Polemik PKH di Sidomulyo Kotaanyar Juga Dilaporkan ke Kejari  

1- Samsul, 38 (depan), Jumati, 60 (jilbab pink), dan Suni, 52 (tiga dari depan), mereka adalalah warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Kotaanyar yang mempertanyakan PKH yang tidak tersalurkan kepada mereka.

Related Post

KOTAANYAR, Radar Bromo-Pemberian bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dipertanyakan beberapa KPM di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kotaanyar. Sebabnya, bantuan kepada beberapa KPM tidak tersalurkan secara maksimal.

Sedikitnya, ada tiga warga yang mempertanyakan bantuan itu. Yaitu,  Suni, 62 dan Jumati, 60. Mereka berdua warga Dusun Asem Jajar. Kemudian juga ada Samsul, 38, warga Dusun Krajan.

Suni mengaku, dirinya mengetahui namanya tercantum sebagai KPM PKH sejak bulan Juli 2020. Saat itu dirinya mengecek web siagacovid-19.probolinggokab.go.id/dana/bansos. Di sana namanya tercantum sebagai penerima PKH.

Namun, Suni tidak menerima bantuan PKH sama sekali. Padahal, selama pandemi korona berlangsung, bantuan itu diberikan sejak Maret.

Karena tidak menerima bantuan itulah, dia pun membuat aduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, Selasa (23/6). Dia mengadu karena bantuan itu tidak sampai padanya. Tiga hari setelah mengadu ke Kejari, baru dirinya dipanggil kecamatan untuk mengambil bantuan PKH.

“Jumat (26/6) saya langsung dipanggil dan mendapatkan PKH, diikuti pemberian ATM. Lalu dua hari yang lalu, Selasa (7/7) saya menerima bantuan PKH lagi dengan jumlah Rp 200 ribu per bantuan. Kalau sebelumnya tidak pernah mendapat. Jadi, hanya dua kali itu,” ujarnya, Kamis (9/7).

Hal senada diungkap Jumati. Jumati menyebut, namanya tercantum juga sebagai penerima PKH. Namun, bantuan itu tidak tersampaikan padanya.

“Saya tidak pernah mendapat PKH, padahal  nama saya tercantum sebagai penerima bantuan. Hanya saja untuk BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Red) saya dapat. Tapi sebelum itu, nama saya sudah tercantum sebagai penerima PKH. Nah, ke mana uangnya,” ujarnya.

Sementara Samsul menyebut, ada yang janggal dari bantuan PKH. Di keluarganya, ATM penerima bantuan terbut atas nama Hatimah, istrinya. Namun, saat pencairan penyalur bantuan mengatakan penerima PKH tersebut adalah ibunya, Jaena, 84.

“Jadi, saat pencairan uangnya oleh istri diberikan ke ibu. Hanya saja, ATM atau buku rekeningnya bernama istri saya. Kan aneh,” ujarnya.

Tidak selesai di situ. Hal janggal lainnya juga diungkap Samsul. Menurutnya, dalam rekening bantuan PKH tersebut, ada uang Rp 6 juta lebih yang masuk Minggu (24/5). Lalu, pada waktu yang sama ada penarikan.

“Saya tidak menerima uang sejumlah itu. Namun, di buku tabungan bantuan itu ada,” ujarnya.

Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Fathurrozi Amin mengatakan, masalah tersebut bukan baru pertama terjadi. Beberapa aduan sudah sering diterimanya.

Ia menjelaskan, pada pengecekan online, KPM PKH memang sering terjadi data ganda. Pada satu NIK biasanya terdapat data yang sama dengan orang berbeda. Sehingga, untuk mencocokan data tersebut, pihaknya harus melakukan pengecekan.

“Jadi, biasanya terjadi data ganda. Satu NIK tidak hanya berisi satu orang. Untuk memfalidasi, KPM harus mencocokkan dengan KK. Saat dicek biasanya baru diketahui nama  orang tersebut ada. Namun, sebenarnya yang dapat bukan orang itu,” ujarnya.

Sedangkan pada kasus Samsul, Fathurrozi menyebut, penerima PKH memang Jaena. Pada PKH lansia, ada beberapa komponen yang disyaratkan. Salah satunya menjadikan anaknya sebagai pemegang ATM.

“Karena ibu Jaena ini lansia tunggal, maka anaknya yang pegang ATM. Sehingga, kartu ATM atas nama anaknya. Sebab, lansia tunggal memang membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Untuk angka Rp 6 juta, menurutnya, merupakan angka akumulatif bantuan yang tersalurkan pada KPM tersebut. Itu, terjadi biasanya karena saat pengambilan bantuan dilakukan melalui agen ataupun ATM.

“Biasanya ngambilnya di agen atau ATM, sehingga buku rekeningnya tidak ter-print out datanya. Dan apabila bertahun-tahun baru di print out, maka jumlahnya akan menjadi akumulatif,” ujarnya. (mg1/hn)