alexametrics
25.9 C
Probolinggo
Friday, 28 January 2022

AJI Surabaya Kecam Langkah Persebaya Laporkan Jawa Pos ke Polisi

SURABAYA-Langkah manajemen Persebaya melaporkan Jawa Pos ke polisi dapat sorotan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya. AJI mendesak manajemen Persebaya Surabaya untuk mencabut laporan di Polrestabes Surabaya.

AJI Surabaya juga mendorong Persebaya untuk menempuh jalur hak jawab atau melalui Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa terkait pemberitaan.

AJI Surabaya mengecam laporan yang dilakukan Persebaya terhadap Jawa Pos di Polrestabes Surabaya. Menurut mereka, tindakan Persebaya sama dengan kriminalisasi para jurnalis dan media massa.

Ketua AJI Surabaya Miftah Faridl mengatakan, jika liputan investigasi Jawa Pos yang berjudul ‘Green Force Pun Terseret’ dianggap mengandung fitnah atau pencemaran nama baik, maka Persebaya seharusnya meminta hak jawab kepada Jawa Pos.

Sebab, masalah itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 atau UU Pers Pasal 1 (11,12 dan 13) tentang hak jawab dan koreksi. Serta Kode Etik Jurnalistik Pasal II dan 10 tentang melayani hak jawab serta prosedur pencabutan, ralat, memperbaiki berita yang tidak akurat.

“Artinya, seluruh hak-hak orang, kelompok atau lembaga yang menjadi objek pemberitaan dan kewajiban media massa, diatur dan dijamin oleh undang-undang,” tulis Farid dalam pernyataan sikap AJI Surabaya, Selasa (8/1) siang.

AJI Surabaya juga menyayangkan karena laporan Persebaya langsung dibuatkan Laporan Polisi oleh Polrestabes Surabaya. Mereka mengingatkan tentang adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Polri. MoU ini bisa menjadi rujukan Polrestabes Surabaya untuk melindungi kemerdekaan pers.

“Hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak termasuk media massa, tentang bagaimana seharusnya sengketa pemberitaan itu diselesaikan. Apalagi, pelapor merupakan mantan wartawan/jurnalis yang semestinya memahami masalah ini,” tutup Mifta seperti yang dikutip Jawapos.com. (jpg/mie)

 

SURABAYA-Langkah manajemen Persebaya melaporkan Jawa Pos ke polisi dapat sorotan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya. AJI mendesak manajemen Persebaya Surabaya untuk mencabut laporan di Polrestabes Surabaya.

AJI Surabaya juga mendorong Persebaya untuk menempuh jalur hak jawab atau melalui Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa terkait pemberitaan.

AJI Surabaya mengecam laporan yang dilakukan Persebaya terhadap Jawa Pos di Polrestabes Surabaya. Menurut mereka, tindakan Persebaya sama dengan kriminalisasi para jurnalis dan media massa.

Ketua AJI Surabaya Miftah Faridl mengatakan, jika liputan investigasi Jawa Pos yang berjudul ‘Green Force Pun Terseret’ dianggap mengandung fitnah atau pencemaran nama baik, maka Persebaya seharusnya meminta hak jawab kepada Jawa Pos.

Sebab, masalah itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 atau UU Pers Pasal 1 (11,12 dan 13) tentang hak jawab dan koreksi. Serta Kode Etik Jurnalistik Pasal II dan 10 tentang melayani hak jawab serta prosedur pencabutan, ralat, memperbaiki berita yang tidak akurat.

“Artinya, seluruh hak-hak orang, kelompok atau lembaga yang menjadi objek pemberitaan dan kewajiban media massa, diatur dan dijamin oleh undang-undang,” tulis Farid dalam pernyataan sikap AJI Surabaya, Selasa (8/1) siang.

AJI Surabaya juga menyayangkan karena laporan Persebaya langsung dibuatkan Laporan Polisi oleh Polrestabes Surabaya. Mereka mengingatkan tentang adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Polri. MoU ini bisa menjadi rujukan Polrestabes Surabaya untuk melindungi kemerdekaan pers.

“Hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak termasuk media massa, tentang bagaimana seharusnya sengketa pemberitaan itu diselesaikan. Apalagi, pelapor merupakan mantan wartawan/jurnalis yang semestinya memahami masalah ini,” tutup Mifta seperti yang dikutip Jawapos.com. (jpg/mie)

 

MOST READ

BERITA TERBARU