alexametrics
29.4 C
Probolinggo
Monday, 15 August 2022

Aktivis Desak Kejar Aktor Intelektual Korupsi BOP Kemenag di Kab Pasuruan

BANGIL, Radar Bromo – Kalangan aktivis mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam penyidikan kasus bantuan operasional pendidikan (BOP) dari Kemenag RI. Memang, jaksa telah menetapkan tersangka sampai 11 orang. Tapi, satu pun tidak ada aktor intelektualnya.

”Kami yakin ada otak intelektual dalam kasus itu,” ujar Lujeng Sudarto, salah satu aktivis.

Dia mendesak kejaksaan agar mengejar aktor intelektual atau dalang kasus BOP tersebut. Kalau tidak dikejar, kelanjutan penyidikan kasus tersebut dipertanyakan. Sebab, seharusnya, otak penyimpangan BOP itu diburu. ”Agar ada asas keadilan,” tegas Direktur LSM Pus@ka tersebut.

Lembaga Adhyaksa yang dipimpin Ramdhanu Dwiyantoro itu diharapkan memaparkan ke publik perkembangan pengusutan kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 3 miliar tersebut.

Lujeng mengingatkan, penyidik kejaksaan juga telah memeriksa sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non government organization (NGO). Itu juga perlu dijelaskan. Perkembangan kasusnya seperti apa. Dengan begitu, tidak ada penghakiman dari publik.

Kalau memang tidak terbukti terlibat, tandas dia, kejaksaan harus membersihkan nama mereka. ”Tapi, jika memang ada pemalakan dari kasus dugaan penyimpangan BOP, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut,” tegas Lujeng kemarin (4/8).

Pertanyaan serupa pernah diutarakan para aktivis yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Timur (Format).  Menurut Yusuf, anggota Format, aktor intelektual dari kasus BOP ini harus diseret ke penjara. Supaya ada keadilan di tengah masyarakat.

BANGIL, Radar Bromo – Kalangan aktivis mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam penyidikan kasus bantuan operasional pendidikan (BOP) dari Kemenag RI. Memang, jaksa telah menetapkan tersangka sampai 11 orang. Tapi, satu pun tidak ada aktor intelektualnya.

”Kami yakin ada otak intelektual dalam kasus itu,” ujar Lujeng Sudarto, salah satu aktivis.

Dia mendesak kejaksaan agar mengejar aktor intelektual atau dalang kasus BOP tersebut. Kalau tidak dikejar, kelanjutan penyidikan kasus tersebut dipertanyakan. Sebab, seharusnya, otak penyimpangan BOP itu diburu. ”Agar ada asas keadilan,” tegas Direktur LSM Pus@ka tersebut.

Lembaga Adhyaksa yang dipimpin Ramdhanu Dwiyantoro itu diharapkan memaparkan ke publik perkembangan pengusutan kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 3 miliar tersebut.

Lujeng mengingatkan, penyidik kejaksaan juga telah memeriksa sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non government organization (NGO). Itu juga perlu dijelaskan. Perkembangan kasusnya seperti apa. Dengan begitu, tidak ada penghakiman dari publik.

Kalau memang tidak terbukti terlibat, tandas dia, kejaksaan harus membersihkan nama mereka. ”Tapi, jika memang ada pemalakan dari kasus dugaan penyimpangan BOP, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut,” tegas Lujeng kemarin (4/8).

Pertanyaan serupa pernah diutarakan para aktivis yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Timur (Format).  Menurut Yusuf, anggota Format, aktor intelektual dari kasus BOP ini harus diseret ke penjara. Supaya ada keadilan di tengah masyarakat.

MOST READ

BERITA TERBARU

/