alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Friday, 19 August 2022

Dua Tersangka Korupsi Lahan JLU Kota Pasuruan Ajukan Praperadilan

PASURUAN, Radar Bromo – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) mendapat perlawanan. CH dan WCX, pihak swasta yang ditetapkan tersangka dalam kasus itu mengajukan gugatan praperadilan.

Sidang perdana gugatan praperadilan itu digelar di Pengadilan Negeri Pasuruan, Rabu (3/8). Dani Harianto, kuasa hukum CH dan WCX membeberkan sejumlah fakta hukum dalam gugatan tersebut. Antara lain, mengenai penetapan tersangka terhadap kliennya yang dianggap tidak sah.

Menurutnya, penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasari dari permintaan keterangan dan pengumpulan bukti. Sehingga dugaan pidana yang akan disangkakan menjadi jelas.

Mekanisme tersebut seharusnya dijalankan oleh Kejaksaan yang dalam hal ini sebagai pihak termohon. Sehingga penetapan tersangka tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang.

 

Tersandung Kasus Korupsi JLU, Anggota Dewan Eks Camat Gadingrejo Ditahan

 

 

“Termohon telah menetapkan para pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP,” kata Dani.

PASURUAN, Radar Bromo – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) mendapat perlawanan. CH dan WCX, pihak swasta yang ditetapkan tersangka dalam kasus itu mengajukan gugatan praperadilan.

Sidang perdana gugatan praperadilan itu digelar di Pengadilan Negeri Pasuruan, Rabu (3/8). Dani Harianto, kuasa hukum CH dan WCX membeberkan sejumlah fakta hukum dalam gugatan tersebut. Antara lain, mengenai penetapan tersangka terhadap kliennya yang dianggap tidak sah.

Menurutnya, penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasari dari permintaan keterangan dan pengumpulan bukti. Sehingga dugaan pidana yang akan disangkakan menjadi jelas.

Mekanisme tersebut seharusnya dijalankan oleh Kejaksaan yang dalam hal ini sebagai pihak termohon. Sehingga penetapan tersangka tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang.

 

Tersandung Kasus Korupsi JLU, Anggota Dewan Eks Camat Gadingrejo Ditahan

 

 

“Termohon telah menetapkan para pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP,” kata Dani.

MOST READ

BERITA TERBARU

/