alexametrics
26.5 C
Probolinggo
Saturday, 21 May 2022

Divonis Lebih Ringan, Terdakwa Korupsi BOP Madin Tetap Banding

PASURUAN, Radar Bromo – Mendapat vonis penjara dua tahun lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak membuat Rinawan Herasmawanto puas. Terdakwa kasus dugaan korupsi BOP madrasah diniyah (madin) itu mengajukan upaya hukum banding atas vonis Pengadilan Tipikor di PN Surabaya itu.

Fatoni, penasihat hukum Rinawan Herasmawanto mengajukan banding Kamis (23/12). Terhitung tiga hari setelah vonis dibacakan.

Kendati demikian, Fatoni menilai putusan majelis hakim sudah tepat dengan menerapkan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan hukuman terhadap kliennya. “Jadi kami sudah sepakat dengan penerapan pasal. Memang itu yang terbukti, karena klien kami memang memenuhi unsur penyelenggara negara,” jelasnya.

Hal itu dibuktikan dengan adanya SK tenaga ahli yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal DPR RI. “Dan putusan pengadilan sejalan dengan itu. Pak Rinawan dikenakan pasal 3 karena merupakan penyelenggara negara,” katanya.

Namun, dia menyayangkan persidangan perkara itu tidak dipisah. Sebab, selain Rinawan, sidang juga digelar untuk mengadili Nurdin alias Fiki sebagai terdakwa 2.

Menurut Fatoni, hal itu justru menguntungkan posisi Nurdin. Pihaknya juga sudah pernah menyampaikan keberatannya itu. Baik dituangkan dalam eksepsi maupun pleidoi.

Fatoni menyebut, berdasarkan fakta persidangan, Nurdin kerap memberikan keterangan yang berbelit dan bertentangan satu sama lain. “Akhirnya berimbas ke terdakwa 1, Pak Rinawan,” ujar Fatoni.

PASURUAN, Radar Bromo – Mendapat vonis penjara dua tahun lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak membuat Rinawan Herasmawanto puas. Terdakwa kasus dugaan korupsi BOP madrasah diniyah (madin) itu mengajukan upaya hukum banding atas vonis Pengadilan Tipikor di PN Surabaya itu.

Fatoni, penasihat hukum Rinawan Herasmawanto mengajukan banding Kamis (23/12). Terhitung tiga hari setelah vonis dibacakan.

Kendati demikian, Fatoni menilai putusan majelis hakim sudah tepat dengan menerapkan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan hukuman terhadap kliennya. “Jadi kami sudah sepakat dengan penerapan pasal. Memang itu yang terbukti, karena klien kami memang memenuhi unsur penyelenggara negara,” jelasnya.

Hal itu dibuktikan dengan adanya SK tenaga ahli yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal DPR RI. “Dan putusan pengadilan sejalan dengan itu. Pak Rinawan dikenakan pasal 3 karena merupakan penyelenggara negara,” katanya.

Namun, dia menyayangkan persidangan perkara itu tidak dipisah. Sebab, selain Rinawan, sidang juga digelar untuk mengadili Nurdin alias Fiki sebagai terdakwa 2.

Menurut Fatoni, hal itu justru menguntungkan posisi Nurdin. Pihaknya juga sudah pernah menyampaikan keberatannya itu. Baik dituangkan dalam eksepsi maupun pleidoi.

Fatoni menyebut, berdasarkan fakta persidangan, Nurdin kerap memberikan keterangan yang berbelit dan bertentangan satu sama lain. “Akhirnya berimbas ke terdakwa 1, Pak Rinawan,” ujar Fatoni.

MOST READ

BERITA TERBARU

/