alexametrics
24.6 C
Probolinggo
Wednesday, 29 June 2022

Terjerat Korupsi Bosda, Kadisdikbud Maskur Terancam Tak Dapat Pensiun

KEDOPOK, Radar Bromo–Bukan hanya sebatas menjadi tersangka dan ditahan. Bila terbukti bersalah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Probolinggo Mochamad Maskur bisa diberhentikan tidak hormat. Sehingga, dia pun bisa tidak mendapatkan hak pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo, Wahono Arifin mengatakan, kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Maskur termasuk pelanggaran berat.

Saat ini menurutnya, Pemkot Probolinggo sedang memproses pemberhentian sementara untuk Maskur. Proses itu diajukan sejak dia ditahan. Sementara saat dipanggil oleh Kejari Kota Probolinggo sampai ditahan, ia masih berstatus sebagai PNS aktif.

Kebijakan yang diambil pemkot menurutnya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (Perka BKN) Nomor 3/tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara. Disebutkan bahwa, tahapan awal untuk PNS aktif yang ditahan oleh aparat penegak hukum (APH) yaitu, pemberhentian sementara sebagai PNS.

“Pemberhentian sementaranya masih berproses. Sebab, kami masih menunggu nomor surat penahanan Pak Maskur dari Kejari Kota Probolinggo,” ungkapnya

Namun meski diberhentikan sementara, Maskur masih bisa menerima hak berupa gaji sebesar 75 persen. Sebab ia masuk kategori batas usia pensiun (BUP). Bila tidak masuk kategori BUP atau usia di bawah 58 tahun, maka hak gaji yang diterima sebesar 50 persen.

 

Jelang Pensiun, Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Ditahan Kasus Korupsi Bosda

KEDOPOK, Radar Bromo–Bukan hanya sebatas menjadi tersangka dan ditahan. Bila terbukti bersalah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Probolinggo Mochamad Maskur bisa diberhentikan tidak hormat. Sehingga, dia pun bisa tidak mendapatkan hak pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo, Wahono Arifin mengatakan, kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Maskur termasuk pelanggaran berat.

Saat ini menurutnya, Pemkot Probolinggo sedang memproses pemberhentian sementara untuk Maskur. Proses itu diajukan sejak dia ditahan. Sementara saat dipanggil oleh Kejari Kota Probolinggo sampai ditahan, ia masih berstatus sebagai PNS aktif.

Kebijakan yang diambil pemkot menurutnya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (Perka BKN) Nomor 3/tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara. Disebutkan bahwa, tahapan awal untuk PNS aktif yang ditahan oleh aparat penegak hukum (APH) yaitu, pemberhentian sementara sebagai PNS.

“Pemberhentian sementaranya masih berproses. Sebab, kami masih menunggu nomor surat penahanan Pak Maskur dari Kejari Kota Probolinggo,” ungkapnya

Namun meski diberhentikan sementara, Maskur masih bisa menerima hak berupa gaji sebesar 75 persen. Sebab ia masuk kategori batas usia pensiun (BUP). Bila tidak masuk kategori BUP atau usia di bawah 58 tahun, maka hak gaji yang diterima sebesar 50 persen.

 

Jelang Pensiun, Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Ditahan Kasus Korupsi Bosda

MOST READ

BERITA TERBARU

/