alexametrics
26.1 C
Probolinggo
Saturday, 28 May 2022

Korupsi BOP Kemenag, Anggota DPRD Kab Pasuruan Diperiksa sebagai Saksi  

BANGIL, Radar Bromo – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Saad Muafi ikut terseret dalam pemeriksaan dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kemenag RI. Ia diperiksa sebagai pemilik salah satu pondok penerima bantuan dari Kemenag Pusat tersebut.

Pemeriksaan itu berlangsung Jumat (4/2). Saad datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan pukul 10.00. Kemudian ia menjalani pemeriksaan hingga sekitar pukul 16.00.

Saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo, Saad Muafi yang akrab disapa Gus Muafi mengaku, dirinya diperiksa sebatas sebagai saksi. Hal itu berkaitan dengan bantuan pendidikan untuk Ponpes Roudlotul Ma’ruf II yang diasuhnya. Ponpes itu mendapatkan bantuan hibah Rp 25 juta.

“Ada beberapa pertanyaan. Tidak banyak. Saya diperiksa sebagai saksi untuk ponpes yang saya miliki,” ungkapnya.

Politisi dari F-PKB ini meyakinkan, tidak ada penyimpangan yang dilakukan. Dana yang diperoleh dari Kemenag pusat tersebut digunakan sesuai peruntukan. “Tidak ada pemotongan,” tegasnya.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Jemmy Sandra mengungkapkan, pemanggilan Saad Muafi dilakukan untuk menambah alat bukti yang dibutuhkan. Politisi yang tinggal di Bangil tersebut, memiliki pondok pesantren yang memperoleh dana bantuan dari Kemenag RI. Sehingga ia pun diperiksa berkaitan dengan bantuan yang diterima untuk operasional pondok pesantrennya.

Pemeriksaan memang berjalan lama. Sebab, ada jeda salat Jumat dan istirahat. “Sekitar lima jam pemeriksaan yang kami lakukan,” sampainya.

Menurut Jemmy, Saad Muafi diperiksa hanya sebagai saksi. “Baru sebatas saksi. Kami juga belum menetapkan tersangka, karena memang masih melakukan pendalaman,” tegasnya.

Kejari Kabupaten Pasuruan saat ini memang tengah menelusuri dugaan korupsi BOP Kemenag RI di Kabupaten Pasuruan. Dana bantuan yang seharusnya dipergunakan untuk prokes di lingkungan TPQ, Madin, serta ponpes tersebut ditengarai dipotong.

Besaran pemotongan yang dilakukan bervariasi. Antara 20 hingga 50 persen. Di Kabupaten Pasuruan sendiri, ada kurang lebih 1.400 lembaga yang menerima bantuan. Mulai dari TPQ, Madin, serta ponpes. Masing-masing lembaga, di-support bantuan yang berbeda.

Untuk Madin dan TPQ, rata-rata memperoleh bantuan Rp 10 juta. Sementara untuk pesantren, berkisar antara Rp 20 juta sampai Rp 50 juta.  (one/hn)

 

 

BANGIL, Radar Bromo – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Saad Muafi ikut terseret dalam pemeriksaan dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kemenag RI. Ia diperiksa sebagai pemilik salah satu pondok penerima bantuan dari Kemenag Pusat tersebut.

Pemeriksaan itu berlangsung Jumat (4/2). Saad datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan pukul 10.00. Kemudian ia menjalani pemeriksaan hingga sekitar pukul 16.00.

Saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo, Saad Muafi yang akrab disapa Gus Muafi mengaku, dirinya diperiksa sebatas sebagai saksi. Hal itu berkaitan dengan bantuan pendidikan untuk Ponpes Roudlotul Ma’ruf II yang diasuhnya. Ponpes itu mendapatkan bantuan hibah Rp 25 juta.

“Ada beberapa pertanyaan. Tidak banyak. Saya diperiksa sebagai saksi untuk ponpes yang saya miliki,” ungkapnya.

Politisi dari F-PKB ini meyakinkan, tidak ada penyimpangan yang dilakukan. Dana yang diperoleh dari Kemenag pusat tersebut digunakan sesuai peruntukan. “Tidak ada pemotongan,” tegasnya.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Jemmy Sandra mengungkapkan, pemanggilan Saad Muafi dilakukan untuk menambah alat bukti yang dibutuhkan. Politisi yang tinggal di Bangil tersebut, memiliki pondok pesantren yang memperoleh dana bantuan dari Kemenag RI. Sehingga ia pun diperiksa berkaitan dengan bantuan yang diterima untuk operasional pondok pesantrennya.

Pemeriksaan memang berjalan lama. Sebab, ada jeda salat Jumat dan istirahat. “Sekitar lima jam pemeriksaan yang kami lakukan,” sampainya.

Menurut Jemmy, Saad Muafi diperiksa hanya sebagai saksi. “Baru sebatas saksi. Kami juga belum menetapkan tersangka, karena memang masih melakukan pendalaman,” tegasnya.

Kejari Kabupaten Pasuruan saat ini memang tengah menelusuri dugaan korupsi BOP Kemenag RI di Kabupaten Pasuruan. Dana bantuan yang seharusnya dipergunakan untuk prokes di lingkungan TPQ, Madin, serta ponpes tersebut ditengarai dipotong.

Besaran pemotongan yang dilakukan bervariasi. Antara 20 hingga 50 persen. Di Kabupaten Pasuruan sendiri, ada kurang lebih 1.400 lembaga yang menerima bantuan. Mulai dari TPQ, Madin, serta ponpes. Masing-masing lembaga, di-support bantuan yang berbeda.

Untuk Madin dan TPQ, rata-rata memperoleh bantuan Rp 10 juta. Sementara untuk pesantren, berkisar antara Rp 20 juta sampai Rp 50 juta.  (one/hn)

 

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/