Waduh, 75 KK di Kelurahan Mangunharjo Terima Kartu Keluarga Sejahtera dengan Saldo Nol

MAYANGAN, Radar Bromo – Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bulan Mei di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, membuat puluhan warga kecewa. Sebab, ada KKS yang tidak ada saldonya alias bersaldo nol.

Jumlahnya bahkan mencapai 75 KKS untuk 75 kepala keluarga (KK). Kondisi ini tentu saja menimbulkan protes. Sebab, warga kecele karena tidak bisa mengambil KKS miliknya.

Salah satunya adalah Siti Paing, warga Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Bukan hanya bersaldo nol. Saat diterima, KKS tersebut dalam kondisi terbuka.

Yaitu, tidak dimasukkan amplop yang mencantumkan nama bank penyalur yaitu BNI. Padahal biasanya, KKS diberikan dengan dibungkus amplop yang mencantumkan nama bank penyalur.

Siti bercerita, sebelum Lebaran ayahnya Misnoto mendapat KKS. Namun setelah dicek, saldo KKS tersebut di BNI ternyata kosong.

“Kartu tersebut diberikan di kantor Kelurahan Sumber Taman saat bulan puasa, tapi saya lupa tanggalnya. Seharusnya kan di Kelurahan Mangunharjo. Kartu itu juga dalam kondisi terbuka. Artinya, diberikan dalam amplop yang tidak bertuliskan bank penyalur,” ujarnya.

Menurut Siti, pihaknya sempat datang ke Kantor Pos untuk menanyakan perihal bantuan sosial tersebut. Namun, oleh Kantor Pos disarankan agar datang ke BNI. Sebab, KKS yang dipegang Misnoto disalurkan oleh BNI.

“Saya datang ke BNI, tapi bank tutup dan hanya bertemu satpam. Di sana saya cek di ATM ternyata saldonya kosong. Satpam menjelaskan, seharusnya kartu tersebut dibungkus amplop bertuliskan BNI. Sedang amplop KKS milik ayah saya ini tidak bertuliskan BNI,” ujarnya.

Karena hal itu, akhirnya Misnoto meminta kepada Siti agar mengembalikan saja kartu tersebut ke Dinas Sosial. “Ayah pada tahun 2019 juga dapat, tapi dirupakan berupa sembako dan telur. Ada empat penarikan. Tapi yang sekarang kenapa saldonya malah nol. Ayah sudah meminta supaya kartu itu dikembalikan. Akhirnya saya kembalikan ke Dinas Sosial,” ujarnya.

Rizki Fadilah, lurah Mangunharjo menjelaskan, tidak hanya Misnoto yang mengalami saldo nol KKS. Ada 75 penerima KKS di Kelurahan Mangunharjo yang mengalami hal sama.

“Di Kelurahan Mangunharjo ada sekitar 403 penerima KKS. Dari jumlah itu, 75 penerima KKS saldonya nol. Hal ini terjadi karena belum di top up oleh bank penyalur. Tapi sudah koordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) soal itu,” terangnya.

Rizki menjelaskan, penyaluran KKS sepenuhnya dilakukan oleh pihak bank. Memang ada kegiatan penyaluran di kantor Kelurahan Mangunharjo.

“Namun, Pak Misnoto terlambat saat pengambilan. Lantas oleh pihak bank disarankan diambil di Kelurahan Sumber Taman. Penyaluran kartu sepenuhnya oleh bank,” jelasnya.

Zainal Abidin, koordinator Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Probolinggo menjelaskan, saldo di KKS untuk program BPNT hanya bisa dilihat di mesin EDC. Tidak bisa dilihat di mesin ATM biasa.

Mesin EDC ini ada di pendamping program BPNT dan agen penyaluran BPNT. Diduga, Siti mengecek saldo KKS di mesin ATM biasa. Itulah mengapa, kemudian saldonya tertulis nol.

“Saldo BPNT ini hanya bisa dilihat melalui mesin EDC yang ada di pendamping program atau agen. Jadi, kalau dilihat di ATM biasa tidak bisa,” ujarnya.

Namun, Udin membenarkan bahwa ada penerima KKS yang saldonya nol. Dan itu tidak hanya terjadi di Kelurahan Mangunharjo. Hal ini terjadi karena bank penyalur yaitu BNI belum melakukan top up.

“Sudah koordinasi dengan bank karena memang belum di-top up dari Kementerian Sosial,” jelasnya.

Dilanjutkan Udin, BPNT program KKS dicairkan tiap bulan pada keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam kasus ini, adalah pencairan KKS untuk bulan Mei.

Saat disinggung mengenai amplop KKS yang tidak menggunakan amplop BNI, Udin memastikan bahwa amplop seperti itu juga diterima oleh penerima KKS lain. “Dari BNI amplop memang seperti itu. Kemungkinan bank kehabisan amplop yang seharusnya digunakan. Tapi, itu resmi dari BNI,” jelasnya.

Mengenai pengembalian KKS ke Dinsos, Udin memastikan bahwa pengembalian KKS tidak serta merta mencabut hak Misnoto untuk menerima bansos. “Di sini ada kesalahpahaman yang perlu dijelaskan kepada Pak Misnoto. Meskipun dikembalikan, tidak menghapus haknya untuk menerima bansos,” terangnya. (put/hn/fun)