu (3/10) lalu, jaksa penuntut umum (JPU) bersikap dengan mengajukan langkah banding atas dugaan korupsi pengelolaan retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar Kota Probolinggo tahun 2018-2020.

Kepastian itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Probolinggo, Hartono melalui Kasi Intel Kasi Intelijen, Thesar Yudi Prasetya. Saat dikonfirmasi Selasa (9/11), Thesar mengatakan, pihaknya memutuskan untuk mengajukan banding untuk terdakwa Arif Billah dan Didik.

”Iya, kami ajukan banding. Hari ini (kemarin, Red) berkas pengajuan banding sudah diajukan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo.

Ditanya soal pertimbangan JPU mengajukan banding? Thesar mengaku, ada tiga hal pokok yang menjadi pertimbangan memutuskan banding. Pertama terdakwa mengajukan banding atas putusan pengadilan tipikor Surabaya tersebut. Kedua, putusan hukuman dari majelis hakim, masih di bawah 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut. Kemudian, pasal yang dibuktikan dalam putusan, berbeda dengan pasal tuntutan JPU.

”Kami banding karena terdakwa banding dan putusan majelis hakim di bawah 2/3 tuntutan jaksa penuntut,” terangnya.

Sebelumnya, dalam sidang agenda pembacaa putusan, Rabu lalu (3/11), majelis hakim memvonis kedua terdakwa Arif Billah dan Didik, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Putusan hukuman kedua terdakwa jauh dari tuntutan JPU.

JPU menuntut terdakwa Arif Billah dengan hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Namun, majelis hakim hanya memvonis terdakwa Arif Billah dengan hukuman pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara. Begitu juga denda dan uang pengganti yang harus dibayar terdakwa Arif Billah.

MOST READ

BERITA TERBARU

/