Satu Saksi Tergugat Ditolak Kubu Ahsan, Alasannya Ini

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sidang lanjutan gugatan praperadilan kasus korupsi bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan tersangka Ahsan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo kembali digelar. Selasa (7/4) siang, sidang kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi.

Adapun saksi yang dihadirkan oleh termohon ditolak oleh tergugat yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo. Perkaranya, karena saksi masih ada hubungan dengan termohon.

Sidang digelar sekitar pukul 10.00 di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan. Sidang dipimpin hakim tunggal M Syafruddin Prawira Nagara. Kedua belah pihak hadir dalam sidang tersebut. Untuk tersangka sendiri diwakili oleh penasihat hukumnya. Setelah dibuka, lantas kemudian saksi yang dihadirkan disumpah.

Saksi pertama bisa memberikan keterangan. Ia adalah anak dari pemilik yayasan Assakdiyah, Desa Dungun, Kecamatan Tongas. Dalam kesaksiannya, ia mengaku tidak mengetahui mengenai yayasan milik ayahnya itu. Bahkan tidak mengetahui jika ayahnya sebagai ketua dan ibunya sebagai bendahara dalam yayasan itu.

Setelah ia usai memberikan kesaksian, lantas saksi kedua maju dan disumpah. Setelah disumlah, ia ditanyakan oleh hakim. Apakah kenal dengan Ahsan, apakah kenal dengan kejaksaan dan lain sebagainya. Saat ditanya kenal kejaksaan saksi tersebut mengiyakan. Karena itulah, kemudian ia ditolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan.

Hasanudin, penasihat hukum Ahsan mengatakan, saksi yang ditolak merupakan honorer kejaksaan dan ada hubungannya dengan tergugat. Dalam hukum acara pidana, hal tersebut tidak dibenarkan untuk memberi keterangan sebagai saksi. “Tidak dibenarkan seperti itu. Karena itu kami keberatan dan menolak saksi kedua yang diajukan,” terangnya.

Menurutnya, kesaksian dari anak pemilik yayasan tidak tahu sama sekali. Bahkan, kejaksaan pernah mengirimi surat penyelidikan. “Tidak tahu sama sekali surat itu apa. penyidikan, penyelidikan, tidak tahu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dengan tidak diterimanya kesaksian salah satu saksi yang dihadirkan tergugat, maka kesaksian saksi pertama tidak dianggap saksi. Sebab, berdasarkan 184 KUHP, keterangan saksi minimal ada dua. Jika satu saksi, tidak dianggap saksi.

“Dengan demikian jaksa kurang siap. Alasan tidak mau masuk akal, karena MoU menyatakan proses audit dilakukan saat penyelidikan, bukan penyidikan,” tandasnya.

Sementara itu, usai sidang, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Novan Basuki Arianto mengatakan, ada dua saksi yang dihadirkan dalam sidang itu. Namun satu saksi ditolak penasihat hukum Ahsan, lantaran profesinya berkaitan dalam perkara tersebut. Satu saksi lainnya, adalah M. Sururi, sebagai putra kepala Yayasan Assakdiyah.

Dalam keterangan saksi mengakui bahwa saksi menerima surat pemberitahuan surat perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) 7 bulan yang lalu. “Kami memberikan surat itu pada saksi 7 bulan yang lalu. Tepatnya bulan November,” ungkapnya.

Selain menghadirkan saksi, lanjutnya, pihaknya juga membawa berkas-berkas sebagai bukti proses penyelidikan. Ada 7 berkas yang dibawanya, yaitu, bukti sprindik, sprindik khusus, SPDP, surat penetapan tersangka, bukti tanda terima SPDP ke yayasan, dan terakhir bukti tanda terima SPDP ke KPK.

“Kami berikan berkas itu sebagai bukti bahwa kami sudah melakukan proses dan tahapan dari awal hingga penetapan tersangka, sesuai prosedur yang ada,” ujarnya Novan. (sid/fun)