alexametrics
29.7 C
Probolinggo
Thursday, 26 May 2022

Sidang Dimas Kanjeng Bisa Kembali Digelar di Kraksaan

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak pelimpahan perkara tersangka Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sejauh ini, belum ada kejelasan di mana kasus kelima Dimas Kanjeng akan digelar. Sebab, PN Kraksaan juga masih belum terima berkas.

Wakil Ketua PN Kraksaan Made Yuliada mengatakan, pihaknya baru mengetahui perihal adanya penolakan berkas pelimpahan perkara tersebut. “Kami belum tahu. Ini saja baru mengetahui,” ujarnya, Rabu (2/2).

Made menyebut, bila putusan tidak berwenang mengadili atau kewenangan relatif, maka harus diajukan ke tempat wilayah yang seharusnya mengadili. Yaitu, PN Kraksaan.

“Sepengetahuan saya begitu. Namun, lebih jelasnya saya harus baca putusan (PN Surabaya). Sejauh ini belum ada berkas yang masuk ke pihak kami,” terang Made.

Dijelaskan Made, tidak berwenang mengadili itu bisa didasari tempat maupun waktu kejadian. Sehingga, PN Surabaya merasa tidak berwenang untuk mengadili tersebut.

“Sebenarnya, saksi yang banyak di salah satu lokasi dapat diajukan (menjadi lokasi pengadilan), mungkin di sana tidak memenuhi syaratnya. Sementara itu, kami harus baca dulu berkas dari putusan. Bagaimana bunyi putusan sendiri,” ujarnya.

Made mengatakan, jika pengajuan mengadili itu nantinya berkas terlebih dahulu akan dikembalikan pada jaksa. Setelah itu, jaksa akan mengajukan terhadap PN yang wajib diajukan.

“Dikembalikan dulu ke jaksa. Kemudian jaksa akan mengajukan di tempat yang wajib untuk diajukan. Misal di PN Kraksaan, ya di sini,” paparnya.

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak pelimpahan perkara tersangka Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sejauh ini, belum ada kejelasan di mana kasus kelima Dimas Kanjeng akan digelar. Sebab, PN Kraksaan juga masih belum terima berkas.

Wakil Ketua PN Kraksaan Made Yuliada mengatakan, pihaknya baru mengetahui perihal adanya penolakan berkas pelimpahan perkara tersebut. “Kami belum tahu. Ini saja baru mengetahui,” ujarnya, Rabu (2/2).

Made menyebut, bila putusan tidak berwenang mengadili atau kewenangan relatif, maka harus diajukan ke tempat wilayah yang seharusnya mengadili. Yaitu, PN Kraksaan.

“Sepengetahuan saya begitu. Namun, lebih jelasnya saya harus baca putusan (PN Surabaya). Sejauh ini belum ada berkas yang masuk ke pihak kami,” terang Made.

Dijelaskan Made, tidak berwenang mengadili itu bisa didasari tempat maupun waktu kejadian. Sehingga, PN Surabaya merasa tidak berwenang untuk mengadili tersebut.

“Sebenarnya, saksi yang banyak di salah satu lokasi dapat diajukan (menjadi lokasi pengadilan), mungkin di sana tidak memenuhi syaratnya. Sementara itu, kami harus baca dulu berkas dari putusan. Bagaimana bunyi putusan sendiri,” ujarnya.

Made mengatakan, jika pengajuan mengadili itu nantinya berkas terlebih dahulu akan dikembalikan pada jaksa. Setelah itu, jaksa akan mengajukan terhadap PN yang wajib diajukan.

“Dikembalikan dulu ke jaksa. Kemudian jaksa akan mengajukan di tempat yang wajib untuk diajukan. Misal di PN Kraksaan, ya di sini,” paparnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/