alexametrics
27.8 C
Probolinggo
Tuesday, 16 August 2022

18 ASN Terpidana Suap Jual-Beli Jabatan Pj Kades Diberhentikan

KRAKSAAN, Radar Bromo Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui pemberhentian 18 ASN, terpidana suap jual beli jabatan Pj kades tahun 2021 di lingkungan Pemkab Probolinggo. Mereka diberhentikan dengan tidak hormat setelah ada putusan inkracht dari Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Samsul Huda mengatakan, pihaknya memang merekomendasikan pemberhentian terhadap 18 ASN tersebut. Rekomendasi pemberhentian didasarkan pada UU Nomor 5/2014 tentang ASN, khususnya paragraf 12 tentang pemberhentian. Juga didasarkan pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

”Delapan belas ASN tersebut diberi sanksi pemberhentikan secara tidak hormat. Karena mereka terjerat kasus tindak pidana korupsi yang ancaman hukuman pidananya di atas 5 tahun penjara,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Menurutnya, proses pemberhentian diusulkan ke Pemprov Jatim dan dilanjutkan ke Kemendagri. Sebab, Bupati Probolinggo statusnya masih Plt.

”Saat ini, usulan pemberhentian 18 ASN itu sudah disetujui oleh Kemendagri. Mereka pun sudah resmi diberhentikan,” terangnya.

Dijelaskannya, peraturan tentang pemberhentian ASN diatur dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN, paragraf 12 tentang pemberhentian, pasal 87. Disebutkan, PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Kemudian, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penyebabnya, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

KRAKSAAN, Radar Bromo Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui pemberhentian 18 ASN, terpidana suap jual beli jabatan Pj kades tahun 2021 di lingkungan Pemkab Probolinggo. Mereka diberhentikan dengan tidak hormat setelah ada putusan inkracht dari Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Samsul Huda mengatakan, pihaknya memang merekomendasikan pemberhentian terhadap 18 ASN tersebut. Rekomendasi pemberhentian didasarkan pada UU Nomor 5/2014 tentang ASN, khususnya paragraf 12 tentang pemberhentian. Juga didasarkan pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

”Delapan belas ASN tersebut diberi sanksi pemberhentikan secara tidak hormat. Karena mereka terjerat kasus tindak pidana korupsi yang ancaman hukuman pidananya di atas 5 tahun penjara,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Menurutnya, proses pemberhentian diusulkan ke Pemprov Jatim dan dilanjutkan ke Kemendagri. Sebab, Bupati Probolinggo statusnya masih Plt.

”Saat ini, usulan pemberhentian 18 ASN itu sudah disetujui oleh Kemendagri. Mereka pun sudah resmi diberhentikan,” terangnya.

Dijelaskannya, peraturan tentang pemberhentian ASN diatur dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN, paragraf 12 tentang pemberhentian, pasal 87. Disebutkan, PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Kemudian, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penyebabnya, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

MOST READ

BERITA TERBARU

/