alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Friday, 1 July 2022

Terjerat Korupsi, Maskur Tak Dapat Pendampingan Hukum dari Pemkot Probolinggo

MAYANGAN, Radar Bromo-Pemkot Probolinggo tidak bisa memberikan pendampingan hukum pada kasus korupsi yang menimpa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) nonaktif, Mohammad Maskur. Sebabnya, ada aturan yang membatasi pendampingan hukum untuk kasus pidana.

Kabag Hukum Pemkot Probolinggo, Denny Bagus Erwanto mengungkap, pendampingan hukum untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bisa diberikan untuk gugatan perdata dan tata usaha negara. Sementara untuk kasus pidana pemerintah tidak bisa memberikan pendampingan hukum pada ASN.

Hal ini menurutnya diatur dalam Permendagri Nomor 12/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemda. Aturan ini diperkuat dengan Perwali Nomor 23/2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara.

“Ada batasan untuk perkara pidana yang dialami oleh ASN. Untuk kasus pidana, ASN tidak bisa mendapat pendampingan hukum. Pendampingan itu bisa dilakukan untuk perkara perdata dan tata usaha negara saja,” ungkapnya.

Alasannya, kasus pidana yang menjerat seorang ASN merupakan tanggung jawab pribadi. Pihak yang menjadi tersangka tidak bisa digantikan oleh orang lain. Berbeda dengan kasus perdata atau tata usaha negara yang sifatnya masuk ranah pertanggung gugatan.

“Mudahnya seperti ini, kasus pidana korupsi ini penyidiknya kan negara. Kalau seseorang yang terjerat kasus korupsi diberikan pendampingan hukum, berarti negara melawan negara. Ini tidak mungkin,” jelasnya.

Berbeda saat seorang ASN terjerat masalah perdata atau tata usaha negara. Saat mereka mengalami kedua perkara tersebut, maka ASN menjadi pihak yang tergugat. Selain itu, memang ada kerja sama dengan Kejari Kota Probolinggo untuk pendampingan perkara perdata dan tata usaha negara.

MAYANGAN, Radar Bromo-Pemkot Probolinggo tidak bisa memberikan pendampingan hukum pada kasus korupsi yang menimpa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) nonaktif, Mohammad Maskur. Sebabnya, ada aturan yang membatasi pendampingan hukum untuk kasus pidana.

Kabag Hukum Pemkot Probolinggo, Denny Bagus Erwanto mengungkap, pendampingan hukum untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bisa diberikan untuk gugatan perdata dan tata usaha negara. Sementara untuk kasus pidana pemerintah tidak bisa memberikan pendampingan hukum pada ASN.

Hal ini menurutnya diatur dalam Permendagri Nomor 12/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemda. Aturan ini diperkuat dengan Perwali Nomor 23/2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara.

“Ada batasan untuk perkara pidana yang dialami oleh ASN. Untuk kasus pidana, ASN tidak bisa mendapat pendampingan hukum. Pendampingan itu bisa dilakukan untuk perkara perdata dan tata usaha negara saja,” ungkapnya.

Alasannya, kasus pidana yang menjerat seorang ASN merupakan tanggung jawab pribadi. Pihak yang menjadi tersangka tidak bisa digantikan oleh orang lain. Berbeda dengan kasus perdata atau tata usaha negara yang sifatnya masuk ranah pertanggung gugatan.

“Mudahnya seperti ini, kasus pidana korupsi ini penyidiknya kan negara. Kalau seseorang yang terjerat kasus korupsi diberikan pendampingan hukum, berarti negara melawan negara. Ini tidak mungkin,” jelasnya.

Berbeda saat seorang ASN terjerat masalah perdata atau tata usaha negara. Saat mereka mengalami kedua perkara tersebut, maka ASN menjadi pihak yang tergugat. Selain itu, memang ada kerja sama dengan Kejari Kota Probolinggo untuk pendampingan perkara perdata dan tata usaha negara.

MOST READ

BERITA TERBARU

/