alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Wednesday, 18 May 2022

Mustasyar DPC PKB jadi Saksi di Perkara Eny Kusrini

KRAKSAAN, Radar Bromo – Kasus sengketa Eny Kusrini dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus berjalan. Kamis (3/6) lalu, sengketa di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan berlajut pada sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari penggugat. Pihak Eny Kusrini menghadirkan Mustasyar DPC PKB Kabupaten Probolinggo, KH Saiful Hadi, untuk menjadi saksi.

Kehadiran Mustasyar DPC PKB, dinilai menguntungkan kubu Eny Kusrini. Menurut Hasmoko selaku penasihat hukum Eny Kusrini, DPC PKB Kabupaten Probolinggo dinilai tidak pernah melaksanakan rapat pleno membahas tentang surat peringatan (SP) yang dilayangkan oleh DPC PKB kepada Eny Kusrini.

“Dari saksi kami ini yang mengetahui persis SP 1,2 dan 3 yang dilayangkan kepada klien kami, bahwa di SP 1,2,3 itu tidak ada rapat pleno sebelumnya,” ujar Hasmoko.

Hingga 6 September 2020, menurut Hasmoko, DPC PKB mengadakan rapat pleno dengan agenda mendengarkan klarifikasi Eny Kusrini, tentang surat peringatan 1,2 dan 3. “Pada rapat pleno itu berkaitan dengan klarifikasi ke Eny, sudah dianggap tidak ada masalah atau diabaikan saja. Artinya SP 1,2 dan 3 itu sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Penilaian Hasmoko dari keterangan saksi, ada dugaan ada oknum yang sengaja ingin menggantikan posisi Eny Kusrini, sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu kuasa hukum DPP, DPW dan DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Otman Ralibi, mengatakan, saksi yang di datangkan penggugat, tidak mengetahui pelanggaran–pelanggran yang dilakukan Eny Kusrini, sebagai kader partai. Saksi hanya mengetahui rapat pleno yang dilaksanakan pada 6 September 2020 dengan mendengarkan klarifikasi dari Eny Kusrini tentang SP 1,2 dan 3.

Bagaimana soal keterangan saksi bahwa DPC PKB tidak pernah melaksanakan rapat pleno yang membahas surat peringatan Eny Kusrini ? Soal itu, Otman menilai, saksi tidak faham tentang aturan yang ada di PKB. “Menurut saya beliau ini tidak faham tentang aturan, baik struktur bahkan beliau sendiri tidak tahu kedudukannya sebagai apa di Dewan Suro ketika itu, itu menunjukkan saksi tidak faham tentang struktur organisasi maupun tugas-tugasnya,” ujarnya. (mu/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Kasus sengketa Eny Kusrini dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus berjalan. Kamis (3/6) lalu, sengketa di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan berlajut pada sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari penggugat. Pihak Eny Kusrini menghadirkan Mustasyar DPC PKB Kabupaten Probolinggo, KH Saiful Hadi, untuk menjadi saksi.

Kehadiran Mustasyar DPC PKB, dinilai menguntungkan kubu Eny Kusrini. Menurut Hasmoko selaku penasihat hukum Eny Kusrini, DPC PKB Kabupaten Probolinggo dinilai tidak pernah melaksanakan rapat pleno membahas tentang surat peringatan (SP) yang dilayangkan oleh DPC PKB kepada Eny Kusrini.

“Dari saksi kami ini yang mengetahui persis SP 1,2 dan 3 yang dilayangkan kepada klien kami, bahwa di SP 1,2,3 itu tidak ada rapat pleno sebelumnya,” ujar Hasmoko.

Hingga 6 September 2020, menurut Hasmoko, DPC PKB mengadakan rapat pleno dengan agenda mendengarkan klarifikasi Eny Kusrini, tentang surat peringatan 1,2 dan 3. “Pada rapat pleno itu berkaitan dengan klarifikasi ke Eny, sudah dianggap tidak ada masalah atau diabaikan saja. Artinya SP 1,2 dan 3 itu sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Penilaian Hasmoko dari keterangan saksi, ada dugaan ada oknum yang sengaja ingin menggantikan posisi Eny Kusrini, sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu kuasa hukum DPP, DPW dan DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Otman Ralibi, mengatakan, saksi yang di datangkan penggugat, tidak mengetahui pelanggaran–pelanggran yang dilakukan Eny Kusrini, sebagai kader partai. Saksi hanya mengetahui rapat pleno yang dilaksanakan pada 6 September 2020 dengan mendengarkan klarifikasi dari Eny Kusrini tentang SP 1,2 dan 3.

Bagaimana soal keterangan saksi bahwa DPC PKB tidak pernah melaksanakan rapat pleno yang membahas surat peringatan Eny Kusrini ? Soal itu, Otman menilai, saksi tidak faham tentang aturan yang ada di PKB. “Menurut saya beliau ini tidak faham tentang aturan, baik struktur bahkan beliau sendiri tidak tahu kedudukannya sebagai apa di Dewan Suro ketika itu, itu menunjukkan saksi tidak faham tentang struktur organisasi maupun tugas-tugasnya,” ujarnya. (mu/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/